Inionline.id – Sebanyak enam pekerja dilaporkan masih terjebak di lubang tambang batu bara, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat (Sumbar), yang meledak, Jumat (9/12) pagi.
“Saat ini masih dilakukan proses evakuasi terhadap para pekerja lubang yang diduga sebanyak lebih kurang enam orang yang masih berada di dalam lubang oleh tim Rescue,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/12).
Lebih lanjut, Dedi memperkirakan pekerja yang masih terkurung di dalam lubang tambang tersebut berada pada kedalaman lebih kurang 200 meter.
Selain itu, lubang tambang tersebut juga mengandung kandungan gas metan, dan terdapat beberapa reruntuhan akibat ledakan tersebut.
Sebagai informasi, ledakan terjadi di lubang tambang batubara di Kota Sawahlunto, sekitar pukul 08.30 WIB. Laporan sementara menunjukkan ada kebocoran gas metan di lubang tambang batu bara.
Sebanyak enam orang meninggal dunia akibat ledakan di tambang batu bara yang dikelola PT Nusa Alam Lestari (PT NAL) di Kota Sawahlunto.
“Enam meninggal dunia, dua luka bakar, korban sudah di rumah sakit,” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sumatera Barat Rumainur.

ini Online

Usai Ledakan Tambang Batu Bara Sawahlunto, Enam Pekerja Terjebak

Tambang Batu Bara di Sawahlunto Meledak, 4 Pekerja Tewas, 9 Luka dan 6 Masih Terjebak Reporter Eka Yudha Saputra Editor Eko Ari Wibowo 14:58 WIB Dedi Prasetyo selaku Kepala Divisi Humas Polri mengadakan Konferensi pers terkait saksi dan tersangka dalam tragedi Kanjuruhan di Jakarta, Senin, 24 Oktober 2022. Enam tersangka tersebut yakni Direktur PT Liga Indonesia Baru (LIB) Akhmad Hadian Lukita, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Arema FC Abdul Haris, Security Officer Suko Sutrisno, Komandan Kompi III Brimob Polda Jatim AKP Hasdarman, Kabag Ops Polres Malang Wahyu SS, dan Kasat Samapta Polres Malang Ajun Komisaris Polisi Bambang Sidik Achmadi.TEMPO/Magang/Aqsa Hamka
TEMPO.CO , Jakarta - Empat orang dilaporkan meninggal dunia setelah lubang tambang batu bara milik PT NAL yang terletak di Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, Sumatra Barat, diduga meledak Jumat pagi, 9 Desember 2022.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan Kepolisian Resor Sawahlunto dan Kepolisian Daerah Sumatra Barat masih mendalami kejadian ini. Ia menyebutkan Kapolres Sawahlunto Ajun Komisaris Besar Polisi Purwanto Hari Subekti langsung mendatangi lokasi kecelakaan tambang IUP PT NAL untuk meninjau lokasi. Wakil Kapolda Brigadir Jenderal Edi Mardianto pun turut ke TKP menggantikan Kapolda Irjen Suharyono yang masih perjalanan kunjungan Polres di 50 kota.
“Terdapat 15 orang dari pekerja lubang dalam. Yang berhasil keluar dari dalam lubang sembilan orang dengan rincian lima luka-luka, empat meninggal. Sementara enam lainnya masih proses evakuasi,” kata Dedi Prasetyo dalam keterangan resmi, .
Kejadian ini bermula sekitar pukul 09.00 WIB ketika para pekerja lubang memulai aktivitas penambangan oleh (Kepala Teknik Tambang) KTT PT NAL atas nana Dian Firdaus. Namun lubang mengeluarkan kepulan asap dan diiringi letupan kecil dari dalam lubang tambang. Pada saat letupan terjadi beberapa pekerja sudah ada yang masuk kedalam lubang.
“Selanjutnya KTT memerintahkan kepala lubang untuk melakukan pengecekan ke dalam lubang,” ujar Dedi menjelaskan kronologis.
Saat berita ini ditulis, tim rescue masih berupaya menyelamatkan enam orang yang terjebak di lubang dengan kedalaman 200 meter. Tim penyelamat belum mengetahui kondisi pekerja yang terjebak. Diketahui kondisi lubang terdapat kandungan gas metan dan beberapa reruntuhan akibat dari letupan kecil lubang tambang.
Kepolisian sudah mengamankan TKP dan mengumpulkan sejumlah keterangan dan data ihwal kecelakaan. Para korban juga telah dilarikan ke rumah sakit. Perihal penyebab letupan, Dedi mengatakan pihaknya masih mendalaminya.
“Ledakan itu masih didalami oleh Polres dan Polda Sumbar yang turun untum mem- backup proses penyelidikan. Fokus utama saat ini adalah evakuasi korban di lubang tambang batu bara dahulu,” kata Dedi.
Baca: Kejagung Belum Terima SPDP Ismail Bolong

Berita Terkini, Berita Hari Ini Indonesia dan Dunia - Tempo.co

Tambang Batu Bara di Sawahlunto Meledak, 4 Pekerja Tewas, 9 Luka dan 6 Masih Terjebak - Nasional

Tambang Batu Bara di Sawahlunto Meledak, 4 Pekerja Tewas, 9 Luka dan 6 Masih Terjebak - Nasional Tempo.co

jpnn.com , JAKARTA - Aktor Teddy Syah resmi melepas status duda seusai ditinggal istrinya, Rina Gunawan meninggal dunia pada 2020.
Adik Atalarik Syah itu menikah dengan wanita bernama Anne Kurniasih pada 27 November 2022, lalu.
Atalarik selaku kakak Teddy memberikan tanggapan soal pernikahan sang adik.
Baca Juga: Teddy Syah Menikah Lagi, Bagaimana Reaksi Keluarga? Dia mengungkapkan kedua anak Teddy ternyata sempat cemburu melihat sang ayah menikah lagi.
"Kalau saya lihat, jujur, agak ada kecemburuan," kata Atalarik saat ditemui di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat, belum lama ini.
Namun, Atalarik menilai kecemburuan anak Teddy merupakan sesuatu yang lumrah.
Baca Juga: Teddy Syah Kembali Menikah, Atalarik Bilang Begini Mengingat, sang ayah harus hidup bersama dengan wanita yang bukan ibu mereka.
Terlebih, kepergian Rina Gunawan juga terhitung belum lama.
Aktor Teddy Syah resmi melepas status duda setelah menikahi wanita bernama Anne Kurniasih.

JPNN.com | Recent RSS Feed

Teddy Syah Menikah Lagi, Dua Anaknya Sempat Bereaksi Begini - Seleb di Entertainment

Teddy Syah Menikah Lagi, Dua Anaknya Sempat Bereaksi Begini - Seleb di Entertainment JPNN.com

Bupati Kediri Beri Empat Perusahaan Daerah 'Pekerjaan Rumah' Jumat, 9 Desember 2022 14:00 WIB Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana
INFO NASIONAL – Empat perusahaan daerah diberikan pekerjaan rumah oleh Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana. Hal itu dilakukan agar keempat perusahaan itu berkontribusi dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah.
Keempat perusahaan daerah yang dimaksud adalah Canda Bhirawa, Margomulyo, Bank Daerah, serta PDAM Kabupaten Kediri. Tiga diantaranya diminta memberikan perhatian khusus di sektor pertanian.
“Saya sudah melihat beberapa bulan belakangan, PD (perusahaan daerah) sudah melakukan inovasi dan memastikan betul lini usaha apa yang dilakukan,” kata bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu saat melakukan Pembinaan Perusahaan Daerah Kabupaten Kediri, Kamis 8 Desember 2022.
Menurut Mas Dhito, keempatnya mempunyai andil masing-masing dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Seperti Canda Bhirawa, jajaran direksi dan pengawas diminta untuk fokus pada penyerapan hasil panen petani.
Dalam setahun, kata Mas Dhito, belum semua hasil komoditas besar di Kabupaten Kediri seperti cabe dan beras terdistribusi. Untuk itu dia meminta Canda Bhirawa dapat memaksimalkan hasil panen petani di wilayahnya.
“Surplus beras dan cabe ini siapa yang mau nangkep. Saya harap PD canda Birawa mampu menjadi Offtaker nya,” tutur Mas Dhito.
Di samping Canda Birawa, Mas Dhito juga meminta PD Margomulyo serta Bank Daerah untuk memberikan perhatian pada sektor pertanian. PD Margomulyo diberikan tugas membentuk industrialisasi nanas yang merupakan salah satu komoditas unggulan Kabupaten Kediri. Sedangkan Bank Daerah, bupati meminta supaya memberikan kredit lunak bagi petani.
Mas Dhito juga berpesan kepada PDAM untuk memetakan daerah yang terkendala ketersediaan air. Hal itu karena masih ada 11 titik di Kabupaten Kediri yang masih kekurangan air bersih.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Kediri, Dyah Saktiana menyampaikan, optimalisasi perusahaan daerah memang harus dilakukan. Terlebih dengan terobosan-terobosan seperti yang diinstruksikan Mas Dhito.
Pihaknya berharap dengan adanya bandara yang akan beroperasi tahun 2023 mendatang, perusahan daerah dapat meningkatkan PAD sehingga efek yang ditimbulkan bandara benar dirasakan masyarakat melalui perusahaan daerah.

Berita Nasional Terbaru Indonesia Hari Ini - Nasional Tempo.co

Bupati Kediri Beri Empat Perusahaan Daerah 'Pekerjaan Rumah'

Bupati Kediri Beri Empat Perusahaan Daerah 'Pekerjaan Rumah' - Nasional Tempo.co

jpnn.com , SOLO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalukan prosesi siraman terhadap anaknya, Kaesang Pangarep, yang akan menikahi Erina Gudono.
Putra bungsu Presiden Jokowi itu menjalani prosesi siraman di kediaman, Sumber, Kota Surakarta, Jumat (9/12).
Prosesi diawali dengan pemasangan bleketepe oleh Jokowi di depan kediaman.
Baca Juga: Menjelang Akad Nikah Kaesang-Erina, Prajurit TNI Memperketat Pengamanan Hotel Royal Ambarrukmo Setelah itu, sekitar pukul 08.15 WIB, Jokowi dan Iriana tiba di lokasi sungkeman.
Kaesang kemudian bersimpuh di hadapan kedua orang tuanya.
Tak lama berselang, Kaesang bersama kedua orang tuanya berjalan menuju kediaman Sumber.
Baca Juga: Prosesi Siraman Kaesang Pangarep, Pak Jokowi Pakai Beskap Pink Fuchsia Tampak mengiringi keluarga kedua kakak Kaesang, yakni keluarga Gibran Rakabuming Raka dan keluarga Kahiyang Ayu.
Setibanya di kediaman, prosesi siraman dimulai dengan diawali oleh penerimaan air dari tujuh sumber mata air dari calon pengantin wanita yang diterima oleh Gibran selaku perwakilan keluarga.
Prosesi siraman Kaesang diawali dengan pemasangan bleketepe oleh Jokowi di depan kediaman.

Lihat, Jokowi Siram hingga Gendong Kaesang Sebelum Menikah - Tokoh di Nasional JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - APP Sinar Mas dan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (Ditjen KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Kerjasama Penguatan Fungsi Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Secara Berkelanjutan di wilayah kerja 5 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkup Ditjen KSDAE.
Penandatanganan nota kesepahaman dalam rangka perlindungan pengamanan hutan dan konservasi keanekaragaman hayati ini dilakukan di Gedung Manggala Bakti, Kompleks Kementerian LHK pada Rabu, 7 Desember 2022.
Dalam keterangan tertulis, pihak APP Sinar Mas menjelaskan bahwa tujuan nota kesepahaman ini ialah untuk mensinergikan program bersama dalam rangka penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang optimal dalam bentuk dukungan kegiatan penyelamatan, rehabilitasi satwa dilindungi, perlindungan, restorasi kawasan, fasilitasi.
Baca Juga: Dukung Mitigasi Perubahan Iklim, APP Sinar Mas Gandeng KLHK Selian itu, dalam bentuk bantuan teknis penelitian, pemantauan, surve, pendidikan, penyadartahuan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat, penggalangan kemitraan, dan pendanaan berkelanjutan untuk konservasi.
Tindak lanjut Nota Kesepahaman ini adalah Kerja Sama Penguatan Fungsi Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Secara Berkelanjutan di Wilayah Kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur, dan Balai Taman Nasional Berbak Sembilang untuk jangka waktu selama 3 tiga tahun.
Kerjasama ini dituangkan dalam bentuk program-program yang bertujuan untuk perlindungan dan pengamanan kawasan serta perlindungan spesies kunci (Harimau Sumatera dan Gajah Sumatera) serta satwa liar lainnya dan habitatnya, melakukan penguatan fungsi kawasan melalui dukungan kegiatan perlindungan, pengawasan dan konservasi keanekaragaman hayati di sekitar areal mitra pemasok APP Sinar Mas sebagai bentuk Corporate Biodiversity Responsibility.
Baca Juga: 11 Desa Binaan APP Sinar Mas Raih Penghargaan ProKlim Utama KLHK Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen KSDAE KLHK Bambang Hendroyono menjelaskanbahwa kekuatan Direktorat Jenderal KSDAE salah satunya adalah melalui kerjasama penguatan fungsi kawasan konservasi dan pelestarian keanekaragaman hayati.
Kerjasama penguatan fungsi di kawasan konservasi, lanjut Bambang, harus berjalan sesuai dengan prinsip saling percaya (mutual trust), saling peduli (mutual respect) dan saling memberikan kemanfaatan (mutual benefit).
APP Sinar Mas mendukung program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam hal perlindungan kawasan konservasi keanekaragaman hayati.

JPNN.com | Nasional RSS Feed

Inilah Bentuk Dukungan APP Sinar Mas terhadap Program KLHK soal Kawasan Konservasi - Lingkungan

Inilah Bentuk Dukungan APP Sinar Mas terhadap Program KLHK soal Kawasan Konservasi - Lingkungan di Nasional JPNN.com

Desak Ferdy Sambo Buktikan Tuduhan Suap Ismail Bolong ke Petinggi Polri, Pengacara: Kalau Dia Prank Gimana? Reporter Eka Yudha Saputra Editor Juli Hantoro 12:50 WIB Kuasa Hukum Ismail Bolong, Yohannes Tobing saat di Bareskrim Polri pada Rabu 7 Desember 2022. Tempo/Hamdan C Ismail
TEMPO.CO , Jakarta - Kuasa hukum Ismail Bolong , Johannes Tobing, mendesak Ferdy Sambo membuktikan ucapannya soal tuduhan kliennya menyuap pejabat utama Polri, termasuk Kapolda Kalimantan Timur dan Kabareskrim , dalam kasus dugaan setoran hasil tambang batu bara ilegal.
Ia mengatakan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) Divisi Propam Polri, yang beredar dan telah dikonfirmasi Ferdy Sambo, harus dibuktikan secara langsung oleh Ferdy Sambo. Ia pun mendesak Ferdy Sambo membuktikan kliennya pernah diperiksa Propam Polri.
Johannes juga menyerahkan ke publik agar menilai bagaimana saat Sambo diperiksa di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Menurutnya, publik bisa menilai mana yang benar dan bohong.
“Jadi kalau Ferdy Sambo yang bicara berarti harus Ferdy Sambo yang membuktikan kan. Kalau kita lawyer ini, siapa dia yang mendalilkan harus dia membuktikan, terus nanti dia kalau bohong bagaimana? kalau dia prank bagaimana?,” kata Johannes saat dihubungi, .
Baca juga: Soal Aliran Dana Tambang Ilegal Ismail Bolong, Ini Kata Wakil Ketua KPK
Ia mengatakan kliennya ditahan dan ditersangkakan dengan tiga pasal Undang-Undang Minerba, yakni Pasal 158, Pasal 159 dan Pasal 161. Johannes menjelaskan pada Pasal 158 terkait soal perizinan tambang dan distribusi pertambangan. Ia pun menegaskan Ismail Bolong murni ditahan karena ilegal mining, dan tidak ada pemberian suap kepada petinggi Polri.
“Jadi kalau tadi rumor-rumor yang tadi itu saya jawab secara rumor-rumor lah. Kami kan penasihat hukum, harus membawa bukti. Kalau katanya-katanya terus, bagaimana cara membuktikan itu kalau katanya,” tutur Johannes.
Kasus tambang ilegal Ismail Bolong mencuri perhatian publik pada awal November lalu saat video pengakuannya tersebar luas. Dalam video tersebut, Ismail mengaku mengalirkan dana tambang ilegal ke sejumlah perwira Polri. Diantaranya adalah Kabareskrim Komjen Agus Andrianto.
Setelah video itu tersebar luas, Ismail balik membantah. Dia menyatakan video itu dibuat pada Februari 2022 saat diperiksa oleh Divisi Propam Polri. Dia mengaku dibawa ke sebuah hotel dan diminta membacakan pernyataan tertulis yang telah disiapkan oleh seorang perwira Polri.
Setelah video itu tersebar, muncul pula laporan hasil penyelidikan yang dibuat oleh Divisi Propam Polri. Satu laporan ditandatangani oleh mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Brigjen Hendra Kurniawan, sementara satu laporan lainnya ditandatangani oleh mantan Kepala Div Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Keduanya kini menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua.
Dalam laporan itu juga dijelaskan secara rinci aliran dana Ismail Bolong ke para perwira Polri. Nilainya mencapai puluhan miliar. Sambo dalam laporannya kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan telah memiliki bukti yang cukup adanya aliran dana dan pembiaran aktivitas tambang ilegal oleh Ismail Bolong tersebut.
Hendra dan Sambo membenarkan dokumen tersebut. Namun, mereka tak mau berbicara soal tindak lanjut penyelidikan tersebut.
Kabareskrim Komjen Agus Andrianto membantah menerima aliran dana dari Ismail Bolong. Agus justru balik menyerang Hendra dan Ferdy Sambo dengan mencurigai keduanya sebagai penerima aliran dana itu. Agus mempertanyakan kenapa Hendra dan Sambo tak segera menangkap Ismail.
Baca juga: Kuasa Hukum Ismail Bolong Sebut Sudah Ada 3 Orang Ditahan Dalam Kasus Tambang Ilegal

Desak Ferdy Sambo Buktikan Tuduhan Suap Ismail Bolong ke Petinggi Polri, Pengacara: Kalau Dia Prank Gimana? - Nasional

Desak Ferdy Sambo Buktikan Tuduhan Suap Ismail Bolong ke Petinggi Polri, Pengacara: Kalau Dia Prank Gimana? - Nasional Tempo.co

jpnn.com , JAKARTA - Hasil survei nasional Poltracking Indonesia menempatkan nama Erick Thohir sebagai salah satu menteri dengan kinerja terbaik.
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Erick mencapai 59,4 persen atau tertinggi kedua setelah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai hal ini tak lepas dari komitmen Erick dalam mendorong BUMN untuk selalu mendukung UMKM.
Baca Juga: Vaksinasi Covid-19 Dinilai Sukses, Kinerja Erick Thohir Diapresiasi Pasalnya, peran BUMN memiliki dampak yang signifikan terhadap pengembangan UMKM dalam beberapa tahun terakhir.
"Sekarang ini permodalan menyasar ke UMKM cukup banyak. Dari BUMN juga banyak bantuan untuk meningkatkan kinerja UMKM. Kita harus apresiasi hal tersebut," ujar Huda, Kamis (8/12).
Huda mengatakan Erick juga mendorong BUMN untuk aktif membentuk ekosistem dengan banyak pihak dalam memperkuat dan meningkatan daya saing UMKM. Huda menyebut penguatan ekosistem berdampak luas bagi upaya mendorong UMKM agar naik kelas.
Baca Juga: Sederet Upaya Ini Dilakukan Ganjar untuk Turunkan Angka Kemiskinan di Jateng "Ini hasil kerja bersama pemerintah dengan andil BUMN dalam pengembangan UMKM yang relatif tinggi," ucap Huda.
Menurut Huda, kondisi BUMN yang lebih sehat juga menjadi faktor di balik kontribusi BUMN terhadap UMKM dan pembukaan lapangan kerja.
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Erick mencapai 59,4 persen atau tertinggi kedua setelah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Erick Thohir Melesat - Bisnis di Ekonomi

Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Erick Thohir Melesat - Bisnis di Ekonomi JPNN.com

jpnn.com , JAKARTA - Personel Slank, Ridho turut berpartisipasi dalam konser amal bertajuk Gitaris untuk Negeri.
Konser amal ini bertujuan untuk mengumpulkan donasi atas bencana gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat.
Ridho tampil bermain bersama sejumlah musikus lain, salah satunya gitaris legenda Ian Antono .
Baca Juga: Ziarah ke Makam Ibunda, Ridho Slank: Ya Allah... Mengiringi lagu Solidaritas yang dinyanyikan oleh personel segrupnya, Kaka.
Tak hanya tampil, Ridho juga melelang salah satu gitar pribadinya untuk disumbangkan kepada korban terdampak gempa Cianjur .
Gitar personel band legenda itu pun berhasil terlelang seharga Rp 60 juta rupiah.
Baca Juga: Ini Alasan Konser Slank di Palembang Dibatalkan, Oh Ternyata Alat musik milik artis kelahiran 1973 itu berhasil terlelang di tengah acara berlangsung.
Adapun pihak yang beruntung mendapatkan gitar Ridho Slank yakni Telkomsel Indonesia.
Gitar Ridho Slank terlelang senilai Rp 60 juta untuk bantuan bencana gempa Cianjur.

Gitar Ridho Slank Terlelang Rp 60 Juta untuk Bantu Korban Gempa Cianjur - Seleb di Entertainment

Gitar Ridho Slank Terlelang Rp 60 Juta untuk Bantu Korban Gempa Cianjur - Seleb di Entertainment JPNN.com

Jelang Akad Nikah Kaesang - Erina Gudono, Sejumlah Tentara Bersiaga di Kawasan Hotel Royal Ambarrukmo Reporter Antara Editor Eko Ari Wibowo Jumat, 9 Desember 2022 13:27 WIB Prajurit TNI dibantu polisi memasang "water barrier" sebagai pembatas area Mal Plaza Ambarrukmo dengan Pendopo Royal Ambarrukmo, Sleman, Jumat 9 Desember 2022. ANTARA/Luqman Hakim
TEMPO.CO , Jakarta - Sejumlah prajurit TNI memperketat pengamanan di kawasan Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta pada Jumat 9 Desember 2022, sehari menjelang prosesi akad nikah Kaesang Pangarep dan Erina Sofia Gudono. Para prajurit ini terpantau stanby di sejumlah sudut halaman Hotel Royal Ambarrukmo.
Selain tentara bersiaga, polisi juga memasang water barrier sebagai pembatas area Mal Plaza Ambarrukmo dengan Pendopo Royal Ambarrukmo yang akan menjadi tempat prosesi akad nikah pada 10 Desember 2022. Sementara itu, satu unit kendaraan taktis tampak terparkir di sisi timur mal.
Mulai Jumat pagi 9 Desember 2022, para pengunjung juga tidak diperkenankan memarkir kendaraan di basement hotel.
"Memang ada SOP yang harus dilakukan untuk menjamin keamanan di lingkungan tempat acara besok," kata Kepala Penerangan Korem (Kapenrem) 072/Pamungkas Mayor Agus Sriyanta, Jumat 9 Desember 2022.
Menurut Agus, selain di halaman Hotel Royal Ambarrukmo , sejumlah prajurit TNI juga ditempatkan di sejumlah titik ruas jalan Yogyakarta—Solo menuju hotel itu.
"Lalu lintas kendaraan tetap lancar seperti biasa," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Kepala Polda DIY Brigjen R. Slamet Santoso menyebutkan sekitar 400 hingga 500 personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan prosesi akad nikah putra Presiden Jokowi di Yogyakarta, Sabtu 10 Desember 2022.
Sejumlah lokasi menjadi konsentrasi utama Polda DIY, mulai dari kediaman mempelai wanita di Pedukuhan Purwosari RT 03/RW 59, Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman hingga kawasan Royal Ambarrukmo.
Kaesang Pangarep dan Erina Gudono bakal melangsungkan akad nikah di Pendopo Royal Ambarrukmo, Sleman, Sabtu (10/12).
Dalam prosesi itu, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin akan menyampaikan khotbah nikah, sedangkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno akan menjadi saksi.
Setelah prosesi akad nikah, di Pendopo Ambarrukmo berlangsung acara panggih dilanjutkan resepsi dan sesi foto bersama dengan para tamu undangan.
Acara ngunduh mantu akan digelar di Pura Mangkunegaran , Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 11 Desember 2022.
Baca: Resepsi Pernikahan Kaesang dan Erina Digelar di Pura Mangkunegaran, Begini Pengalihan Arus Lalu Lintas

Jelang Akad Nikah Kaesang - Erina Gudono, Sejumlah Tentara Bersiaga di Kawasan Hotel Royal Ambarrukmo - Nasional Tempo.co

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Yohanis Fransiskus (Ansy) Lema mempertanyakan mengapa serapan Bulog rendah.
Padahal, kata dia, saat itu petani di sejumlah sentra tengah menggelar panen raya, yaitu pada periode Maret-April.
Baca: Jelang Natal-Tahun Baru Bupati Wandik Pastikan Sembako Aman
"Saya punya tanya, pada saat surplus itu Bulog menyerap apa enggak. Kan kalau dilihat data Maret April itu mestinya nyerapnya besar ya Pak ya tapi di sini saya simpulkan nyerapnya kecil pak. Nah Pertanyaan selanjutnya nyerapnya kecil ini apakah karena Bulog tidak ada uang dalam kaitannya pinjaman berupa bunga komersil atau ada penjelasan lain supaya kita bisa menelusuri satu persatu sebabnya," katanya.
Namun apabila dari penelusuran yang dilakukan ini ternyata ada hal lain, maka bisa dipastikan masalah beras tahun ini bukan berada di Kekentan dan juga bukan di Bulog.
"Dengan demikian berarti ini masalahnya bisa saja tidak ada di Bulog tidak ada juga di kementan, tetapi ada di pihak luar dan dampaknya ke mitra-mitra kita. Jadi kenapa kok sarapannya kecil dan ini apa pangkal persoalannya," jelasnya.
Sementara itu Anggota Komisi IV DPR RI, Sutrisno mempertanyakan berapa serapan bulog yang telah dilakukan selama masa panen raya di bulan Maret dan April bulan lalu.
Baca: ARW Salurkan Bantuan 1.000 Paket Sembako di Karangasem
Sehingga pada tahun ini Indonesia masih memiliki kekurangan beras untuk memenuhi cadangan CBP.
Pasalnya, menurut data BPS, selama ini persediaan beras nasional mencapai 8.727.752 ton. Dengan angka sebesar itu maka dapat dipastikan beras saat ini cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sampai akhir tahun.
"Kalau benar data 8.727.752 persediaan beras kita maka cukup sampai akhir tahun. Persoalannya adalah berapa serapan yang telah dilakukan oleh Bulog untuk memprediksi manakala ada kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak seperti penanganan bencana," ujar Sutrisno.

Berita gesuri.id | RSS

Ansy Lema Pertanyakan Mengapa Serapan Bulog Rendah

Madiun, Gesuri.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengapresiasi Festival Inovasi Desa Jawa Timur 2022 untuk mempromosikan kemajuan dan pembangunan desa.
"Saya sangat mengapresiasi Festival Inovasi Desa Jawa Timur 2022. Kegiatan ini sekaligus untuk ajang promosi inovasi pemerintah desa di Jatim kepada masyarakat luas, termasuk ajang simulasi, berbagi pengalaman, dan pengetahuan terkait inovasi sehingga terjadi pemerataan dan pengembangan inovasi desa se-Jatim," ujarnya saat membuka Festival Inovasi Desa Provinsi Jawa Timur 2022 di Alun-Alun Reksogati Kabupaten Madiun, Rabu.
Menurut dia, kegiatan tersebut dapat meningkatkan kapasitas dan membentuk karakter pamong desa untuk terus menciptakan inovasi sesuai karakteristik desa masing-masing sehingga dapat menarik investor dan minat wisatawan untuk berkunjung ke desa yang muaranya menambah investasi dan pendapatan asli daerah (PAD) desa.
Baca: Pemangkasan Jabatan ASN, Menteri Anas: Enggak Semua 'Happy'
"Festival ini dapat mengekspos inovasi pelayanan di Jawa Timur dan dapat menginspirasi desa-desa lain agar dapat dirasakan masyarakat," kata dia.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang hadir mendampingi Menpan RB Azwar Anas menyatakan Festival Inovasi Desa Jawa Timur 2022 merupakan kegiatan penutup dari rangkaian Hari Ulang Tahun Ke-77 Provinsi Jawa Timur.
Ia mengatakan sejak Juli 2021 di Jatim sudah tidak ada lagi status desa tertinggal. Jatim memiliki 1.400 desa mandiri. Jumlah tersebut merupakan tertinggi nasional.
"Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik merupakan salah satu upaya mencari "best practice dari berbagai kabupaten/kota. Kemudian, referensi dari berbagai inovasi kabupaten/kota akan terus dilakukan pendalaman secara detail agar direplikasi di tempat-tempat lain," kata Gubernur Khofifah.
Pada kesempatan tersebut, Menpan RB menyerahkan penghargaan kepada peserta ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KOVABLIK) Jawa Timur Tahun 2022.
Baca: Menteri Anas Ungkap Pemda Usul Gaji PPPK di Bawah Rp 5 Juta
Adapun penghargaan KOVABLIK diberikan kepada 32 bupati, wali kota, dan kepala OPD dengan kategori 30 umum, satu replikasi, dan satu khusus.
Dalam kegiatan yang berlangsung pada tanggal 7-8 Desember 2022 itu diisi dengan pameran yang terdiri atas 50 stan, menampilkan beragam inovasi pemerintah kabupaten/kota, dan OPD di lingkungan Pemprov Jatim.
Selain Menpan RB dan Gubernur Jatim, hadir dalam acara tersebut Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB Diah Natalisa, para bupati/wali kota se-Jawa Timur, dan Staf Khusus Menpan RB Bidang Inovasi Pemerintahan Eri Irawan.

Anas Apresiasi Festival Inovasi Desa Provinsi Jatim 2022

Bamsoet Hidupkan Lagi Wacana Jokowi 3 Periode, Demokrat: Urat Malunya Sudah Putus Reporter M Julnis Firmansyah Editor Eko Ari Wibowo Jumat, 9 Desember 2022 11:26 WIB Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Foto: Partai Demokrat
TEMPO.CO , Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menentang keras pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet yang kembali menghidupkan wacana Presiden Jokowi 3 periode . Menurut Herzaky, usul tersebut melanggar konstitusi dan berasal dari nafsu kekuasaan.
"Ingin terus berkuasa, padahal prestasi cekak, dan rakyat banyak yang makin kesusahan sejak pandemi. Seakan urat malu sudah putus, karena mungkin hidup hanya memikirkan kepentingan pribadi dan golongannya saja," ujar Herzaky dalam keterangannya, Jumat, 9 Desember 2022.
Menurut Herzaky, rakyat saat ini sedang kesusahan akibat dijepit kemiskinan yang tak kunjung turun, banyaknya pengangguran, dan merebaknya pemutusan hubungan kerja. Namun, Herzaky menyebut para elite justru mempertontonkan pelanggaran konstitusi sebagai guyonan.
"Tak ingin meninggalkan gelanggang, padahal tak kunjung bermanfaat untuk rakyat. Tak berprestasi, tapi tak malu meminta perpanjangan waktu. Sudah ditolak keras oleh rakyat, tapi masih terus mencoba dengan segala pembenaran," kata Herzaky.
Minta wacana Presiden tiga periode dihentikan Lebih lanjut, ia meminta agar para elite politik yang berada di kubu pemerintahan berhenti menghembuskan angin sesat yang dikhawatirkan membuat Presiden Jokowi terjerumus. Menurut Herzaky, lebih baik para elite politik pendukung Jokowi fokus membantu Presiden menyelesaikan berbagai permasalahan negeri ini.
Pernyataan Bamsoet soal Jokowi tiga periode ini disampaikan saat diskusi Proyeksi Ekonomi Politik Nasional, Catatan Tahun Kinerja Pemerintahan Jokowi-Maruf pada Kamis kemarin. Menurut Bamsoet, masyarakat saat ini puas dengan kinerja Jokowi - Ma'ruf Amin.
Klaim Bamsoet ini mengutip hasil survei Poltracking yang menyebut 73,2 persen responden puas dengan kinerja pemerintah. Politikus Partai Golkar itu lantas mempertanyakan apakah kepuasan publik berbanding lurus dengan keinginan agar Jokowi tetap menjabat.
Meski begitu, Bamsoet sadar bahwa isu tiga periode mendapat banyak pertentangan dari banyak pihak. Namun, dia menyebut ada pula masyarakat yang menginginkan agar Jokowi tetap terus menjabat tiga periode.
"Terlepas itu, saya sendiri ingin tau keinginan publik yang sesungguhnya ini apa? Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat beliau tetap memimpin kita dalam masa transisi ini," kata Bamsoet .
M JULNIS FIRMANSYAH
Baca: Saat Bamsoet Tanya Korelasi Kepuasan Publik dan Keinginan Masyarakat Terus Dipimpin Jokowi

Bamsoet Hidupkan Lagi Wacana Jokowi 3 Periode, Demokrat: Urat Malunya Sudah Putus - Nasional

Bamsoet Hidupkan Lagi Wacana Jokowi 3 Periode, Demokrat: Urat Malunya Sudah Putus - Nasional Tempo.co

jpnn.com - Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia menyambut positif pelonggaran kebijakan antipandemi COVID-19 yang baru saja diambil oleh otoritas China.
Saat bertemu Perdana Menteri China Li Keqiang dalam "Seventh 1+6 Round Table" di Kota Huangshan, Provinsi Anhui, Kamis, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva memuji sikap China atas rekalibrasi kebijakan tanggap COVID.
Georgieva yakin kebijakan itu dapat membantu China dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya.
Baca Juga: Kemarahan Rakyat Makin Besar, China Isyaratkan Revisi Nol Covid-19 "IMF siap bekerja lebih erat lagi dengan China untuk mendorong koordinasi penguatan kebijakan makro dengan beberapa negara, menghindari fragmentasi ekonomi dunia, dan bersama-sama menghadapi tantangan, seperti perubahan iklim dan utang," katanya.
PM Li dalam kesempatan tersebut menyampaikan komitmen China untuk mengimplementasikan Prakarsa Penangguhan Layanan Utang G20 dan akan bekerja sama dengan negara-negara anggota G20 untuk memformulasikan rencana restrukturisasi utang yang wajar dan adil.
"China juga akan membuka pintu untuk sektor jasa dan manufaktur," ujarnya.
Baca Juga: Bikin Geger Beijing, Isu Pencabutan Nol Covid-19 Ternyata Hoaks Sebelumnya, IMF sempat mengkritik kebijakan antipandemi COVID-19 China yang diikuti dengan serangkaian penguncian wilayah (lockdown) di berbagai kota sehingga memicu terjadinya pelambatan pertumbuhan ekonomi nasionalnya.
Pujian yang sama juga dilontarkan oleh Presiden Bank Dunia David Malpass.
Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia menyambut positif pelonggaran kebijakan antipandemi COVID-19 yang baru saja diambil oleh otoritas China.

China Melembek soal Nol Covid, IMF dan Bank Dunia Menyambut Gembira - Asia Oceania di Internasional

China Melembek soal Nol Covid, IMF dan Bank Dunia Menyambut Gembira - Asia Oceania di Internasional JPNN.com

Mentan Sebut Sarang Burung Walet Berpotensi Besar Ekspor Jumat, 9 Desember 2022 12:00 WIB Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) melepas ekspor sarang burung walet (SBW) menuju negara China dengan nilai transaksi sebesar Rp 8 miliar.
INFO NASIONAL – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) melepas ekspor sarang burung walet (SBW) menuju negara China dengan nilai transaksi sebesar Rp 8 miliar. Mentan mengatakan ekspor ini merupakan rangkaian kerja pemerintah dalam mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produksinya.
"Saya bersama Kapolda dan juga eksportir lainnya akan mengawal ini, karena sarang burung walet memiliki potensi ekspor yang besar dan menjadi lapangan kerja bagi masyarakat," ujar Mentan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 8 Desember 2022.
Potensi ekspor SBW sangat besar, kata Mentan, karena banyak masyarakat dunia menggunakannya sebagai makanan sehat, obat dan bahkan digunakan juga sebagai bahan alami untuk kecantikan kaum hawa. Karena itu, SYL meminta potensi SBW mampu dijaga bersama.
"Kalau ini (SBW) diproses secara baik, maka akan ada banyak tenaga kerja yang pasti tercover. Karena itu saya minta tidak ada sarang burung walet yang apa adanya. SBW Indonesia harus berkualitas. Kenapa? karena sarang burung walet ini makanan raja-raja. Bahkan kemarin di China dipakai untuk pemulihan covid," katanya.
Sejauh ini, kata SYL, sudah ada puluhan eksportir yang siap mengekspor SBW ke berbagai negara di dunia. Mereka bahkan berkomitmen akan melobi negara-negara untuk menerima SBW asal Indonesia.
Ekspor sarang burung wallet menurutnya memiliki potensi. Dari dulu ada, tapi tidak pernah serius ditangani oleh pemerintah. “ Alhamdulillah kita sudah menangani dan sudah ekspor. sekarang sudah 1000 ton lebih yang di ekspor dan pemasukannya dapat mencapai 20 Triliun. Ini luar biasa," katanya.
SYL mengatakan, sektor pertanian merupakan sektor yang mampu memperkokoh perekonomian negara. Pertanian adalah sumber kehidupan dan membuat banyak orang memiliki penghasilan. Pertanian menjadikan sebuah negara menjadi damai dan tentram.
Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Toni Harmanto mendukung penuh berbagai program Kementerian Pertanian yang berkaitan dengan peningkatan produksi dan ekspor. Salah satunya memperbesar produksi sarang burung walet, serta meningkatkan produksi komoditas unggulan lainya.
Bagi Toni, Indonesia merupakan negara besar yang memiliki hamparan lahan pertanian subur. Khusus di Jawa Timur, lahan pertanian di sana memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung ketahanan pangan nasional. "Karena itu kami akan menyesuaikan aktivitas kepolisian dalam memperkuat ketahanan pangan. Semoga harapan kita Indonesia tetap tangguh dalam menghadapi krisis pangan global," ujar dia.

Mentan Sebut Sarang Burung Walet Berpotensi Besar Ekspor - Nasional Tempo.co

jpnn.com , JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta Pemerintah memberikan perhatian serius pada angka pemenuhan gizi harian masyarakat sebagai langkah awal proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.
Hal ini disampaikan Sultan saat mengetahui bahwa lebih dari separuh penduduk Indonesia atau 68 persen populasi tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi harian mereka.
“Agenda pembangunan SDM merupakan syarat pembangunan bangsa yang wajib dikembangkan secara sistematis dan berkeadilan. Namun, sering kali kita mengabaikan salah satu faktor utama pembentuk SDM yang berkualitas, yakni pemenuhan gizi harian masyarakat terutama anak,” ungkap Sultan melalui keterangan resminya pada Jumat (9/12).
Baca Juga: Pertamina Lakukan Bedah Rumah dan Intervensi Gizi Spesifik di 2 Kota Ini Menurut Sultan, dampak kekurangan gizi masyarakat ini sangat jelas terlihat pada angka-angka IQ penduduk Indonesia yang rendah dan masih tingginya angka stanting di banyak daerah.
Tahun ini Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah penduduk kurang gizi tertinggi di kawasan Asia Tenggara, sebanyak 17,7 juta orang.
“Kita boleh menetapkan target pembangunan SDM tinggi pada sektor pendidikan, tetapi jika tidak dibekali sejak awal dengan pemenuhan gizi harian, rasanya akan sangat sulit SDM Indonesia bersaing dengan SDM bangsa lain,” tegas mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.
Baca Juga: Sultan Optimistis Laksamana Yudo Mampu Kembalikan Kejayaan Maritim Nusantara Dengan gizi harian yang cukup, kata Sultan, bisa dipastikan proses pembangunan SDM akan menjadi lebih efektif dan efisien.
Oleh karena itu, Sultan mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan subsidi makanan pokok sebagai upaya pemenuhan gizi harian kepada masyarakat.
Sultan Najamudin meminta Pemerintah memberikan perhatian serius pada angka pemenuhan gizi harian masyarakat sebagai langkah awal proses pembangunan SDM.

Sultan Minta Pemerintah Prioritaskan Pemenuhan Gizi Harian Masyarakat - Humaniora di Nasional JPNN.com

Ketua MA Harap Asas Praduga Tak Bersalah Diterapkan pada Kasus Gazalba Saleh Reporter Mirza Bagaskara Editor Eko Ari Wibowo Jumat, 9 Desember 2022 11:33 WIB Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin, saat Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, 22 Februari 2022. Sidang Istimewa Laporan Tahunan ini terbuka untuk umum ini akan dilaksanakan secara hybrid dan disiarkan secara langsung melalui kanal youtube Mahkamah Agung. Foto : Mahkamah Agung
TEMPO.CO , Jakarta - Ketua Mahkamah Agung, Muhammad Syarifuddin, mengatakan pihaknya menghormati upaya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam pengusutan kasus suap yang menjerat Hakim Agung, Gazalba Saleh . Namun, ia berharap asas praduga tak bersalah tetap diterapkan kepada Gazalba Saleh.
Hal tersebut disampaikan oleh Syarifuddin pada Jum'at 9 Desember saat perayaan Hari Anti Korupsi Dunia yang diinisiasi oleh KPK . Syarifuddin berkata MA menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga antirasuah tersebut penindakan kasus Gazalba Saleh.
"Sepenuhnya kita serahkan tindakan hukum apa yang akan dilakukan KPK," ujar Syarifuddin saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan Jumat 9 Desember 2022.
Tanggapi soal praperadilan Gazalba Syarifuddin juga menanggapi upaya praperadilan yang diajukan oleh Gazalba Saleh terhadap kasusnya tersebut. Ia mempersilakan Gazalba untuk menggunakan haknya tersebut.
"Itu kan hak masing-masing, silakan saja. Saya tidak mau mengomentari. Orang yang keberatan kan ada jalur hukumnya," ujar dia.
Pada Kamis 8 Desember 2022, KPK secara resmi melakukan penangkapan terhadap Gazalba Saleh. Ia diduga telah menerima suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Pengumuman penangkapan Gazalba disampaikan langsung oleh Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak.
"Tersangka GS akan ditahan pada periode 8 Desember hingga 27 Desember 2022. Ia akan ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur," kata Johanis dalam konferensi pers KPK.
Johanis menambahkan KPK berharap pengajuan praperadilan Gazalba Saleh ditolak pengadilan. Namun, ia menambahkan, KPK tidak akan mempermasalahkan pengajuan praperadilan tersebut.
"Kami sudah mempersiapkan upaya semaksimal mungkin sehingga celah-celah melakukan praperadilan itu tertutup," ujarnya.
Baca: KPK Tahan Hakim MA Gazalba Saleh

Ketua MA Harap Asas Praduga Tak Bersalah Diterapkan pada Kasus Gazalba Saleh - Nasional Tempo.co

Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT KCIC untuk menyelesaikan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung tepat waktu, serta tahapan-tahapan pengoperasian kereta api cepat Jakarta-bandung harus sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
Baca: Menteri Anas Yakin RI Tangguh Hadapi Ancaman Resesi Global
“Komisi V DPR RI meminta Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT KCIC agar menyiapkan infrastruktur integrasi antarmoda dan pemenuhan fasilitas operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung di setiap stasiun,” jelas Lasarus saat membacakan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Agenda Membahas Mengenai Progres Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis (8/12).
Lebih lanjut, ia juga meminta Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT KCIC untuk meningkatkan proses transfer knowledge dan teknologi pada tenaga kerja yang akan mengoperasikan kereta tersebut. “Proritaskan tenaga kerja lokal dalam pengoperasian dan pemeliharaan kereta api cepat Jakarta-bandung,” tambahnya.
Diakhir, terkait penyampaian Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Mohamad Risal Wasal menjelaskan KCIC meminta masa konsesi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) diperpanjang dari 50 tahun menjadi 80 tahun, Komisi V minta hal ini dipikirkan lebih matang. “Lakukan perhitungan secara matang dan cermat sebelum masa konsesi tersebut diputuskan,” ujar Lasarus.
Senada dengannya, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai NasDem Soehartono meminta masa konsesi kereta cepat tidak diperpanjang. Ia menilai 50 tahun saja sudah cukup lama dan 80 tahun sama dengan dua generasi.
Baca: Komisi IX Minta DJSN, BP2MI, BPJS Tingkatkan Koordinasi PMI
Soehartono menjelaskan bahwa nasib KCJB bakal sama seperti Freeport yang sebelum masa akhir sudah diambil alih oleh negara. "Jangan sampai ditambah, kalau ditambah itu sudah menjadi malapetaka. Tapi saya yakin tidak sampai 50 tahun nanti sudah diambil. Nasibnya sama seperti Freeport, diambil alih oleh negeri sendiri," tutupnya.

Lasarus Minta Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tepat Waktu

Soal Pengumuman Tersangka Korupsi LNG, KPK: Masalah Waktu Reporter Mirza Bagaskara Editor Juli Hantoro Jumat, 9 Desember 2022 10:30 WIB Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
 Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK belum akan mengumumkan para tersangka kasus korupsi pengadaan liquefied natural gas atau LNG di PT Pertamina . Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, mengatakan saat ini nama-nama tersangka tersebut belum siap untuk diumumkan.
"Tunggulah nanti, biar surprise ," kata Asep pada Kamis 8 Desember 2022.
Asep mengatakan, pengumuman belum bisa diungkap karena penyidikan yang belum tuntas.
Baca juga: KPK Akan Tahan Tersangka Kasus Korupsi LNG Pertamina Akhir Tahun Ini
"Pengumuman tersangka kan terkait dengan penahanan. Masa penahanan bisa habis, nanti pada akhirnya para tersangka dibebaskan," ujar dia saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Pusat.
Sebelumnya, KPK menyebut telah menetapkan enam tersangka kasus pengadaan LNG oleh PT Pertamina. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Penindakan KPK, Karyoto, pada 5 Desember 2022 lalu.
"Pada saatnya keenam tersangka akan ada upaya paksa mudah-mudahan sebelum tahun ini berakhir," ujar dia.
Meski belum mengumumkan nama tersangka, KPK telah melakukan pencekalan terhadap sejumlah pihak. Total ada empat orang yang dilakukan pencekalan oleh KPK.
Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina periode 2009-2014 Karen Agustiawan; pelaksana tugas Direktur Utama Pertamina periode Februari 2017-Maret 2018, Yenny Andayani; mantan Direktur Gas PT Pertamina, Hari Karyulianto; dan putra Karen, Dimas Muhammad Aulia, yang bekerja sebagai trader di PPT Energy Trading Co Ltd.
Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengagendakan penahanan atau upaya paksa terhadap para tersangka kasus korupsi LNG (Liquid Natural Gas atau gas alam cair) PT Pertamina tahun 2011-2021. Agenda tersebut direncanakan akan dilakukan pada akhir tahun ini.
Deputi Penindakan KPK, Karyoto, menyebut proses penahanan sedang diupayakan oleh KPK. Ia menambahkan target akhir Bulan Desember 2022 sudah mulai ada upaya paksa dari KPK.
Baca juga: Dugaan Korupsi LNG Pertamina, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Soal Pengumuman Tersangka Korupsi LNG, KPK: Masalah Waktu

Soal Pengumuman Tersangka Korupsi LNG, KPK: Masalah Waktu - Nasional Tempo.co

Kasus Asusila Paspampres Sempat Dicap Pemerkosaan, Pakar Singgung soal Relabelling Reporter M Julnis Firmansyah Editor Eko Ari Wibowo Jumat, 9 Desember 2022 09:51 WIB Ilustrasi pelecehan seksual. Therailmedia.com
TEMPO.CO , Jakarta - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyebut kasus asusila Mayor Paspampres terhadap perwira pertama Komando Wanita AD (Kowad) Kostrad bukan pemerkosaan seperti dugaan awal, melainkan suka sama suka. Ahli Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel menyebut, dugaan pemerkosaan terlanjur merebak karena terjadi false accusation berjenis relabelling .
Relabelling, kata Reza, membuat relasi seks dalam kasus ini yang sesungguhnya konsensual diubah narasinya menjadi kejahatan seksual.
"Mengapa ada orang (dalam hal ini perempuan) yang melakukan relabelling ? Jawabannya adalah, misalnya, sebagai ekspresi dendam, menutupi aib, menyelubungi perasaan bersalah, dan menghindari amarah pasangan," ujar Reza dalam keterangannya, Jumat, 9 Desember 2022.
Menurut Reza, relabelling yang terjadi dalam kasus ini membuat keberpihakan pada terduga korban yang dalam hal ini Kowad Kostrad. Sementara hal sebaliknya, yakni apriori atau beranggapan sebelum adanya penyeldikan, terjadi pada terduga pelaku yang dalam hal ini Mayor Paspampres.
Relabelling ini menurut Reza, membuat kejadian diyakini adalah sama persis seperti yang disampaikan oleh orang yang mengaku sebagai korban. Masyarakat yang terkena relabelling menganggap bahwa orang yang mengaku sebagai korban sama sekali tidak mungkin berbohong.
"Demikian pula implicit bias yang menganggap bahwa jenis kelamin tertentu pasti pelaku dan jenis kelamin lainnya pasti korban. Cara pandang sexist sedemikian rupa juga harus dihindari," kata Reza.
Sebelumnya, Panglima TNI Andika Perkasa memastikan kasus ini bukan pemerkosaan setelah pihaknya menggelar penyelidikan.
"Dari hasil pemeriksaan atau pengembangan baru yang menyatakan atau yang mengindikasikan, ini tidak dilakukan dengan paksaan. Artinya suka sama suka, dan beberapa kali," kata Andika.
Menurut Andika, tidak ada korban dalam kasus ini. Keduanya merupakan pelaku asusila dan akan mendapatkan sanksi dari TNI. Saat ini perwira Kowad Kostrad yang awalnya dianggap sebagai korban juga sudah ditahan.
"Sehingga pasal yang tadinya kita gunakan 285 tentang pemerkosaan, menjadi pasal 281 tentang asusila," kata Andika.
M JULNIS FIRMANSYAH
Baca: Perwira Paspampres yang Diduga Perkosa Prajurit Kostrad Ditahan

Kasus Asusila Paspampres Sempat Dicap Pemerkosaan, Pakar Singgung soal Relabelling - Nasional

Kasus Asusila Paspampres Sempat Dicap Pemerkosaan, Pakar Singgung soal Relabelling - Nasional Tempo.co

Saat Bamsoet Tanya Korelasi Kepuasan Publik dan Keinginan Masyarakat Terus Dipimpin Jokowi Reporter Editor Juli Hantoro Jumat, 9 Desember 2022 09:30 WIB Bamsoet Ungkapkan PPHN atau Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Bisa Dilakukan Melalui Konsesus Nasional Tanpa Amandemen
TEMPO.CO , Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo atau Bamsoet menanggapi survei Poltracking yang menyebut kepuasan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin meningkat hingga 73,2 persen.
Bamsoet mengatakan, apakah kepuasan publik ini berkolerasi dengan keinginan masyarakat agar Presiden Jokowi terus memimpin.
Dia mengatakan, pemerintahan Jokowi telah kehilangan waktu selama dua tahun untuk bergerak akibat pandemi Covid-19.
"Keinginan publik seperti apa?" ujar Bamsoet dalam rilis daring survei Poltracking , Kamis, 8 Desember 2022.
Dia pun mencontohkan Inggris yang ekonominya disebut morat marit setelah pergantian kekuasaan.
"Inggris saat peralihan pemerintahan bukan perbaikan yang dicapai justru tren ekomominya merosot tajam," kata dia.
Baca juga: Survei Kepuasan Pemerintahan Presiden Jokowi, Poltracking: Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terbaik
Sebelumnya Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi-Ma'ruf secara konsisten meningkat hingga 73,2%.
"Sekarang terlihat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi sedang naik di November terakhir menjelang pergantian tahun menuju 2023 mendatang," ujar Hanta dalam live YouTube Poltracking Indonesia pada Kamis, 8 Desember 2022.
Hanta mengatakan, survei tersebut dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap responden terpilih. Survei dilakukan pada tanggal 21-27 November 2022 lalu, dan sampel dalam survei ini adalah 1220 responden, dengan margin of error ± 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei ini dilakukan menggunakan metode standar multistage random sampling.
Dalam hasil survei tersebut, tingkat kepuasan publik terhadap figur personel Presiden Jokowi sendiri mencapai angka 73,5%. Meskipun pernah turun menjadi 59%, namun dalam tiga bulan kemudian naik kembali seperti saat ini yaitu 73,5%.
Bamsoet mengatakan, dari paparan itu sudah jelas masyarakat tidak terlampau terkejut. Hal ini karena dia menilai Jokowi sukses menghadapi pandemi Covid-19 dan diakui dunia.
Begitu pula dengan penyelenggaraan KTT G20 yang menurut Bamsoet sangat baik. Kebijakan ekonomi juga baik dan sangat tanggap atas berbagai persoalan yang terjadi.
"Artinya Presiden Jokowi dalam penilaian saya punya sense of crisis yang lebih tinggi dibanding pemimpin yang lain," ujar dia.
Dengan begitu, Bamsoet kembali mempertanyakan apakah ada korelasi antara kepuasan itu dengan keinginan masyarakat untuk terus dipimpin Jokowi.
Baca juga: Tingkat Kepuasan Terhadap Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin Terus Meningkat dalam 3 Bulan Terakhir

Saat Bamsoet Tanya Korelasi Kepuasan Publik dan Keinginan Masyarakat Terus Dipimpin Jokowi - Nasional

Saat Bamsoet Tanya Korelasi Kepuasan Publik dan Keinginan Masyarakat Terus Dipimpin Jokowi - Nasional Tempo.co

Usai Bom Polsek Astanaanyar, BNPT Tingkatkan Pengawasan Eks Napi Terorisme Reporter Antara Editor Eko Ari Wibowo Jumat, 9 Desember 2022 09:25 WIB Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar saat ditemui usai memberi kuliah umum di Universitas Bung Karno. Tempo/M. Faiz Zaki
TEMPO.CO , Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyatakan bakal meningkatkan pengawasan terhadap eks narapidana terorisme, dengan melibatkan aparatur pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan tokoh masyarakat. Hal ini setelah aksi bom bunuh diri di Polsek Astanaanyar .
"Langkah tersebut guna meminimalkan kejadian yang sama (aksi teror bom bunuh diri Polsek Astanaanyar)," kata Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar dalam keterangan tertulis, Kamis 8 Desember 2022.
Sebelumnya, Boy Rafli Amar mengunjungi keluarga Aipda Sofyan Didu, korban bom bunuh diri di Polsek Astanaanyar, Bandung, Jawa Barat, pada Rabu 7 Desember 2022.
Mantan Kapolda Papua tersebut mengatakan berbagai upaya pencegahan dan penangkalan terorisme harus melibatkan semua pihak, karena kejahatan itu menyebar cukup cepat ibarat virus yang berbahaya. Oleh karena itu, lanjut Boy, seluruh masyarakat harus selalu bersama-sama mencegah radikalisme dan terorisme. Apalagi, saat ini propaganda kelompok teror berkembang sangat cepat.
Ia menyebutkan bahwa 1.290 orang telah mengikuti program deradikalisasi. Dari jumlah itu, 8 persen di antaranya menolak deradikalisasi dan menjadi residivis.
Boy menambahkan BNPT dan pemerintah secara umum mengecam segala bentuk aksi kekerasan, terutama aksi teror bom bunuh diri di Polsek Astanaanyar hingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan korban luka-luka.
"Negara sangat mengecam peristiwa kekerasan seperti ini dan menyampaikan bela sungkawa," ujar Boy Rafli Amar.
Baca: Pascaledakan Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar, Camat Sebut Warga Trauma

Usai Bom Polsek Astanaanyar, BNPT Tingkatkan Pengawasan Eks Napi Terorisme - Nasional

Usai Bom Polsek Astanaanyar, BNPT Tingkatkan Pengawasan Eks Napi Terorisme - Nasional Tempo.co

Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan Komisi IX DPR mendesak Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan koordinasi dalam pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Baca: Pelaku Bom Bawa Tulisan KUHP, Arteria: Terlalu Dipaksakan
Pimpinan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sekaligus Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menuturkan agar DJSN, BP2MI, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan juga menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kepada Komisi IX dalam waktu 3 bulan terkait perluasan manfaat dan kanal pembayaran jaminan sosial PMI. Berikut dengan implementasi standar pelayanan pengajuan klaim di setiap kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan, termasuk di luar negeri.
“Integrasi data dan informasi jaminan sosial BP2MI, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, dan DJSN,” kata Charles saat menyampaikan draf kesimpulan rapat, Rabu (7/12).
Selain itu, Komisi IX juga meminta agar DJSN, BP2MI, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan turut menyampaikan penyusunan atau revisi pengaturan perundang-undangan yang diperlukan untuk mengoptimalkan pelindungan PMI, termasuk dari Kementerian Kesehatan.
Secara terperinci, Komisi IX meminta agar DJSN melakukan inventarisasi pembiayaan perlindungan pembiayaan pelindungan PMI dari kementerian atau lembaga terkait, melakukan mitigasi kasus-kasus PMI, serta menertibkan seluruh pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan yang berkenaan tentang pekerja migran.
Selanjutnya untuk BP2MI, Charles menyampaikan agar BP2MI meningkatkan perlindungan kepada PMI dengan kewajiban kepesertaan melalui jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan menjalankan keputusan-keputusan RDP dengan Komisi IX yang telah disepakati sebelumnya.
Berikutnya, Komisi IX juga meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan pelayanan jaminan sosial kepada PMI di negara tujuan penempatan dan bekerja sama dengan perwakilan RI di luar negeri.
Baca: Tinjau Layanan Paspor, Puan: Negara Harus Lindungi Tanah Air
“Komisi IX juga mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan sosialisasi perlindungan jaminan sosial PMI terkait mekanisme dan prosedur klaim jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sebelum penempatan di negara tujuan,” sambungnya.
Charles menambahkan Komisi IX juga meminta BPJS Kesehatan untuk melakukan terobosan terhadap peningkatan akses pelayanan kesehatan kepada PMI di negara tujuan.

Komisi IX Minta DJSN, BP2MI, BPJS Tingkatkan Koordinasi PMI

Jakarta, Gesuri.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas optimistis Indonesia akan berdiri tangguh menghadapinya dengan gotong-royong lintas sektor baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, di tengah berbagai negara di dunia dibayang-bayangi ancaman resesi global pada 2023.
Baca: Pelaku Bom Bawa Tulisan KUHP, Arteria: Terlalu Dipaksakan
“Kalau kita lihat, proyeksinya ini berbagai negara berat karena kondisi ekonomi dunia tidak menentu tetapi ada optimismenya karena negara kita berhasil menangani pandemi dengan baik,” ujarnya saat menjadi pembicara dalam The 17th Annual MarkPlus Conference 2023 di Jakarta, Kamis (8/11).
Menteri Anas menjelaskan, hasil survei Ekonom Bloomberg, potensi resesi Indonesia hanya sekitar 3 persen sementara Australia dan Tiongkok punya potensi sekitar 20 persen. Menurutnya kunci ketangguhan Indonesia adalah berkat orkestrasi kuat arahan Presiden Joko Widodo.
“Orkestrasi dari Pak Presiden ini sangat oke, misalnya yang urus inflasi itu bukan hanya menteri-menteri bidang ekonomi, tapi melibatkan menteri lain seperti misalnya Menteri Dalam Negeri dan Menteri PANRB,” imbuhnya.
Kementerian PANRB sendiri turut ambil andil dalam menjaga ketahanan ekonomi lewat terobosan reformasi birokrasi (RB) tematik. Ada empat fokus yang didorong pada RB tematik, salah satunya adalah peningkatan investasi.
Melalui reformasi birokrasi tematik peningkatan investasi, peningkatan investasi diterapkan untuk meningkatkan competitiveness index sehingga dapat melipatgandakan investasi. Mulai awal 2023, indeks reformasi birokrasi di tiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah juga dinilai dengan memasukkan indikator peningkatan investasi.
Pada kesempatan yang sama Founder dan Chairman M Corp Hermawan Kartajaya mengungkapkan kesiapan industri dan para marketers menyambut 2023. Ia menyebut Indonesia punya peluang menggenjot konsumsi produk dalam negeri lewat momen Presidensi G20, Keketuaan ASEAN 2023, serta pemilihan umum (pemilu) serentak 2024.
“Intinya kita sambut 2023 ini dengan optimisme tapi jangan ngawur. 2023 kita bisa manfaatkan keketuan ASEAN untuk mendorong ekonomi Indonesia, juga lewat Pemilu 2024 yang bisa jadi peluang untuk meningkatkan konsumsi produk-produk dalam negeri,” ungkapnya.
Baca: Tinjau Layanan Paspor, Puan: Negara Harus Lindungi Tanah Air
The 17th MarkPlus Conference mengangkat tema 'Recovery to Reform: Post-Normal Agenda'. Selain menghadirkan pembicara andal lintas sektor, konferensi ini juga menyediakan wadah bagi asosiasi industri di Indonesia untuk membahas outlook masing-masing industri selama setahun ke depan, agar dapat menentukan arah bisnis dan membuat strategi bisnis yang tepat dan terarah.

Menteri Anas Yakin RI Tangguh Hadapi Ancaman Resesi Global

Jakarta, Gesuri.id - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H Laoly mengatakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru disahkan menjadi undang-undang akan berlaku efektif tiga tahun setelah diundangkan.
Baca: RKUHP Sah Jadi UU, Yasonna: Daripada Pakai KUHP Belanda
Dalam masa tiga tahun tersebut, pemerintah dan DPR akan melakukan sosialisasi KUHP yang baru.
Demikian disampaikan Yasonna saat jumpa pers di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12).
“Tim ini maupun bersama-sama tim DPR akan melakukan sosialisasi ke penegak hukum, kemasyarakat, ke kampus-kampus untuk menjelaskan konsep filosofi dan lain-lain dari RKUHP," kata Yasonna.
Menteri asal PDI Perjuangan itu mengungkapkan, KUHP yang berlaku selama ini merupakan produk hukum Belanda sejak 1918, atau sudah 104 tahun berlaku di Indonesia. Oleh karenanya, pengesahan RKUHP urgen dilakukan demi kebutuhan hukum pidana di Indonesia yang lebih baik.
“Produk Belanda tidak relevan lagi dengan Indonesia. Sementara RUU KUHP sudah sangat reformatif, progresif, juga responsif dengan situasi di Indonesia,” kata Yasonna.
Lebih lanjut, Yasonna menceritakan perjalanan penyusunan RUU KUHP tidak selalu mulus. Pemerintah dan DPR sempat dihadapkan dengan pasal-pasal kontroversial, di antaranya pasal penghinaan presiden, pidana kumpul kebo, pidana santet, vandalisme, hingga penyebaran ajaran komunis.
Pasal-pasal dimaksud telah melalui kajian berulang secara mendalam. Sehingga, jika ada masyarakat yang melakukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait KUHP tersebut.
Baca: RKUHP Resmi Disahkan, Pacul: Yang Belum Sepakat Gugat ke MK
“RUU KUHP tidak mungkin disetujui 100 persen. Kalau masih ada yang tidak setuju, dipersilakan melayangkan gugatan ke MK,” pungkasnya.
Hadir saat jumpa pers antara lain Wamenkumham Edward Omar Sharief Hiariej, Ketua Komisi III DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul hingga Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan.

Yasonna: KUHP Baru Berlaku Efektif 3 Tahun Pasca Diundangkan

Jakarta, Gesuri.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan bahwa penyelenggaraan sistem merit menjadi kunci utama dalam perbaikan organisasi instansi pemerintah.
Baca: Pelaku Bom Bawa Tulisan KUHP, Arteria: Terlalu Dipaksakan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.
“Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menjadi petuk perbanting unikan didalam menilai sistem merit, dan ini menjadi kunci atau totok nadi dari sistem kemajuan dari ASN saat ini,” ujarnya dalam acara Penghargaan Anugerah Meritokrasi, di Jakarta, Kamis (8/12).
Menurutnya implementasi sistem merit menjadi hal penting sebagai upaya memberbaiki kinerja ASN. Oleh karenanya penguatan kebijakan dan kelembagaan manajemen ASN berbasis sistem merit menjadi penting dalam mendorong program instansi pemerintah.
Menteri Azwar Anas mengatakan bahwa salah satu dari lima program prioritas Presiden RI adalah pembangunan SDM, yang salah satunya dapat diwujudkan melalui penerapan sistem merit. Kemudian sebagai upaya menyambut masuknya Indonesia kedalam 4 besar ekonomi dunia di tahun 2050, dapat dimulai dengan manajemen sistem merit di ASN.
Dikatakan bahwa penerapaan implementasi manajemen ASN dapt dilaksanakan dengan penerapan manajemen talenta nasional ASN, kemudian peningktan sistem merit ASN, serta penyederhanaan eselonisasi dan penataan jabatan fungsional. Pada kesempatan tersebut dia pun mengingatkan agar para kepala daerah dapat menjalankan reformasi birokasi yang berdampak sesuai arahan Presiden RI.
Lebih lanjut dirinya juga mengapresiasi dan memberikan selamat pada instansi pemerintah baik pusat ataupun daerah yang menerima predikat baik dan sangat baik. “Bagi instansi yang memperoleh predikat baik dan sangat baik dapat menularkan kepada instansi yang nilainya masih buruk, kurang baik, dan seterusnya,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan perolehan predikat Baik dalam Anugerah Meritokrasi, menjadi motivasi dirinya bersama jajaran untuk terus meningkatkan kinerja dengan kerja keras bersama. Menurutnya KASN merupakan instansi yang melakukan monotoring dan evaluasi dalam kebijakan dan manajemen ASN, untuk menjamin perwujudan sistem merit serta pengawasan terhadap penerapan kode etik dan kode prilaku ASN.
“Kami terus laksanakan rekomendasi KASN seperti pegembangan karir, aspek promosi, motivasi dan mutasi, aspek manajemen kinerja, aspek pengkajian dan penataan disiplin serta aspek sistem informasi,” ucapnya.
Baca: Tinjau Layanan Paspor, Puan: Negara Harus Lindungi Tanah Air
Sementara itu Ketua KASN Agus Pramusinto menjelaskan Anugerah Meritokrasi bertujuan memberikan apresiasi terhadap keberhasilan instansi dalam menerapkan sistem merit. Kemudian juga untuk mendorong konsistensi penerapan sistem merit instansi, serta memotivasi instansi untuk berkomitmen menerapkan sistem merit dengan lebih baik.
Setidaknya terdapat 8 aspek penilaian sistem merit, yakni perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian penghargaan dan disiplin, kemudian perlindungan dan pelayanan, serta sistem informasi. Dari total 460 instansi pemerintah yang dinilai sistem meritnya pada tahun 2022, ada 60 instansi predikat sangat baik, 157 instansi predikat baik, 71 instansi dengan predikat kurang, dan 172 instansi berpredikat buruk.

Menteri Anas: Penerapan Sistem Merit ASN Perkuat RB Tematik

Samarinda, Gesuri.id - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Samsun mengatakan untuk menekan laju inflasi, pemerintah daerah beserta aparat mesti melakukan inspeksi secara berkala ke beberapa pasar dan pergudangan menjelang natal dan tahun baru.
“Kalau sidak di awal dan cuma sesekali, memang biasanya persediaan bahan pokok relatif aman dengan harga masih stabil, tapi tunggu jika semakin mendekati hari perayaan keagamaan, sejumlah barang kebutuhan pokok cenderung langka dan mahal,” ujar Samsun di Samarinda, Rabu (7/12).
Baca: Olly: Perempuan Berperan Kendalikan Inflasi Daerah
Ia meminta agar pemerintah daerah terus aktif memantau dan mengawasi pergerakan di pasar-pasar tradisional maupun modern.
Sebab momen seperti lebaran, natal dan tahun baru kerap dimanfaatkan para spekulan untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya.
Oleh karena itu katanya, praktik penumpukan persediaan barang kebutuhan pokok oleh para spekulan patut diawasi mulai sekarang dan berkelanjutan.
“Kita tidak tahu ketika hari ini bisa saja harga sembako stabil, namun mendekati natal dan tahun baru, harga malah cenderung naik dan dibuat seolah-olah ketersediaan barang langka sehingga sesuka mereka menaikkan harga,” ujar Samsun.
Baca: Penghargaan Instansi Berprestasi, Birokrasi Harus Berdampak
Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang baru saja melakukan sidak di beberapa titik pasar, swalayan, dan pergudangan untuk memastikan bahwa harga dan stok barang masih aman.
Menurutnya, langkah yang dilakukan Pemkot Samarinda bagus untuk ditiru dan mungkin menjadi awal bagi pemkot dan pemkab lainnya dalam mengambil tindakan yang sama.
“Saya menginginkan sidak itu tidak dilakukan hanya sekali itu saja. Perlu dipantau secara berkala untuk mengawasi pergerakan para spekulan menjelang natal dan tahun baru, agar masyarakat tidak resah karena terjadi lonjakan harga yang tinggi,” harap legislator PDI- Perjuangan ini.

Samsun Minta Pemprov Kaltim Inspeksi ke Pasar & Pergudangan

jpnn.com , JAKARTA - Selamat pagi pembaca setia JPNN.com, hari ini kami sajikan berita terpopuler sepanjang Kamis (8/12) tentang Putri Candrawathi mengadu tengah malam, Ferdy Sambo kaget dan panik, hingga Kuat Ma'ruf melawan dan melaporkan hakim. Simak selengkapnya!
Jangan lupa ya, tetap pakai masker saat bepergian, rutin mencuci tangan dan menjaga jarak karena pandemi Covid-19 belum berakhir.
1. Jelang Tengah Malam Putri Candrawathi Bersuara Lirih: Sudah, Pah, Saya Takut
Baca Juga: 5 Berita Terpopuler: Ledakan Keras Terjadi di Polsek Astana Anyar, Densus 88 Langsung Bergerak, Semua Terungkap Ferdy Sambo mengungkapkan percakapan yang berlangsung antara dirinya dengan Putri Candrawathi mengenai pelecehan yang dilakukan Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.
Percakapan Ferdy Sambo dengan istrinya itu berlangsung pada 7 Juli 2022, jelang tengah malam. Saat itu, Ferdy Sambo berada di Jakarta.
Putri Candrawathi berada di Magelang, Jawa Tengah, bersama Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal, Susi selaku asisten rumah tangga, dan Yosua.
Baca Juga: 5 Berita Terpopuler: Hakim Heran Sama Ricky Rizal, Jujur soal Ferdy Sambo, tetapi Ada Kebohongan soal Uang Putri Candrawathi Baca selengkapnya, klik link di bawah:
Jelang Tengah Malam Putri Candrawathi Bersuara Lirih: Sudah, Pah, Saya Takut
5 berita terpopuler sepanjang Kamis (8/12) tentang Putri Candrawathi mengadu tengah malam, Ferdy Sambo kaget dan panik, hingga Kuat Ma'ruf melawan

Berita Terbaru Terkini dan Terpopuler Hari Ini - JPNN.com

5 Berita Terpopuler: Putri Candrawathi Mengadu Tengah Malam, Ferdy Sambo Kaget dan Panik, Tak Diduga Kuat Ma'ruf Mel... - Humaniora di Nasional

5 Berita Terpopuler: Putri Candrawathi Mengadu Tengah Malam, Ferdy Sambo Kaget dan Panik, Tak Diduga Kuat Ma'ruf Mel... - Humaniora di Nasional JPNN.com

Breaking News:
Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan, KPU Jember Nyatakan 3 Partai Baru Lolos sebagai Calon Peser..
Waktu Imsak Sudah Dekat Alasan Ridwan Kamil Bakal Segera Merapat ke Parpol
Jamiluddin: Pernikahan Kaesang-Erina Jauh dari Kesan Merakyat, Layaknya Artis Terkenal
Putusan MK Soal Mantan Napi Tidak Bisa Nyaleg Berlaku untuk Caleg DPR, Bukan DPD
Siraman Kaesang, Presiden Jokowi Minta Maaf Bila Masyarakat Tidak Nyaman
< SEBELUMNYA
BERIKUTNYA >

RMOL.ID

Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan, KPU Jember Nyatakan 3 Partai Baru Lolos sebagai Calon Peserta Pemilu 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga internasional Humas Rights Watch (HRW) menyampaikan kekhawatiran mereka atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru saja disahkan DPR.
HRW pun ikut meminta pemimpin Eropa untuk menyuarakan sikap mereka atas regulasi kontroversial ini saat Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkunjung ke Eropa pekan depan untuk mengikuti pertemuan EU-ASEAN.
"Pemimpin EU (Uni Eropa) harus menyuarakan dengan lantang penolakan mereka atas regulasi baru ini," demikian pernyataan sikap dari HRW pada Jumat, 8 Desember 2022.
Tak hanya itu, HRW meminta perusahaan yang terdampak dengan regulasi ini juga harus bersuara keras. Mulai dari perbankan, lembaga investasi, dan bisnis lain yang beroperasi di Indonesia di bidang industri pengolahan, pariwisata, minyak kelapa sawit, dan sektor lainnya.
Baca juga: Begini Respons Wakil Ketua DPR Soal Kritik PBB terhadap KUHP Baru
KUHP disahkan DPR pada 6 Desember dan akan berlaku tiga tahun lagi. Rentetan kritik dan protes terus bermunculan usai beleid ini diketuk palu, dari dalam negeri hingga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
PBB menilai KUHP ini tampak tidak sesuai dengan kebebasan fundamental dan hak asasi manusia. Selain itu, KUHP ini dinilai bisa berdampak diskriminatif pada perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan minoritas seksual.
"Serta memperburuk kekerasan berbasis gender, dan kekerasan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender," kata PBB dalam pernyataan yang dirilis 8 Desember tersebut.
HRW pun demikian, menganggap KUHP ini berisi ketentuan yang menindas dan tidak jelas. Ketentuan ini kemudian membuka peluang untuk terjadinya pelanggaran privasi, penegekan hukum yang selektif oleh aparat hukum.
"Anggota parlemen melecehkan lawan politik, dan pejabat memenjarakan blogger biasa," kata Andreas Harsono, peneliti senior Humas Rights Watch di Indonesia.
Andreas menilai situasi hak asasi manusia Indonesia telah berubah dratis menjadi lebih buruk dengan KUHP ini. "Jutaan orang berpotensi dipidana di bawah undang-undang yang sangat cacat ini," kata dia.
Sementara itu, berbagai bantahan telah disampaikan pemerintah atas kritik terhadap KUHP. Salah satunya terkait pasal perzinaan, yang dianggap terlalu memasuki area privat dan mengancam industri pariwisata.
Menanggapi semua itu, Juru bicara Tim Sosialisasi KUHP Nasional, Albert Aries, menegaskan bahwa ruang privat masyarakat tetap dijamin oleh undang-undang. Jaminan diberikan tentunya tanpa mengurangi penghormatan terhadap nilai-nilai keindonesiaan. "So please come and invest in remarkable Indonesia!," ujar Albert.
Adapun pertemuan EU-ASEAN akan digelar di Brussels, Belgia, pada 14 Desember 2022. Presiden Joko Widodo atau Jokowi dipastikan hadir di acara tersebut. "Iya (hadir)," kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Bey Machmudin saat dikonfirmasi.
Baca juga: Anggota Parlemen ASEAN: KUHP Baru Indonesia adalah Kemunduran

Tempo.co RSS

Human Rights Watch: Eropa Harus Tolak KUHP Saat Jokowi Ikut EU-ASEAN Summit

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memastikan tahapan pemilu tetap berjalan, walaupun isu Jokowi 3 periode kembali muncul. Pihak yang menghidupkan kembali isu tersebut adalah Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet.
"Apa yang disampaikan Pak Bamsoet itu mungkin merespon keadaan terkini dan mungkin juga karena ada diskusi-diskusi tentang situasi ke depan. Namun pada saat ini, DPR RI dan KPU serta pemerintah masih tetap jalan dalam proses tahapan yang sudah disepakati," ujar Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Desember 2022.
Menurut Dasco, hal yang disampaikan oleh Bamsoet itu hanya sekadar pendapat. Politikus Partai Gerindra ini pun tidak merasa keberatan karena menurut dia penyampaian pendapatan merupakan hak setiap orang yang dijamin oleh Undang-Undang.
"Apa yang disampaikan Pak Bamsoet tentunya tidak serta metra mengubah atau otomatis tahapan (pemilu) yang sudah ada," kata Dasco.
Bamsoet bahas Jokowi 3 periode karena masyarakat puas
Pernyataan Bamsoet soal Jokowi tiga periode ini disampaikan saat diskusi Proyeksi Ekonomi Politik Nasional, Catatan Tahun Kinerja Pemerintahan Jokowi-Maruf yang digelar lembaga survei Poltracking Indonesia pada Kamis kemarin, 8 Desember 2022.
Menurut hasil survei Poltracking, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin terus meningkat. Mereka menyatakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa saat ini mencapai 72,3 persen.
Hasil survei itu juga menyatakan terlihat tren kenaikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi dan Ma'ruf Amin secara personal dalam beberapa bulan terakhir.
Direktur Eksekutif Poltracking, Hanta Yudha, menyatakan bahwa peningkatan tersebut terjadi karena berbagai program bantuan yang diluncurkan pemerintah. Mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Kartu Indonesia Sehat hingga Kartu Indonesia Pintar.
Bamsoet lantas mempertanyakan apakah kepuasan publik berbanding lurus dengan keinginan agar Jokowi tetap menjabat.
"Terlepas itu, saya sendiri ingin tau keinginan publik yang sesungguhnya ini apa? Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat beliau tetap memimpin kita dalam masa transisi ini," kata Bamsoet.
Meski begitu, politikus Partai Golkar itu sadar bahwa isu Jokowi 3 periode mendapat banyak tentangan. Namun, dia menyebut ada pula masyarakat yang menginginkan agar Jokowi tetap terus menjabat tiga periode.
M JULNIS FIRMANSYAH

Wacana Jokowi 3 Periode Muncul Lagi, Pimpinan DPR Pastikan Tahapan Pemilu Tetap Jalan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memastikan tahapan pemilu tetap berjalan, meskipun wacana Presiden Joko Widodo atau Jokowi 3 periode mencuat kembali. Sebelumnya wacana ini dimunculkan kembali oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet saat diskusi Proyeksi Ekonomi Politik Nasional.
"Apa yang disampaikan Pak Bamsoet itu mungkin merespon keadaan terkini dan mungkin juga karena ada diskusi-diskusi tentang situasi ke depan. Namun pada saat ini, DPR RI dan KPU serta pemerintah masih tetap jalan dalam proses tahapan yang sudah disepakati," ujar Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Desember 2022.
Menurut Dasco, hal yang disampaikan oleh Bamsoet itu hanya sekadar pendapat. Politikus Partai Gerindra ini pun tidak merasa keberatan karena menurut dia penyampaian pendapatan merupakan hak setiap orang yang dijamin oleh Undang-Undang.
"Apa yang disampaikan Pak Bamsoet tentunya tidak serta metra mengubah atau otomatis tahapan (pemilu) yang sudah ada," kata Dasco.
Pernyataan Bamsoet soal Jokowi tiga periode ini disampaikan saat diskusi Proyeksi Ekonomi Politik Nasional, Catatan Tahun Kinerja Pemerintahan Jokowi-Maruf pada Kamis kemarin. Menurut Bamsoet, masyarakat saat ini puas dengan kinerja Jokowi - Ma'ruf Amin.
Klaim Bamsoet ini mengutip hasil survei Poltracking yang menyebut 73,2 persen responden puas dengan kinerja pemerintah. Politikus Partai Golkar itu lantas mempertanyakan apakah kepuasan publik berbanding lurus dengan keinginan agar Jokowi tetap menjabat.
Meski begitu, Bamsoet sadar bahwa isu tiga periode mendapat banyak pertentangan dari banyak pihak. Namun, dia menyebut ada pula masyarakat yang menginginkan agar Jokowi tetap terus menjabat tiga periode.
"Terlepas itu, saya sendiri ingin tau keinginan publik yang sesungguhnya ini apa? Apakah kepuasan ini ada korelasinya dengan keinginan masyarakat beliau tetap memimpin kita dalam masa transisi ini," kata Bamsoet.
Hanya 18 persen masyarakat yang ingin Jokowi 3 periode
Survei lembaga Charta Politika Indonesia menyebut hanya 18 persen responden yang menyatakan setuju dengan isu penundaan Pemilu 2024 atau presiden menjabat tiga periode. Sementara itu, sebanyak 76,3 persen lainnya menolak isu tersebut.
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, mengatakan angka ini berkorelasi terbalik dengan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi yang mencapai 69,5 persen. Meskipun masyarakat puas terhadap Jokowi, kata Yunarto, mereka tak ingin Jokowi memperpanjang masa jabatannya.
"Kepuasan terhadap Jokowi sangat tinggi, tapi ada korelasi yang berbanding terbalik bahwa orang boleh puas terhadap Jokowi, tapi ternyata hanya 18 persen atau sebagian pendukung bahkan fanatik yang menyatakan setuju perpanjang masa jabatan Jokowi," kata Yunarto saat konferensi pers secara daring, Selasa, 29 November 2022.
Survei Charta Politika Indonesia ini digelar pada 4-12 November 2022 dengan melibatkan 1.220 koresponden dengan metode random sampling. Adapun memiliki margin of error survei ini sebesar 2,83 persen.
M JULNIS FIRMANSYAH
Baca: Wacana Tiga Periode Berhembus Lagi, Demokrat Bandingkan Capaian SBY dan Jokowi

Bamsoet Munculkan Lagi Wacana Jokowi 3 Periode, Dasco Sebut Hanya Pendapat Pribadi

telusur.co.id - Pesona capres Partai NasDem, Anies Baswedan memang luar biasa. Setiap kunjungan ke daerah selalu ramai dipadati oleh warga. Terakhir, Anies mengunjungi Papua dan mendapatkan sambutan yang cukup besar.
Animo masyarakat yang begitu besar, membuat warga Sulawesi Selatan tidak sabar ingin bertemu dengan capres idolanya. Sebab, Anies bakal bersilaturahmi ke Sulawesi Selatan (Sulsel), Sabtu (10/12) dalam acara bertajuk Anies Menyapa Sulawesi Selatan.
Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik NasDem Sulsel, Mustaqim Musma. Ia menerangkan setidaknya ada puluhan kelompok relawan Anies yang berafiliasi ke Konfederasi Nasional Relawan Anies, bersama para pengurus dan kader NasDem siap menyambut mantan Gubernur DKI Jakarta itu di Sulsel.
"DPW Partai NasDem Sulsel bersama pengurus DPD, sayap maupun badan organisasi serta relawan juga telah persiapan mereka lakukan menyambut kedatangan Anies Baswedan," ungkap Mustaqim dalam keterangan dilansir nasdem.id.
Dia melanjutkan rencananya Anies akan didampingi sejumlah petinggi partai seperti Wakil Ketua Umum NasDem, Ahmad Ali yang dijadwalkan akan mendatangi tiga daerah sekaligus yakni Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Pangkep.
"Agenda yang dijadwalkan pun beragam, kuliah umum, jalan santai, bertemu masyarakat dan tokoh, hingga mencicipi Roti Maros bersama pelaku UMKM," katanya.
Ia bercerita jika warga Sulsel tidak sabar ingin bertemu Anies, karena Anies merupakan sosok yang diidam-idamkan oleh warga.
Menurut dia kunjungan Anies ke Sulsel merupakan bagian dari tanggung jawab partai memperkenalkan calon pemimpin kepada masyarakat. "Kami berharap kunjungan dan sosialisasi ini bisa membuat masyarakat lebih mengenal sosok Anies baik dari personalnya maupun gagasan dan pikirannya," kata dia. [ham]

Warga Sulsel Gak Sabar Sambut Kedatangan Anies Baswedan

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendesak Presiden Jokowi dan DPR RI untuk tidak melanjutkan pembentukan RUU Kesehatan jika tak melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Mereka menilai penggunaan metode Omnibus Law dalam pembentukan undang-undang ini berpotensi melanggengkan praktik pembentukan perundang-undangan buruk yang tidak transparan dan tidak partisipatif.
Pengacara Publik LBH Jakarta Jihan Fauziah Hamdi dalam keterangannya menilai bahwa proses legislasi dalam pembentukan RUU Kesehatan minim partisipasi dari kelompok profesi di bidang kesehatan.
"Draf RUU Kesehatan yang sudah diposting pada website DPR RI ternyata belum melibatkan organisasi profesi (OP) secara menyeluruh diantaranya IDI (Ikatan Dokter Indonesia), PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia), PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia), IBI (Ikatan Bidan Indonesia), dan IAI (Ikatan Apoteker Indonesia)," ujarnya dalam pernyataan tertulis yang diterima Tempo, Jumat, 9 Desember 2022.
Pola yang mirip dengan UU Cipta Kerja dan RUU Sisdiknas
Jihan menilai pola ini sangat mirip dengan apa yang terjadi pada UU Cipta Kerja dan RUU Sisdiknas yang juga disusun dengan metode Omnibus Law. Tanpa ada keterbukaan, menurut dia, publik akan kesulitan untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan undang-undang. Padahal, menurut dia, itu merupakan asas paling penting dalam pembentukan perundang-undangan.
Menurutnya, DPR RI seharusnya membuka ruang pembahasan seluas-luasnya agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif. Hal itu, penting agar pembentukan RUU Kesehatan dapat menjawab masalah kesehatan di Indonesia tanpa terkecuali.
Sejumlah pasal bermasalah dalam draft RUU Kesehatan
Jihan menyatakan, berdasarkan draf yang beredar, rancangan undang-undang itu memuat substansi yang bermasalah. Misalnya soal kewenangan besar dan tidak terkontrol (Super-body) pada pemerintah dalam mengatur profesi kesehatan.
"Dari perbincangan publik yang berkembang, salah satunya menyoal diambilnya beberapa kewenangan OP (Organisasi Profesi, seperti IDI, IAI, dsb) dan dialihkan ke Menteri Kesehatan sehingga memarjinalkan peranan OP," ujarnya.
Hal itu dapat melemahkan posisi tawar OP terhadap pemerintah dalam hal penentuan kebijakan terkait kesehatan. Menurutnya, tidak ada urgensi yang jelas dalam rencana pembentukan Omnibus Law Kesehatan dalam upaya menjawab permasalahan kesehatan.
"Alih-alih menyelesaikan sengkarut masalah kesehatan di Indonesia, pemerintah justru membentuk suatu aturan yang tidak menjawab kebutuhan masyarakat," tuturnya.
Tuntutan LBH Jakarta
Oleh karena itu, berdasarkan hal-hal di atas, LBH Jakarta mendesak:
1. Presiden RI Joko Widodo dan DPR RI berhenti melakukan praktik buruk pembentukan perundang-undangan yang tertutup, tidak partisipatif, dan tidak berpihak (otokratik) pada perlindungan dan pemenuhan HAM warga yang merupakan bentuk pembangkangan terhadap kedaulatan rakyat dalam melaksanakan kehidupan berdemokrasi.
2. Presiden RI dan DPR RI untuk tidak melanjutkan proses penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan tanpa adanya proses yang transparan dan partisipatif sejak tahap perencanaan dan pembuatan naskah akademik sebagaimana diwajibkan Putusan MK dan UU P3;
3. Komisi IX DPR RI untuk memastikan proses perencanaan dan penyusunan RUU Kesehatan yang transparan dan partisipatif sebagaimana diwajibkan dalam Putusan MK dan UU P3.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris pada 28 November 2022 lalu menyampaikan bahwa proses legislasi Omnibus Law RUU Kesehatan sedang dalam tahap penyusunan Naskah Akademik di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Hal itu disampaikan Charles ketika menerima perwakilan organisasi profesi kesehatan yang berdemontrasi di depan Gedung DPR. Dia pun menyatakan siap mendengarkan aspirasi para pemangku kepentingan seperti tenaga kesehatan.
NESA AQILA

LBH Sebut Pembentukan RUU Kesehatan Tidak Transparan dan Tidak Partisipatif Karena Metode Omnibus Law

Inionline.id – Polisi masih mendalami penyebab ledakan tambang batu bara milik PT Nusa Alam Lestari (NAL) yang terjadi di Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, pada Jumat (9/12).
Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan penyelidikan kecelakaan kerja itu akan dilakukan Polres Sawahlunto dan dibantu langsung oleh Polda Sumatera Barat.
Saat ini seluruh personel tengah dikerahkan untuk fokus membantu proses evakuasi terhadap korban yang masih terjebak di dalam tambang.
“Masih didalami oleh Polres dan Polda Sumbar turun untuk memback-up proses penyelidikan. Fokus utama saat ini adalah evakuasi korban dahulu,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Berdasarkan data yang ada, diperkirakan masih ada sekitar enam orang pekerja yang masih berada di dalam lubang tambang. Kendati demikian, belum diketahui secara pasti kondisi para pekerja yang masih terjebak itu.
“Diperkirakan para pekerja lubang tambang yang masih terkurung di dalam lubang berada pada kedalaman lebih kurang 200 meter,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Dedi menyebut pada saat peristiwa naas itu terjadi, terdapat 15 orang pekerja yang sedang bertugas di dalam tambang. Saat ini sembilan orang telah berhasil dibawa keluar tambang.
“Lima luka-luka, empat orang meninggal dunia. Enam orang masih dievakuasi masih dalam lubang,” jelasnya.

Penyebab Ledakan Tambang Batu Bara di Sawahlunto Diselidiki Polisi

Waktu Imsak Sudah Dekat Alasan Ridwan Kamil Bakal Segera Merapat ke Parpol

telusur.co.id - Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono (tengah) didampingi Wakil Ketua DPD Sultan B. Najamudin dan Mahyudin memimpin Sidang Paripurna DPD RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 dengan agenda penutupan masa sidang di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/12/2022). Foto:Bambang Tri P

Penutupan Sidang Paripurna DPD RI

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara soal kritik Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru disahkan DPR pada Selasa 6 Desember 2022.
Menurut politikus Gerindra itu, PBB menyatakan protes pada Rancangan KUHP yang masih berbentuk draf, bukan pada KUHP yang telah disahkan.
"Ya, saya pikir apa yang disampaikan oleh PBB itu juga mungkin kurang tepat, karena mungkin masih mengacu pada rancangan UU yang bukan diksahkan kemarin," kata Dasco di DPR RI, Jumat, 9 Desember 2022.
Agar hal serupa tak terulang, Dasco menyebut memang perlu dilakukan sosialisasi secara luas soal isi KUHP yang baru disahkan. Sebab menurut Dasco, banyak pihak protes terhadap KUHP dengan berdasarkan draf yang tersebar.
"Karena memang di luar dugaan bahwa respon dari luar yang agak masif terutama, karena ternyata draf-draf yang lama-lama itu menjadi acuan," kata Dasco.
PBB sebut KUHP yang baru tidak sesuai nilai kebebasan dan HAM
PBB pada Kamis, 8 Desember 2022, menyatakan bagian-bagian dari KUHP baru tampak tidak sesuai dengan kebebasan fundamental dan hak asasi manusia. Beberapa nilai dalam KUHP yang dinilai tak sesuai itu, antara lain larangan seks di luar nikah dan hidup bersama pasangan yang belum menikah. Larangan ini disebut sebagai ancaman besar bagi hak-hak komunitas LGBTQ di Indonesia.
Ada juga pembaruan untuk pelanggaran terkait penodaan agama. Sementara jurnalis berpotensi terkena jerat hukum kalau menerbitkan berita "yang dapat memicu keresahan".
"Beberapa pasal berpotensi mengkriminalisasi karya jurnalistik dan melanggar kebebasan pers," kata kantor PBB di Indonesia dalam sebuah pernyataan.
Aturan ini dikhawatirkan PBB akan mendiskriminasi atau memiliki dampak diskriminatif pada perempuan, anak perempuan, anak laki-laki, minoritas seksual. Selain itu, aturan baru juga dikhawatirkan memperburuk kekerasan berbasis gender, kekerasan berdasarkan orientasi seksual, dan identitas gender.
Pasal lainnya juga dianggap berisiko melanggar hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, dan dapat melegitimasi sikap sosial negatif terhadap anggota agama atau kepercayaan minoritas dan mengarah pada tindakan kekerasan terhadap mereka.
Pembaharuan ini diyakini akan membuat lebih berisiko bagi pasangan sesama jenis untuk hidup bersama secara terbuka. Kelompok HAM sebelumnya menganggap kelompok LGBTQ+ telah menghadapi diskriminasi yang meluas dan terdampak peraturan yang anti terhadap lingkaran tersebut.
M JULNIS FIRMANSYAH I DANIEL AHMAD
Baca: Anggota Parlemen ASEAN: KUHP Baru Indonesia adalah Kemunduran

Begini Respons Wakil Ketua DPR Soal Kritik PBB terhadap KUHP Baru

Inionline.id – Tim Penyidik dari Polda Jawa Barat memeriksa tiga anggota keluarga Agus Sujatno, pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat.
Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan pemeriksaan dilakukan terhadap ibu, paman, hingga kakek Agus Sujatno. Ketiganya merupakan keluarga pelaku yang tinggal di Kota Bandung.
“Dari keluarga terdiri dari ibu, paman kemudian kakeknya itu dipanggil untuk diambil keterangannya,” kata Ibrahim di Mapolrestabes Kota Bandung, Kamis (8/12).
Mereka diperiksa bersama 15 orang lain sebagai saksi. Kepolisian ingin menggali keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui pelaku.
Agus Sujatno merupakan pria kelahiran Bandun berusia 34 tahun. Namun, sejak keluar dari Lapas Nusakambangan pada 2021, ia disebut tak lagi berkomunikasi dengan keluarganya di Bandung.
Agus mendekam di Nusakambangan setelah ditangkap tim densus karena menjadi perakit bom yang meledak di Cicendo, Bandung ada 2017. Selepas bebas, ia tinggal bersama istrinya di Sukoharjo, Jawa Tengah.
Ketua RT di kediaman keluarga Agus, Asep bahkan menyebut yang bersangkutan sempat minta agar dikeluarkan keanggotaan keluarga atau KK.
Namun, meski sudah lama tak tinggal di Bandung, Agus selalu mengincar Bandung sebagai objek aksi terornya.
“Ketika ditanya, dicoret aja, tetapi ternyata di Dukcapil masih di sini. Padahal kan orangnya sudah enggak ada,” kata Asep.
Aksi yang dilakukan Agus menewaskan satu anggota kepolisian bernama Aiptu Sofyan. Ada 9 anggota Polsek Astana Anyar yang mengalami luka-luka. Satu warga sipil juga turut menjadi korban dan dirawat.
Polisi kini masih mendalami motif dan jejaring Agus. Polisi menganggap aksi bom bunuh diri olehnya tidak dilakukan oleh satu orang.

Ibu-Kakek Pelaku Bom Bunuh Diri Polsek Astana Anyar Diperiksa Polisi

Jamiluddin: Pernikahan Kaesang-Erina Jauh dari Kesan Merakyat, Layaknya Artis Terkenal

Putusan MK Soal Mantan Napi Tidak Bisa Nyaleg Berlaku untuk Caleg DPR, Bukan DPD

Siraman Kaesang, Presiden Jokowi Minta Maaf Bila Masyarakat Tidak Nyaman

jpnn.com , PEKANBARU - Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika ( BMKG ) Stasiun Pekanbaru menyampaikan prakiraan cuaca di Riau pada Jumat (9/12).
Forecaster On Duty BMKG Pekanbaru Ahmad Agus W mengatakan pagi hingga siang hari cerah berawan, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Siak.
Sore hingga malam hari, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Rohul, Rohil, Kuansing, Inhil, Inhu, Kepulauan Meranti, dan Kampar.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca di Sumatera Selatan, Jumat 9 Desember, Ada Peringatan Dini dari BMKG Pada dini hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, dan Kota Dumai.
“Peringatan dini. Waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, dan Kota Dumai pada malam hingga dini hari,” kata Ahmad.
Prakiraan gelombang tinggi di perairan Provinsi Riau berkisar antara 0.50 - 1.25 m (Rendah).
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Besok Jumat 9 Desember 2022, Warga di Sumatra, Jawa, dan Kalimantan Waspadalah “Waspada gelombang mencapai 2 meter di wilayah Perairan Riau," lanjut Ahmad.
Terpantau dua hotspot di Sumatera. Tepatnya berada di Provinsi Riau dan Bangka Belitung.
Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika (BMKG) Stasiun Pekanbaru menyampaikan prakiraan cuaca di Riau, Jumat (9/12).

Prakiraan Cuaca 9 Desember 2022, BMKG Ingatkan Gelombang 2 Meter di Wilayah Perairan Riau - Riau di Daerah

Prakiraan Cuaca 9 Desember 2022, BMKG Ingatkan Gelombang 2 Meter di Wilayah Perairan Riau - Riau di Daerah JPNN.com

Sidoarjo, Gesuri.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengecek langsung pelaksanaan seleksi kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tenaga kesehatan 2022 di Kantor BKN Regional Surabaya, Rabu (7/12).
Azwar Anas menyapa dan berdiskusi dengan sejumlah peserta tes. Anas memberikan semangat serta mendoakan para peserta diberi kelancaran dalam menjalankan rangkaian tes.
“Ini dari mana? Selama ini sudah bekerja di mana?” katanya dalam keterangan pers.
Baca: Pemangkasan Jabatan ASN, Menteri Anas: Enggak Semua 'Happy'
Anas mengecek mulai dari tempat transit peserta, fasilitas face recognition, hingga ruang ujian peserta. Fasilitas face recognitian digunakan untuk memastikan yang hadir adalah benar-benar peserta yang bersangkutan alias bukan joki. Khusus di ruang ujian peserta, dirinya hanya melihat dari pintu luar agar tidak mengganggu konsentrasi para peserta ujian.
“Semangat ya. Percaya pada kemampuan masing-masing. Berdoa. Sudah telepon orang tua? Minta doa bapak/ibu di rumah ya,” kata Anas kepada sejumlah peserta di tempat transit sebelum memasuki tahapan ujian di kelas.
Secara umum, Menteri Anas cukup puas dengan mekanisme seleksi di titik lokasi ini. BKN, kata dia, telah melaksanakan seleksi ini secara transparan. Terbukti dengan adanya live score hasil Computer Assisted Test (CAT) yang disiarkan melalui kanal YouTube masing-masing Kanreg BKN.
“Tetapi memang ada beberapa evaluasi, terutama soal penguatan digitalisasinya. Kemudian tempat juga harus diatur yang baik, agar peserta bisa nyaman. Sirkulasi udara, fasilitas toilet, semua harus bagus. Kita semua berutang budi kepada para peserta tes PPPK karena sebelumnya telah bekerja bagi Republik ini, maka fasilitas di tempat tes juga harus membuat mereka nyaman,” kata Anas.
Di titik lokasi ini, Kanreg BKN Jawa Timur memfasilitasi peserta dari sejumlah daerah dan instansi Setiap sesi di titik lokasi ini memuat 190 peserta, yang terdiri dari tiga sesi setiap harinya.
Seleksi ini akan berakhir pada 16 Desember mendatang. Terdapat enam titik lokasi tes di Jawa Timur, yakni Kanreg II BKN Surabaya, Poltekkes Surabaya, Poltekkes Malang, Akper Ponorogo, Uniba Sumenep, dan Graha Widya Harja Probolinggo.
Baca: Menteri Anas Ungkap Pemda Usul Gaji PPPK di Bawah Rp 5 Juta
Kunjungan ke sejumlah lokasi tes PPPK juga dilakukan Menteri Anas untuk mendapat masukan dari para peserta tes, termasuk masukan terkait alur, penataan tempat, dan efektivitas pelaksanaan tes.
“Kami menyerap masukan dari berbagai pihak, termasuk dari peserta yang merasakan langsung di titik lokasi,” ujar Anas.
Tahun ini, pemerintah menetapkan 518.040 formasi PPPK, yang terdiri atas 93.197 formasi di tingkat pusat dan 424.843 formasi di daerah. Untuk formasi di daerah, terdiri atas 319.029 PPPK guru, 80.049 PPPK tenaga kesehatan, dan 25.765 PPPK tenaga teknis.
Dalam peninjauan itu, Menteri Anas didampingi oleh Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya M. Ridwan, Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Kosasih, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Jatim Benny Sampirwanto, serta Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Indah Wahyuni.

Anas Cek Langsung Pelaksanaan Kompetensi PPPK di Surabaya

Pasal Penghinaan Presiden Masuk KUHP Baru, Pengamat: Bagaimana Kalau Pejabat Sebar Hoax?

telusur.co.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan Pemerintah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Provinsi Papua Barat Daya, sehingga daerah pemekaran dari Provinsi Papua Barat itu resmi menjadi provinsi ke-38 di Indonesia.
"Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Provinsi Papua Barat Daya, maka secara de jure, Papua Barat Daya telah menjadi provinsi yang baru, provinsi ke-38," kata Tito Karnavian di Jakarta, Jumat.
Tito menjelaskan aspirasi pemekaran wilayah Papua Barat Daya sudah cukup lama disampaikan. Sejak 2006, katanya, sudah ada aspirasi yang berlanjut dari waktu ke waktu.
Usulan tersebut bukan hanya disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri saja, tetapi juga langsung kepada bapak presiden. Bahkan, pada saat tokoh-tokoh Papua datang ke istana menghadap presiden, lebih dari itu juga disampaikan melalui mekanisme konstitusi yang ada yaitu ke DPR RI dan ke DPD RI.
Karena banyak aspirasi, Pemerintah merespon dengan baik dan melakukan kajian untuk pemekaran daerah. Pemekaran perlu dilakukan untuk mempersingkat birokrasi.
"Memotong birokrasi-birokrasi yang panjang di tengah medan geografi Papua yang tidak mudah, serta persebaran yang sangat tinggi, kami berharap dengan adanya pemekaran ini terjadi percepatan pembangunan yang akan dapat mensejahterakan rakyat Papua terutama orang asli Papua," ujar Tito. [ham]

Provinsi Papua Barat Daya Disahkan, Indonesia Resmi Punya 38 Provinsi

Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) meminta Polri hingga Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meningkatkan kewaspadaan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
"Tingkat kewaspadaan harus dinaikkan. Ini menyangkut penegak keamanan yang didalamnya ada BNPT, kepolisian dan intelijen," kata Bambang Pacul kepada wartawan, Rabu (7/12).
Baca: Agustiar Ajak Sebarkan Semangat Natal untuk Kedamaian
Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan aksi bom bunuh diri tersebut semestinya dapat diantisipasi oleh aparat keamanan. Seharusnya, kata dia, aparat memiliki internal security sistem untuk mencegah terjadinya aksi teror.
"Jadi Internal security system ini harus ditata ulang, kalo di banyak negara kan sudah ada internal security, semua negara punya yaitu sistem yang bisa kita baca bersama," ujarnya.
Baca: Yeremia Mendrofa Harapkan Perilaku Koruptif Menurun
Pacul juga mengusulkan agar program deradikalisasi yang dilakukan BNPT dievaluasi. Mengingat, pelaku bom bunuh diri merupakan mantan narapidana terorisme.
"Menurut catatan sementara korban ini diduga itu adalah mantan napi terorisme yang sudah terkena hukuman empat tahun di Nusakambangan. Kalau keluarnya begini, berarti kan ada dugaan belum sembuh, maka ini harus dilakukan peningkatan lagi deradikalisasi," pungkasnya.

Bambang Pacul Minta Aparat Tingkatkan Kewaspadaan

telusur.co.id - Duta Besar Republik Indonesia Dr. Sujatmiko selaku Dean Korps Diplomatik bersama-sama seluruh kepala perwakilan asing di Brunei Darussalam telah menyelenggarakan jamuan perpisahan bagi Duta Besar Kamboja Hok Sophea untuk Brunei Darussalam pada Kamis malam, 8 Desember 2022 di Rizqun International Hotel, Bandar Seri Begawan.
Duta Besar Hok Sophea telah bertugas selama tiga tahun di Brunei Darussalam. Beliau tiba di Brunei Darussalam pada bulan November 2019 dan menyerahkan Surat Kepercayaan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Brunei Darussalam pada 10 Juni 2021.
Dalam sambutannya, Duta Besar Hok Sophea menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan jajaran pemerintahannya, atas kesuksesan mengatasi pandemi Covid-19 dan menjaga keselamatan penduduk Brunei saat pandemi melanda.
“Saya bersyukur atas pengalaman dan pengetahuan yang saya dapatkan di Brunei. Tiga tahun menetap di Brunei begitu cepat berlalu,” ucap Duta Besar Hok Sophea. “Saya berharap dukungan dan kerja sama serupa dapat diberikan kepada pengganti saya yang akan tiba awal tahun depan,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Duta Besar Republik Indonesia Dr. Sujatmiko mewakili Korps Diplomatik menyampaikan ucapan selamat kepada Duta Besar Hok Sophea atas keberhasilannya mengembangkan hubungan Brunei dan Kamboja di berbagai bidang.
Kerja sama perdagangan, pertahanan, pendidikan, dan kebudayaan kedua negara mengalami peningkatan semasa Duta Besar Hok Sophea menjabat. Pada 14 November 2022 lalu Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Hassanal Bolkiah telah melakukan kunjungan kenegaraan ke Kamboja setelah menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Ke-40 dan 41 ASEAN. Hubungan diplomatik Brunei dan Kamboja terjalin tiga puluh tahun yang lalu sejak 1992. [ham]

Purna Tugas, Duta Besar Kamboja untuk Brunei Pamitan

telusur.co.id - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) terus memperkuat Program Inkubasi Wirausaha dengan melakukan seleksi lembaga inkubator untuk tahun 2023 mendatang.
Seleksi ini dilakukan dengan pemaparan profil dan juga program kerja oleh para calon lembaga inkubator yang mendaftar untuk menjalankan Program Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM Tahun 2023.
Seleksi ini diikuti oleh 12 calon lembaga inkubator, dan akan dipilih sebanyak 10 lembaga inkubator yang akan menjalankan Program Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM tahun 2023.
Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo mengatakan, hingga tahun 2022 Program Inkubator Wirausaha telah menghasilkan bisnis deals sebesar Rp37 miliar, dan sampai 2025 ditargetkan mencapai Rp100 miliar.
"Ini merupakan tantangan bagi teman-teman inkubator wirausaha, karena dari sisi target meningkat, dan inkubasi kepada koperasi juga perlu ditingkatkan agar bisa mendapatkan penyaluran dana bergulir dari LPDB-KUMKM," ujar Supomo di Jakarta, Kamis (8/12/22).
Supomo optimis, target bisnis deals sebesar Rp 100 miliar, dalam dua tahun mendatang bisa dicapai.
Sementara itu, Direktur Umum dan Hukum LPDB-KUMKM Oetje Koesoema Prasetia mengharapkan, peserta inkubasi program inkubator pada tahun 2023 mendatang bisa lebih banyak mengakses dana bergulir dari LPDB-KUMKM, dan lembaga inkubator yang terpilih pun yang terbaik dan memiliki jaringan komunitas inkubasi yang baik.
"Saya harap agar inkubasi ke depan prioritas untuk dapat mengakses dana bergulir, seperti ada yang sudah berhasil Inkubator Sigerhub Lampung yang salah satu mitranya yakni Koperasi Sarana Bangun Lampung (Sabalam) sudah mendapatkan pinjaman dana bergulir, sehingga tidak bias, apa yang kamu support bisa memberikan kontribusi kepada LPDB-KUMKM," ujar Oetje.
Tim Seleksi dan Supervisi Lembaga Inkubator LPDB-KUMKM Tahun 2023 Indera Marwan Bayu Wicaksono memaparkan, tahapan seleksi lembaga inkubator telah dilaksanakan mulai dari seleksi administrasi, hingga hari ini proses wawancara dan pemaparan.
"Pada hari ini diundang 12 lembaga inkubator, dan yang menjadi konsentrasi kami adalah yang bisa menginkubasi koperasi, kalau sebelumnya dominan UMKM, dan tahun 2023 fokus tenant-nya kepada koperasi, supaya ke depan koperasi bisa sejajar dengan startup jadi transisi koperasi lama menjadi koperasi modern," ungkap Bayu.
Bayu menjelaskan, dalam tahapan seleksi ada tiga tujuan utama dari LPDB-KUMKM, yakni pembiayaan, investasi, dan kerja sama, dan seluruh inkubator harus memiliki kriteria tersebut. "Jadi mereka punya jaringan investor, punya jaringan lembaga pembiayaan, dan jaringan offtaker untuk menyalurkan produk-produk koperasi dan UMKM yang diikubasi," pungkas Bayu.[Fhr]

LPDB-KUMKM Optimis Target Rp100 Miliar Program Inkubator Tahun 2025 Tercapai

Cianjur, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPRD Jabar, Weni Dwi Aprianti mendorong pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk segera mempersiapkan sekolah darurat untuk kebutuhan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di lokasi pengungsian.
Hal ini mengingat lebih dari sepekan, anak-anak di pengungsian tidak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar.
Pasalnya, ada sejumlah sekolah yang tidak bisa dipergunakan karena mengalami rusak berat bahkan roboh akibat gempa.
Baca: Lasarus Minta BMKG Aktif Petakan Jalur Gempa di Indonesia
“Kami mendorong pemerintah baik provinsi maupun kabupaten Cianjur juga memprioritaskan proses kegiatan belajar mengajar bagi anak-anak khususnya para korban gempa. Meski keadaan darurat, pemerintah sudah mulai memfokuskan pemasangan tenda sejak pekan kedua pascabencana untuk ruang kelas para siswa,” ujar Weni seperi yang dikutip melalui laman pdiperjuangan Jabar.
Menurut Weni, meski keadaan serba terbatas, anak-anak di pengungsian sangat antusias mengikuti proses belajar.
“Alhamdulillah, anak-anak antusias mengikuti belajar, semangat anak-anak seakan terpancar dari wajah yang berseri-seri terlihat dari tenda darurat yang didirikan di lapangan bola basket SMP Negeri 1 Cugenang,” kata Weni, legislator PDI Perjuangan asal Dapil IV Jabar, Kabupaten Cianjur ini.
Weni menilai, kehadiran tenda belajar itu menjadi harapan bagi anak-anak. Kepercayaan diri mereka bangkit dan seakan menolak untuk larut dalam kesedihan.
“Senang sekali melihat keceriaan anak-anak, semoga kembali menemukan semangat untuk bangkit, meskipun proses pembelajaran belum maksimal,” imbuhnya.
Baca: Evita Nursanty Pimpin KBPP Temui Wapres Ma'ruf Amin
Weni berharap aktivitas belajar mengajar harus tetap berlanjut, karena ia menilai metode pembelajaran yang harus diterapkan harus mengacu pada kurikulum darurat.
Semoga pemerintah bisa segera membangun kembali sekolah – sekolah yang mengalami kerusakan bahkan ada yang roboh, agar aktivitas belajar anak-anak bisa kembali normal.
“Tentu harus dipikirkan bagaimana menerapkan kurikulum darurat bagi anak-anak korban terdampak bencana, harapannya pemerintah segera membangun kembali sekolah yang rusak demi keberlangsungan proses belajar mengajar normal kembali,” tukasnya.

Weni Minta Perhatikan Pendidikan Korban Gempa

Breaking News:
Dubes Antonov: Viktor Bout Mengalami Tekanan di Penjara AS
PKS: Pandangan Pak Bamsoet Kurang Bijak
Qatarsis, Puncak Peradaban Sepakbola
Di Arab Saudi, Xi Jinping Kutip Sabda Nabi Muhammad: Tuntutlah Ilmu Sampai ke Negeri China
Minta Pj Walikota Banda Aceh Segera Dicopot, Gerdam: Kemendagri Jangan Tebang Pilih
< SEBELUMNYA
BERIKUTNYA >

PKS: Pandangan Pak Bamsoet Kurang Bijak

telusur.co.id -Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti didampingi Wakil Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin saat penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Rektor Universitas Indonesia, Prof Ari Kuncoro, SE.,MA.,Ph.D di Lantai VIII Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jumat (9/12/2022). Jalinan kerja sama dalam MoU tersebut meliputi Pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPD RI, sekaligus mengongkretkan kaji ulang konstitusi yang diinisiasi DPD RI. Foto: Bambang Tri P

DPD RI Jalin Kerjasama Dengan Universitas Indonesia (UI)

telusur.co.id - Sebagai mantan kontestasi di Pemilu 2019, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, kembali menyatakan kesiapannya untuk maju di Pilpres 2024.
"Saya alumni dari kontekstasi sebelumnya, saya siap bila diamanahi untuk berjuang kembali," kata Sandiaga Uno, di Cilodong, Depok, dikutip Kamis (8/12/22).
Lebih lanjut, Sandiaga Uno pun menyebut, bahwa dirinya sudah melakukan komunikasi dengan partai politik yang meliriknya untuk membahas kesiapan berkontestasi kembali di Pilpres 2024.
"Sudah banyak pembicaraan, tapi tentunya domainnya ada di partai politik kita harus menghormati dan memberikan apresiasi bahwa partai politik lah yang menentukan," ujar Sandiaga Uno.
Meski begitu, Sandiaga Uno mengatakan dirinya tidak mematok apakah harus mengisi posisi calon presiden (capres) ataupun calon wakil presiden (cawapres). Menurutnya, hal itu menjadi kesepakatan nantinya dengan partai politil yang melirik dirinya.
"Keputusannya di partai politik, intinya kita harus berikan yang terbaik kita tidak boleh matok-mematok tapi apa yang diputuskan apa yang diharapkan harus kita wujudkan," tutur Sandiaga Uno.[]

Siap Maju di Pilpres 2024, Sandiaga Uno Terus Komunikasi dengan Parpol

Serang, Gesuri.id - Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten Dr. Yeremia Mendrofa mengatakan disabilitas menjadi bagian yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, khususnya kesejahteraan sosial dalam hal pemberdayaan disabilitas di masyarakat diharapkan dapat saling berinteraksi.
Baca: Pelaku Bom Bawa Tulisan KUHP, Arteria: Terlalu Dipaksakan
“Bentuk kontribusi untuk disabilitas, minimal bisa memberdayakan dirinya sendiri, supaya berperan aktif dalam hal mencapai cita-cita dan melakukan hal yang positif. Seperti kegiatan yang berproduktif, salah satunya kegiatan ini,” tandasnya saat menghadiri pembukaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas melalui Bimbingan Sosial Penyandang Disabilitas di Aula Dinas Sosial Provinsi Banten, Rabu (7/12).
Selain Yeremia Mendrofa, juga hadir Asda I Pemprov Banten Komarudin, Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nurhana berserta staff dan jajarannya. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari, terhitung mulai tanggal 7 hingga 9 Desember 2022.
“Saya juga mendukung dan turut mendorong hèdengan kehadiran Rumah Kreatif Disabilitas sebagai wadah kreatifitas, sebab kreatifitas itu penting dan perlu dikembangkan,” lanjut Yeremia.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nurhana menuturkan adanya kegiatan tersebut sebagai bentuk menjalankan fungsi perannya di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten khususnya, dalam membimbing penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Baca: Tinjau Layanan Paspor, Puan: Negara Harus Lindungi Tanah Air
Seperti UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandng Disabilitas dan Perda No. 14 Tahun 2019 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.
“Sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah, khususnya Pemprov Banten untuk memperhatikan kehadiran bagi teman-teman disabilitas. Harapan saya dengan adanya kegiatan bimbingan sosial ini, dapat menjadi kegiatan pelatihan yang berkelanjutan, seperti hadirnya Rumah Kreatif Disabilitas,” ungkap Nurhana.

Yeremia Dukung Rumah Kreatif bagi Penyandang Disabilitas

Inionline.id – Luhut Binsar Panjaitan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) menyebut pemerintah sedang menyelesaikan skema subsidi sebesar Rp6,5 juta per pembelian sepeda motor listrik.
Untuk subsidi ini, pemerintah membutuhkan dana sedikitnya Rp7,8 triliun. Angka itu berasal dari besaran subsidi Rp6,5 juta per unit dikali target kepemilikan 1,2 juta unit motor listrik hingga 2024 nanti.
“Kalau mau tukar motor ke listrik tahun depan, ya. Nanti dapat subsidi,” ujar Luhut dalam forum perbankan, pada Rabu (30/11).
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan subsidi untuk motor listrik masih akan dirapatkan. Meski belum memastikan soal nominal subsidi tersebut, ia menegaskan penggunaan kendaraan listrik diutamakan untuk motor.
Menurutnya, harga motor listrik masih dalam rentang kemampuan masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian ESDM terus mendorong masyarakat agar bergairah memakai motor listrik.
Tren pembelian motor konvensional yang terus meningkat 4 persen-5 persen per tahun tidak diikuti dengan pertumbuhan luas jalan. Oleh karena itu, jalanan terus macet dan boros penggunaan bahan bakar minyak (BBM) sehingga efektivitas pemakaian bahan bakar tidak tercapai.
Meski begitu, daripada untuk pembelian baru, Arifin berharap subsidi digelontorkan untuk program konversi motor konvensional ke listrik saja.
“Nanti untuk (subsidi) motor listrik akan dua-duanya (beli baru dan konversi). Kalau saya pribadi ingin mendorong yang konversi duluan,” katanya.
Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Ia menyebut subsidi untuk pembelian motor listrik masih dibahas pemerintah.
“Itu masih dibicarakan. Dari kemarin rapat dengan Menteri Keuangan masih di dalam pembicaraan ya,” kata Moeldoko.
Sebagai informasi, Moeldoko juga tercatat sebagai salah satu pejabat yang terlibat langsung dalam industri kendaraan listrik.
Pada 2016, ia membangun PT Mobil Anak Bangsa (MAB) yang memproduksi bus bertenaga listrik. Selain itu, pada Juli tahun ini, Moeldoko membocorkan bahwa PT MAB turut mengembangkan motor listrik dengan dinamo buatan sendiri.
Saat dikonfirmasi ke Kementerian Keuangan, jawabannya pun sama, yakni skema masih dibahas.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan rencana pemberian subsidi tersebut masih dalam tahap awal diskusi di internal pemerintah. “Subsidi kendaraan listrik sedang didiskusikan,” ujar Isa singkat.
Menurutnya, belum diketahui berapa nilai subsidi yang akan diberikan karena masih melihat kesanggupan dari APBN sendiri.
Selain itu, di kementerian atau lembaga mana pun nanti anggaran tersebut dialokasikan belum ditetapkan. “Tunggu saja ya, masih dibicarakan,” imbuhnya.

Skema Subsidi Motor Listrik Masih Digodok Pemerintah

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut korupsi merupakan permasalahan pelik yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia. Ia menyebut korupsi sebagai musuh yang bersifat korosif.Dalam pidatonya pada peringatan Hari Antikorupsi Dunia, Ma'ruf mengatakan korupsi adalah bencana global yang bersifat serius.\"Negara-negara di dunia semuanya sepakat menyebut bahwa korupsi merupakan sumber segala persoalan. Seperti Covid-19, korupsi adalah musibah global,\" kata Ma'ruf pada Jum'at 9 Desember 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Ma'ruf juga menambahkan Indonesia bisa melewati segala tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Namun, ia berkata, seluruh kehidupan masyarakat Indonesia haruslah bebas dari perbuatan korupsi.Baca juga: Jokowi: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Terus-terusan Identik dengan Penangkapan\"Korupsi bisa semakin mempersulit kita untuk menghadapi dan mengatasi tantangan yang muncul dalam kehidupan kita,\" kata dia.Oleh sebab itu, Ma'ruf mengingatkan agar pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk bersatu melawan korupsi. Ia meminta agar seluruh elemen bangsa Indonesia memiliki kata sepakat untuk menolak perilaku-perilaku koruptif.\"Mari kita semua menghindari perilaku korupsi. Dan merubah perilaku kita menjadi perilaku yang jujur,\" kata orang nomor dua di Indonesia itu.Baca juga: Firli Sebut Jokowi Pemimpin Orkestra Pemberantasan Korupsi

Berita Sepak Bola Terkini Indonesia dan Dunia - Bola Tempo.co

Hari Antikorupsi, Ma'ruf Amin: Korupsi adalah Musuh yang Bersifat Korosif - Nasional Tempo.co

Jakarta, Gesuri.id - Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek), Heru Sudjatmoko, mengatakan Kota Tangsel harus terus memberikan pelayanan publik yang adil, merata, dan memberdayakan masyarakat lemah.
Ia menilai Kota Tangsel telah bagus dalam membuat dan menjalankan program-program yang dapat menyentuh kepentingan masyarakatnya.
Baca: Arteria Desak Aparat Cari Aktor Bom Polsek Astana Anyar
“Program-programnya (harus) banyak menyentuh kepentingan rakyat banyak. Khusus pelayanan publik memang selalu saya tekankan. Jangan sampai pelayanan publik hanya bisa diakses oleh mereka yang mampu, bahkan oleh mereka yang kuat. Sehingga, adil, merata, dan memberdayakan. Memberdayakan mana? masyarakat yang masih lemah,” ujar Heru di sela-sela kunspek Komisi II DPR RI terkait evaluasi pelayanan publik di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, saat ditemui Parlementaria usai memimpin Kunspek di Kantor Walikota Tangerang Selatan, Selasa (6/12)
Konsep adil, merata, dan memberdayakan masyarakat yang lemah, menurut Heru, perlu ditekankan, lantaran masih ada beberapa masyarakat yang belum sadar dengan hak-hak yang harusnya mereka bisa dapatkan terkait dengan pelayanan publik.
“Mereka gak sadar akan hak-haknya, gak sadar bahwa dia tidak sadar kalau dia mungkin belum mendapatkan pelayanan yang tidak semestinya. Bahkan mereka tidak sadar juga mungkin pelayanan jenis apa yang saya butuhkan. Nah ini yang harus diberdayakan,” tuturnya.
Selain itu, politisi fraksi PDI Perjuangan itu juga memberikan masukan terhadap Kota Tangsel untuk melakukan evaluasi secara rutin dan sistematis terhadap kepuasan pelayanan serta menerima saran, masukan, dan kritikan.
“Sangat mungkin saran dan masukan, kritik dari warga adalah warga yang sudah cerdas. Jadi, saya selalu titik beratkan ini yang harus diberdayakan, ini (masyarakat yang masih lemah). Yang sudah maju, lebih maju, yang usahanya sudah sukses, lebih sukses. Tapi jangan lupa rakyat kita,” jelasnya.
Ia pun berharap Pemerintah Kota Tangsel dapat menciptakan kemakmuran bagi semua masyarakatnya dengan memberikan pelayanan public, seperti dalam hal pendidikan, kesehatan dan sebagainya. “Dalam pandangan saya, Kepala Daerah harus selalu mencari yang belum sejahtera itu yang mana? yang belum terjangkau program pendidikan yang memadai yang mana? Jadi program-program yang untuk menyentuh rakyat seperti posyandu, wajib belajar dan sebagainya itu harus menjadi kesadaran pelayanan yang memberdayakan,” tutup Legislator Dapil Jawa Tengah VII itu.
Baca: Puan Harap Yudo Margono Kejar Capaian MEF & Jamin Netralitas
Untuk diketahui, Kunspek Komisi II DPR RI terkait evaluasi pelayanan publik Kota Tangsel ini juga diikuti oleh Anggota Komisi II DPR RI lainnya yakni Riyanta (F-PDI Perjuangan), Sukamta (F-PKB), Teddy Setiadi (F-PKS) dan Difriadi (F-Gerindra) serta didampingi oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Banten Fadli Afriadi. Rombongan tim disambut dan diterima langsung oleh Wakil Walikota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan.

Program Kota Tangsel Harus Sentuh Kepentingan Rakyat Banyak

Soal Pasal Zina di KUHP Baru, Pemerintah: Delik Aduan Absolut Reporter Fajar Pebrianto Editor Juli Hantoro Jumat, 9 Desember 2022 07:35 WIB Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly memberikan penghormatan usai memberikan draf laporan tanggapan Pemerintah terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam sidang paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 6 Desember 2022. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah disahkan menjadi UU. Pengesahan itu dilakukan dalam masa sidang Rapat Paripurna DPR ke-11 yang digelar pada Selasa 6 Desember 2022. Sidang Rapat Paripurna Masa Sidang ke-11 yang salah satunya untuk mengesahkan RKUHP menjadi UU ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
 Pemerintah mengklarifikasi pemberitaan yang dinilai menyesatkan soal pasal perzinahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP , yang banyak dikaitkan dengan ancaman pidana terhadap turis asing. Pemerintah menyebut pasal ini merupakan delik aduan absolut.
"Artinya hanya suami atau istri (bagi yang terikat perkawinan) atau orang tua atau anak (bagi yang tidak terikat perkawinan) yang bisa membuat pengaduan," kata Albert Aries, Juru bicara Tim Sosialisasi KUHP Nasional, dalam keterangan tertulis, Kamis, 8 Desember 2022.
"Tidak bisa pihak lain melapor, apalagi sampai main hakim sendiri. Jadi tidak akan ada proses hukum tanpa pengaduan dari pihak yang berhak dan dirugikan secara langsung," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, pasal 412 dan 413 KUHP yang baru disahkan mengancam pidana bagi setiap orang yang melakukan kohabitasi (hidup bersama tanpa pernikahan) dan perzinahan. Tetapi ancaman itu baru bisa berlaku apabila ada pihak yang mengadukan atau dengan kata lain delik aduan.
Baca juga: Pemerintah Bantah Ada Pasal Pidana Check In Hotel dengan Bukan Pasangan di RKUHP
Adapun mereka yang berhak mengadukan adalah suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Atau orang tua maupun anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
Menurut Albert, pihaknya ingin memberikan klarifikasi menyusul maraknya pemberitaan yang menyesatkan dan keliru secara fundamental terkait pasal perzinahan. Sebab, pasal ini dinilai membawa dampak negatif pada sektor pariwisata dan investasi di Indonesia.
Menurut dia, sebenarnya tidak ada perubahan substantif terkait pasal ini jika dibandingkan Pasal 284 KUHP lama. Perbedaannya hanya terletak pada penambahan pihak yang berhak mengadu dan kalaupun akhirnya terbukti terdapat alternatif sanksi denda yang tidak lebih dari Rp 10 juta.
“Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kalau selama ini turis dan investor bisa nyaman berada di Indonesia, maka kondisi ini juga tidak akan berubah," ujar Albert.
Ia menilai pasal perzinahan ini sebagai hal wajar ketika Indonesia hendak memberikan penghormatan kepada nilai-nilai perkawinan Indonesia. Sepanjang pengaturan tersebut juga tidak melanggar ruang privat masyarakat, termasuk turis dan investor yang datang.
Adapun selain deliknya aduan absolut, KUHP tidak mewajibkan pihak yang berhak mengadu untuk mempergunakan haknya itu. Suatu pengaduan pun juga tidak dapat dipilah-pilah.
"Artinya tidak mungkin dalam pengaduan hanya salah satu pelaku saja yang diproses, maka keputusan membuat pengaduan itu juga pasti akan betul-betul dipertimbangkan oleh mereka yang berhak mengadu," ujar Albert.
Selain itu, KUHP baru juga tidak pernah memberikan syarat administrasi tambahan kepada pelaku usaha di bidang pariwisata untuk menanyakan status perkawinan siapa pun. Dengan demikian, Ia meminta para investor dan wisatawan asing tidak perlu khawatir untuk berinvestasi dan berwisata di Indonesia.
"Karena ruang privat masyarakat tetap dijamin oleh undang-undang, tentunya tanpa mengurangi penghormatan terhadap nilai-nilai keindonesiaan, so please come and invest in remarkable Indonesia! ," ujar Albert.
Baca juga: KUHP Disahkan, LBH Jakarta: Kaum Elit Berpeluang Selipkan Agenda Licik Kekuasaan

Majalah TEMPO | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Soal Pasal Zina di KUHP Baru, Pemerintah: Delik Aduan Absolut - Nasional Tempo.co

Bogor – PANGRANGO GROUP akuisis PT. Adhiwira Intisembada. Akuisisi tersebut ditandai dengan dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan penandatanganan kontrak pembangunan Apartemen dan Condotel The Royal Paradise Bandung, Rapat tersebut di selenggarakan di Asana Grand Pangrango, Rabu (7/11). “Kami juga merencanakan meningkatkan grade perusahaan dari katagori B 1 ke B 2, dengan demikian perusahaan kami siap melakukan pekerjaan secara nasional sampai mancanegara.” Ujar CEO Pangrango Group Muamar Torik,” keapda awak media. Sejauh ini tambah Muamar Thorik, sejumlah perusahaan Yang tergabung dalam Pangrango Group, memiliki tenaga ahli yang profesional dan memiliki integritas dalam melakukan pekerjaan. yang siap menggarap proyek Nusantara sampai dengan mancanegara. Dengan dilaksanakannya RUPS, PT. Adhiwira Intisembada Saat ini dipimpin oleh Direktur Syifa Asyura dan Komisaris Utama Laksamana Tedjo Edhy Purdijatno, SH. Dalam Sambutannya, Syifa Asyura berkomitmen untuk mengembangkan perusahaan sesuai dengan arahan CEO dan Komisaris Utama.” Insha Allah saya berkomitmen akan melakukan langkah langkah terbaik untuk memajukan perusahaan ini,” ujarnya. (Peg)

ini Online &ndash; Portal Berita Indonesia Terpercaya

Akuisisi PT. Adhiwira Intisembada, Pangrango Grup Segera Upgrade Perusahaan

Inionline.id – Data dari Kementerian ESDM mencatat, dalam lima tahun terakhir, produksi minyak bumi Indonesia menurun sebesar 36% dan 56%. Hingga tahun 2020, cadangan minyak terbukti di Indonesia berkisar 2,4 ribu barrel sedangkan cadangan gas terbukti diperkirakan sebanyak 43,57 TSCF. Berbicara pada acara AI Academy Graduation, Dirjen Migas Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji, menyebut pemanfaatan artificial intelligence (AI) dan machine learning (ML) dapat mempercepat perkembangan industri migas di Indonesia. “Pemerintah telah memetakan daerah-daerah yang kaya akan gas mulai dari ujung barat hingga bagian timur Indonesia. Beberapa wilayah yang berpotensi besar ada di Andaman II, Lombok, Masela, dan Indonesia Deepwater Development. Kami berharap AI dan big data dapat memberikan lebih banyak peluang untuk membuat keputusan secara lebih cepat,” ujar Tutuka. AI Academy merupakan program pertama di Indonesia yang dibesut Schlumberger Indonesia bekerja sama dengan Universitas Pertamina (UPER) dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Kegiatan yang telah berlangsung sejak 8 Agustus hingga 23 September 2022 ini telah sukses dilaksanakan dan berhasil meluluskan 30 peserta pelatihan dari Universitas Pertamina. Adalah Muhammad Naufal Septifiandi, Ferdiansyah Rahman, Muhammad Amien M. Hilman, dan Indrian Ellies, mahasiswa UPER yang berhasil meraih posisi pertama dalam final capstone project AI Academy. Mereka mengembangkan program AI bertajuk ‘Alpha Infill: An Integrated Machine Learning Tools to Predict “Sweet” Infill Well Location’. Program AI ini dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas lapangan minyak bumi yang berpotensi memiliki hidrokarbon tinggi, namun belum sepenuhnya tereksploitasi. Sehingga proses eksplorasi migas bisa berjalan cepat, efektif dan efisien. “Alpha Infill bekerja dengan dibantu oleh model ML yang sudah kami buat, yakni yakni KMeans Clustering, Extra Tree Classifier, dan Kriging yang masing-masing berfungsi untuk mengukur kualitas produksi dan produktivitas sumur, memprediksi sifat batuan reservoir, hingga menentukan lokasi pengeboran yang paling baik untuk dilakukan infill drilling,” jelas Naufal dalam wawancara daring, Jumat (7/12). Hasil dari infill drilling inilah yang akan meningkatkan produktivitas pada suatu lapangan minyak bumi. Tidak hanya itu, Naufal dan tim juga membuat dashboard interaktif menggunakan Dataiku. Dashboard ini dapat digunakan untuk melakukan proses machine learning dari awal hingga akhir secara interaktif, tanpa perlu melakukan proses coding yang rumit. Pada kesempatan yang sama, Managing Director Schlumberger Indonesia, Devan Keith K. Jeya Raj, menyampaikan, pelatihan AI Academy merupakan bentuk komitmen Schlumberger Indonesia dalam menemukan dan mengembangkan bakat-bakat baru untuk mencetak generasi juara. “Bagi anda sekalian yang baru saja selesai menempuh pelatihan AI Academy, sekarang anda memiliki tanggung jawab yang cukup berat untuk membantu Indonesia untuk mencapai target produksi migas sebanyak 1 juta barel minyak dan 12 miliar BSCDF gas pada tahun 2030,” tutur Devan. Rektor Universitas Pertamina, Prof. I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja, mengatakan, untuk mendukung pengembangan digitalisasi dalam industri migas, UPER juga menyediakan kurikulum pembelajaran Kecerdasan Buatan di Industri Minyak dan Gas pada program studi Teknik Perminyakan. “Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diperkenalkan kepada AI dan diajarkan mengenai dasar-dasar pemrograman. Dengan adanya pelatihan AI Academy, tentu mahasiswa dapat mengasah lebih dalam pengetahuan dan skill yang diperlukan dalam penerapan AI dan ML di industri migas,” jelas Prof. Wirat. Bagi siswa-siswi yang tertarik bekerja di industri energi, dapat bergabung di Universitas Pertamina (UPER). Saat ini, kampus besutan PT Pertamina (Persero) tersebut sedang membuka pendaftaran non tes, yakni Seleksi Nilai Rapor (SNR) periode Desember 2022 untuk Tahun Akademik 2023/2024.

Canggih, Mahasiswa Gunakan AI Untuk Dongkrak Produksi Migas

Bakal Hadiri Pernikahan Kaesang-Erina, Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Solo Hari Ini Reporter Antara Editor Eko Ari Wibowo Jumat, 9 Desember 2022 09:08 WIB Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin. Foto: Setwapres
 Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin memastikan akan menghadiri pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono. Wapres akan bertolak ke Solo pada Jumat 9 Desember 2022.
Hal itu diutarakan Ma'ruf Amin di sela-sela sambutannya pada acara pembukaan Mukernas II Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2022, di Jakarta, Kamis 8 Desember 2022.
Awalnya Wapres menyampaikan dirinya bersyukur bahwa waktu penyelenggaraan Mukernas II MUI dimajukan dari sebelumnya Jumat 9 Desember 2022, menjadi Kamis 8 Desember 2022. Tempat penyelenggaraan juga diubah dari rencana awal di Lampung, menjadi di Jakarta.
"Saya bersyukur waktunya diubah, kebetulan. Karena besok saya ke pertemuan KPK sedunia, dan sorenya saya ke Solo untuk menghadiri pernikahan anak Presiden," ujar Wapres Kamis 8 Desember 2022.
Dia mengatakan, jika Mukernas II MUI dilaksanakan di Lampung hari Jumat, dirinya akan sulit menghadiri agenda lain.
Pernikahan Kaesang Pangareb dan Erina Gudono diselenggarakan pada Sabtu 10 Desember dan Minggu 11 Desember 2022 bertempat di Yogyakarta dan Solo.
Lebih jauh pada sambutannya di acara Mukernas MUI Wapres yang juga merupakan Ketua Dewan Pertimbangan MUI menyampaikan dirinya selalu berupaya menghadiri setiap kegiatan MUI sepanjang dirinya mampu.
Bagi Ma'ruf Amin, MUI adalah rumah, sebab dirinya sudah di MUI sejak lama, mulai dari anggota Komisi Fatwa MUI, menjadi Wakil Ketua Komisi Fatwa, Ketua Komisi Fatwa, Wakil Ketua Umum, menjadi Ketua Umum, hingga saat ini menjadi Ketua Dewan Pertimbangan MUI.
"Bagi saya, MUI adalah rumah saya. Kalau masih boleh ada jabatan lagi, saya tidak akan pergi dari MUI," kata Wapres.
Pada kesempatan tersebut Wapres kemudian meresmikan pembukaan Mukernas II MUI tahun 2022 yang bertema Mengoptimalkan Khidmat dalam Rangka Meningkatkan Kemashlahatan Umat.
Baca: Anies Baswedan Bakal Hadiri Pernikahan Kaesang Pangarep - Erina Gudono

Bakal Hadiri Pernikahan Kaesang-Erina, Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Solo Hari Ini - Nasional Tempo.co

PBB Sebut KUHP Berpotensi Langgar Kebebasan Pers, Pemerintah: Kritik Tak Dipidana Reporter Fajar Pebrianto Editor Juli Hantoro Jumat, 9 Desember 2022 11:15 WIB Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly memberikan draf laporan tanggapan Pemerintah terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada Ketua Sidang Paripurna Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dalam sidang paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 6 Desember 2022. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah disahkan menjadi UU. Pengesahan itu dilakukan dalam masa sidang Rapat Paripurna DPR ke-11 yang digelar pada Selasa 6 Desember 2022. Sidang Rapat Paripurna Masa Sidang ke-11 yang salah satunya untuk mengesahkan RKUHP menjadi UU ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
 Pemerintah angkat bicara terkait pernyataan terbaru perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang baru saja disahkan oleh DPR. PBB dalam pernyataan tersebut menyampaikan kekhawatirannya atas RKUHP, salah satunya karena beberapa pasal berpotensi mengkriminalisasi kerja jurnalistik dan melanggar kebebasan pers .
Namun pemerintah menegaskan bahwa ketentuan di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebenarnya telah diadopsi di dalam RKUHP. Ketentuan tersebut yaitu Pasal 6 huruf d, yang diadopsi ke dalam penjelasan Pasal 218 KUHP.
"Sehingga penyampaian kritik tidak dipidana, sebab merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat," kata Albert Aries, juru bicara Tim Sosialisasi KUHP Nasional, kepada Tempo, Jumat, 9 Desember 2022.
Baca juga: Dewan Pers Sebut Belasan Pasal Ancam Kebebasan Pers di KUHP Baru
Selanjutnya UU Pers dan KUHP...
1 2 3 Selanjutnya

Interaktif - Tempo.co

PBB Sebut KUHP Berpotensi Langgar Kebebasan Pers, Pemerintah: Kritik Tak Dipidana - Nasional Tempo.co

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau KontraS menyesalkan putusan bebas atas terdakwa kasus pelanggaran HAM berat Paniai Mayor Inf (Purn) Isak Sattu. Mereka mengatakan hal ini berbahaya bagi masa depan penyelesaian pelanggaran HAM berat.\"Ditambah ada beberapa peraturan baru yang dikeluarkan justru akan menimbulkan pola keberulangan,\" kata Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti kepada wartawan usai sidang peradilan HAM di Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 8 Desember 2022.Selain terdakwa, kata dia, ada beberapa terduga pelaku eksekutor lapangan itu tidak diadili dalam proses sidang kali ini. Dari fakta sidang, memang diakui dan dibuktikan adanya pelanggaran HAM di Paniai. Akan tetapi, sayangnya rantai komando itu tidak bisa dibuktikan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.Baca juga: Keluarga Korban Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Sudah Ramalkan Isak Sattu Akan Divonis BebasTerdakwa sebagai perwira, kata dia, tidak dinyatakan bersalah dalam kasus pelanggaran HAM berat itu. Pada akhirnya memperlihatkan bagaimana awal peristiwa pelanggaran HAM dari penyelidikan hingga persidangan dinilai tidak berjalan maksimal.\"Tidak ada investigasi secara menyeluruh dari Kejaksaan Agung pada pembuktian dan pengadilannya juga dinilai hanya formalitas dan sangat berbahaya bagi pelanggaran HAM berat ke depan,\" kata Fatia.Selain itu, polemik terkait dengan hak korban bagaimana kewajiban negara dalam hal ini TNI Angkatan Darat untuk bisa memulihkan hak-hak korban usai peristiwa itu yang seharusnya diselesaikan.\"Paling penting adalah negara harus memastikan adanya pemulihan kepada korban dan keluarga korban. Hal ini karena tidak ada sebuah pelibatan sedari awal terhadap keluarga korban di dalam peristiwa Paniai ini,\" ujarnya.Sebelumnya, Hakim Ketua Pengadilan HAM Sutisna Sawati menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa Isak Sattu.\"Karena terdakwa divonis bebas maka hak dan martabatnya dibebankan oleh negara,\" kata Sutisna Sawati saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Makassar, Kamis 8 Desember 2022.Dalam perkara ini, sidang dilaksanakan sebanyak 15 kali, mulai 21 September 2022, dan menghadirkan 36 orang saksi, 12 personel dari unsur Polri, 13 anggota TNI, enam saksi ahli, dan lima warga sipil. Namun, hanya dua yang hadir dalam sidang, sedangkan tiga orang lainnya dibacakan berita acara pemeriksaannya, hingga pembacaan putusan pada tanggal 8 Desember 2022.Kasus dugaan pelanggaran HAM berat tersebut terjadi saat pembubaran unjuk rasa oleh personel militer dan aparat kepolisian terkait dengan protes masyarakat Paniai di Polsek dan Koramil 1705/Paniai pada tanggal 8 Desember 2014 atas dugaan pemukulan warga pada tanggal 7 Desember 2014 ketika meminta sumbangan di jalan raya setempat untuk acara memperingati Natal.Aparat akhirnya melakukan pembubaran paksa dan diduga menembakkan peluru tajam kepada ratusan peserta aksi saat menyerang kantor koramil setempat. Empat orang tewas dalam kejadian itu, yakni Alpius Youw, Alpius Gobay, Yulian Yeimo ,dan Simon Degei serta 10 orang terluka.Terdakwa Isak Sattu mengaku bersyukur karena dirinya divonis bebas dalam kasus pelanggaran HAM berat di Paniai. \"Ini penolong bagi saya,\" kata Isak.Ia pun berterima kasih kepada hakim yang telah memvonis bebas dari semua tuntutannya. \"Semoga ke depan tak terjadi lagi peristiwa yang tak sepantasnya,\" kata dia.Baca juga: Sidang Kasus HAM Berat Paniai, Saksi: Massa Memaksa Masuk Koramil, 3 Warga Tewas

KontraS Sesalkan Putusan Bebas Terdakwa Pelanggaran HAM Berat Paniai

KontraS Sesalkan Putusan Bebas Terdakwa Pelanggaran HAM Berat Paniai - Nasional Tempo.co

Jakarta, Gesuri.id - Kedutaan Besar RI di Tunisia, Selasa (6/12) menggelar silaturahim dengan komunitas Sahabat Indonesia yang seluruhnya adalah warga Tunisia.
Kegiatan itu merupakan pertemuan tahunan yang kali ini diadakan untuk mempromosikan Indonesia dan menyampaikan tentang keberhasilan KTT G20 di Bali, menurut keterangan KBRI Tunis yang diterima Rabu (7/12).
Pada kesempatan itu, KBRI Tunis juga membuka saluran aspirasi dari warga Tunisia yang mempunyai kedekatan dengan Indonesia dalam rangka memperkokoh hubungan bilateral Indonesia-Tunisia.
Baca: Gus Mis Gelorakan Semangat Pancasila di Radio Tunisia
Duta Besar RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi menyampaikan tentang perkembangan Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir dan menekankan perlunya memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Tunisia, khususnya pada tingkat masyarakat.
"Kami sangat senang atas kegiatan silaturahim dengan komunitas 'Sahabat Indonesia' di Tunisia. Mereka mempunyai kedekatan khusus dengan Indonesia karena di antara mereka ada yang menyelesaikan pendidikan pascasarjana di Indonesia, dan karenanya fasih berbahasa Indonesia," kata Dubes Zuhairi.
Selain itu, menurut dia, beberapa di antara warga Tunisia yang tergabung dalam komunitas Sahabat Indonesia itu ada yang mengikuti program promosi pariwisata Indonesia dan mempunyai kedekatan dengan KBRI Tunis.
"Secara umum, mereka mempunyai perhatian, kenangan, dan kesan positif pada Indonesia. Mereka juga ingin agar hubungan bilateral Indonesia-Tunisia semakin baik di masa mendatang," ujarnya.
Dubes Zuhairi juga menyampaikan tentang keberhasilan Indonesia dalam presidensi G20 dan penyelenggaraan KTT G20 di Bali, yang menarik perhatian dunia, termasuk Tunisia.
Baca: Rudi Apresiasi & Bangga RI Jadi Tuan Rumah Yang Baik G20
"Kami baru saja menggelar KTT G20 yang dihadiri para pemimpin dunia untuk memecahkan krisis kesehatan, ekonomi, dan perubahan iklim, termasuk seruan untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Indonesia ingin dunia yang damai, dan fokus memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama setelah pandemi," katanya.
"Komunitas Sahabat Indonesia di Tunisia ini bisa menjadi juru bicara Indonesia, khususnya dalam rangka menyebarluaskan peran Indonesia pada kancah global," ucap Zuhairi.
Pada kegiatan itu, KBRI Tunis juga menampilkan tarian dan lagu-lagu Indonesia serta menyajikan kuliner Nusantara yang popular dan disukai warga Tunisia, seperti bakso, soto, nasi goreng, dan rendang.

KBRI Gelar Silaturahim dengan Sahabat Indonesia di Tunisia

Surabaya, Gesuri.id - Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengapresiasi atas prestasi Pemkot Surabaya yang catatkan sejarah sebagai pemerintah kota pertama dan satu-satunya di tanah air yang berhasil mencapai peringkat A (Sangat Baik) untuk penilaian Indeks Reformasi Birokrasi.
Kota Pahlawan mampu meningkatkan kategori indeks Reformasi Birokrasi dari BB menjadi A, dimana atas torehan prestasi tersebut surabaya menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang meraih prestasi tersebut.
“Saya menyampaikan selamat kepada pemerintah kota surabaya dan seluruh jajaran atas prestasi pemerintah kota surabaya mendapat predikat A ( Sangat Baik) untuk reformasi birokrasi dan tata administrasi negara dari kementrian PAN RB. Apalagi Surabaya menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang mendapatkan penghargaan. Ini sangat prestisius,” paparnya, Rabu (7/12).
Baca: Bambang DH Gelar Edukasi Terkait Akses & Distribusi Migas
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan bahwa, prestasi tersebut menjadi perwujudan bahwa kota Surabaya sudah on the track.
Dan berikutnya, kata pria yang akrab disapa Awi ini adalah tantangan untuk meningkatkan pelayanan publik.
Karena, reformasi birokrasi itu nantinya berujung pada pelayanan publik yang semakin baik semakin cepat semakin responsif dan memberikan pelayanan yang semakin terjangkau.
“Dan saya juga melihat pemerintah kota melakukan pelayanan publik lewat pemanfaatan teknologi informasi jadi tidak dengan cara manual lagi. Dan saya juga melihat mall pelayanan publik semakin rapi. Tidak ada antrian yang menjemukan,” paparnya.
Masih kata Awi, kedepannya penghargaan predikat A (Sangat Baik) untuk reformasi birokrasi ini berujung pada pelayanan publik yang semakin baik. Sehingga, semakin memperlancar segala urusan di Surabaya.
“Ini bermuara pada tingkat kepuasan masyarakat semakin tinggi. Pelayanan ditingkat kelurahan kecamatan dinas dan OPD ditambah puskesmas,” katanya.
Selain pelayanan publik, Awi juga menyebutkan bahwa Walikota yang sering turun kelapangan melakukan inspeksi mendadak terhadap kantor-kantor instansi pemerintahan dan kantor pelayanan publik. Ditambah juga peran wakil walikota Surabaya yang juga rajin melakukan sidak terhadap objek-objek pembangunan dan pelayanan publik.
“Kemudian penataan internal di birokrasi juga jalan demikian juga penataan pejabat juga berlangsung dengan baik. Sehingga, apa yang sudah diperbuat oleh walikota Eri Cahyadi berbuah pada penghargaan predikat A (Sangat Baik) reformasi birokrasi terhadap kota Surabaya,”urainya.
Selain itu semua, langkah efisien dan efektif yang ditempuh oleh Pemkot Surabaya sangat terasa contohnya yaitu, perampingan organisasi melalui perda SOTK. Kemudian penataan tupoksi dalam Raperda SOTK itu.
Baca: Tiwi Tegaskan UMKM Miliki Peranan Penting!
Awi lantas merincikan, misalnya dinas pemukiman perumahan diefektikan ke Dinas PU Bina Marga. Kemudian mutasi pejabat, dengan gaya kepemimpinan walikota yang menitik beratkan pelayanan ditingkat kelurahan dan kecamatan sehingga banyak SDM yang dialihkan kesana.
Kemudian pelayanan adminduk misalnya, yang harus tuntas ditingkat kelurahan. Kemudian, kunjungan setiap staf kelurahan ke balai RW setiap seminggu 2 kali untuk memberikan pelayanan publik kemudian walikota beberapa kali berkantor di kelurahan dan balai RW kemudian setiap sabtu walikota menggelar sambat warga di balai kota.
“Sehingga pelayanan semakin ramping semakin lincah kemudian semakin terukur. dan hasilnya bisa dinikmati masyarakat Surabaya,”pungkasnya.

Adi Sutarwijono Apresiasi Prestasi Pemkot Surabaya

Banyumas, Gesuri.id - Wakil Bupati Banyumas, Drs. Sadewo Tri Lastiono, M.M., menyerahkan kartu BPJS Ketanagakerjaan secara simbolis kepada 700 petani penderes gula kelapa di Desa Pageraji, Kec. Cilongok, yang dilaksanakan di Balai Desa Pageraji, Rabu (7/12).
Baca: Pelaku Bom Bawa Tulisan KUHP, Arteria: Terlalu Dipaksakan
Kepala Desa Pageraji, Sutono menjelaskan, saat ini berdasarkan data, penderes di Desa Pageraji sebanyak 900 orang dan 700 orang sudah mendapatkan kartu yang juga mulai akan dibagikan.
“700 ini sebenarnya bertahap selama 2 kali. Tahap pertama sebanyak 350 kartu, turun pada April 2021. Namun, sempat tertunda pembagiannya karena Pandemi Covid-19. Tahap kedua kembali 350 kartu dan total 700 kartu akan mulai dibagikan usai kegiatan,” jelasnya.
Sutono juga menjelaskan, terkait penderes yang belum mendapatkan kartu, pihaknya tetap akan memperjuangkan dengan pendataan kembali pada tingkat RT.
Baca: Tinjau Layanan Paspor, Puan: Negara Harus Lindungi Tanah Air
Sementara itu, Wakil Bupati Banyumas, Sadewo, yang juga Bendahara DPC PDI Perjuangan Kab. Banyumas menegaskan, kepada para penderes untuk tidak memikirkan dana iuran. Sebab, hal tersebut sudah diperjuangkan melalui dana CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kab. Banyumas.
“Dengan adanya kartu ini, semoga dapat melindungi para penderes. Namun, semoga kartu ini jangan sampai terpakai,” pungkasnya.

Sadewo Serahkan Kartu BPJS Tenaga Kerja ke 700 Petani

Semarang, Gesuri.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut puluhan perusahaan melakukan relokasi pabrik ke berbagai daerah di Jateng.
“Hingga akhir tahun ini setidaknya sudah ada 97 perusahaan yang merelokasi pabriknya ke berbagai daerah di Jateng,” katanya di Semarang, Kamis (8/12).
Baca: Ini Harapan Gibran Usai Tetapkan UMK Surakarta 2023
Menurut Ganjar, relokasi bahkan ekspansi pabrik tersebut merupakan bukti kepercayaan para investor kepada Pemprov Jateng.
Oleh karena itu, lanjut dia, kepercayaan para investor harus terus dijaga di tengah kondisi seperti ini, salah satunya adalah menjaga situasi industri yang kondusif di Jateng.
“Ini mesti dijaga dan kami juga sudah mendapatkan informasi beberapa pabrik yang ada di tetangga kiri-kanan sudah mengurangi produksi. Menariknya di Jawa Tengah masih stabil bahkan kemarin kurang lebih ada 97 perusahaan yang relokasi ke Jateng, gede itu,” ujarnya.
Dengan semakin banyak industri masuk ke Jateng, serapan tenaga kerja makin banyak, perimbangan akan terjadi. Perimbangan yang dimaksud, salah satunya berkaitan dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) yang nanti tidak terpaut jauh antara daerah satu dengan lainnya.
“Tentu saja itu akan terjadi jika produktivitas dan kapasitas industri terus terjaga atau konsisten,” katanya.
Baca: Ganjar Pranowo Jamu Pansus Perseroda Sulsel
Konsistensi dalam menjaga produktivitas yang didukung dengan situasi kondusif wilayah itu, lanjut Ganjar, akan menjadi jaminan bermunculannya industri baru di Jawa Tengah.
Dengan kata lain, lapangan pekerjaan yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah dapat ditingkatkan seiring masuknya investasi di Jateng.
"Hitung-hitungan saya sampai dengan akhir tahun depan itu PR saya yang mesti dikejar salah satunya adalah lapangan pekerjaan. Nah ini kami bukakan. Saya terima kasih dari kawan-kawan banyak yang kemudian ekspansi pabriknya ke banyak tempat di Jawa Tengah. Inikan ada di Jepara, Pemalang, Batang," ujarnya.

Ganjar Pastikan Puluhan Pabrik Relokasi ke Jateng

Landak, Gesuri.id - Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Landak Karolin Margret Natasa mengucapkan terima kasih kepada pihak Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo yang berkontribusi memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Landak dalam upaya mendukung para petani di Kabupaten Landak.
Baca: Pelaku Bom Bawa Tulisan KUHP, Arteria: Terlalu Dipaksakan
Diketahui, HKTI Kabupaten Landak melakukan Memorandum of Understanding (MoU) atau perjanjian kerjasama dengan Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo pada pengelolaan sampah menjadi pupuk dan pestisida organik yang berlangsung di aula Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo, Kecamatan Ngabang, Kamis (8/12).
Ketua HKTI Kabupaten Landak Karolin Margret Natasa mengucapkan terima kasih kepada pihak Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo yang berkontribusi memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Landak dalam upaya mendukung para petani di Kabupaten Landak.
"Kampus dan Pemda Landak menuju Go Green, sebenarnya proses ini sudah kita mulai dan secara formal kita memulai kerjasama ini dan bisa berkelanjutan," ucap Karolin.
Bupati Landak periode 2017-2022 Karolin Margret Natasa menjelaskan bahwa sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani dan pekebun sehingga HKTI dan kampus bisa terlibat dalam membantu masyarakat Kabupaten Landak.
"Riset memang tidak bisa dipisahkan dari dunia kampus, sehingga dengan kerjasama ini kita memiliki beberapa kelompok tani yang kita bina agar dapat menularkan semangat kepada petani di Kabupaten Landak. Kerjasama ini juga merupakan bagian dari program kerja kami dalam upaya membuat petani kita semakin berkembang," jelas Karolin.
Baca: Tinjau Layanan Paspor, Puan: Negara Harus Lindungi Tanah Air
Uskup Agung Pontianak Monsinyur Agustinus Agus menyambut baik kerjasama yang dilakukan antara HKTI Kabupaten Landak dengan Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo yang menjadi salah satu contoh kerjasama yang baik untuk kemajuan masyarakat.
"Ini merupakan bentuk dari kebersamaan kita, tanpa membedakan jabatan, tanpa membedakan suku dan agama, Saya rasa ini harus dikedepankan termasuk di dunia pendidikan," pesan Agustinus Agus.
Kurator: Syahrul.

HKTI Landak & Unika Hippo MoU Pengelolaan Sampah

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VII DPR RI Ribka Tjiptaning Proletariyati mempertanyakan langkah pemerintah dalam memproduksi farmasi dalam negeri.
Pasalnya Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengklaim saat ini industri farmasi nasional telah menguasai pasar obat sekitar 89 persen.
Menurut Ribka, sebelumnya upaya memproduksi obat di dalam negeri pernah digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Ribka yakin, jika terealisasi, akan baik untuk produk dalam negeri.
Baca: Banteng Jabar Tegaskan Tak Lelah Bantu Masyarakat Cianjur!
“Kalau sampai bolak-balik, mental orang-orang kita sendiri yang harus diubah. User-nya harus mau pake produk dalam negeri. Kemarin berkembang isu ginjal akut kronis, belum-belum Menteri Kesehatan mau impor obat dari Singapura dan Australia dengan harga Rp16 juta per vial. Enggak mungkin ditanggung BPJS,” kata Ribka dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR secara virtual, bersama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita beserta jajaran di Gedung Nusantara I, Senayan Jakarta, Rabu (7/12).
Politisi PDI Perjuangan itu pun menanyakan semangat penerintah untuk untuk menuju kemandirian obat dalam negeri.
“Jangan sampai Menperin semangat ke sana (kemandirian obat dalam negeri, memproduksi, mendorong obat-obat dalam negeri tapi (Menteri) yang satunya gila impor. Soalnya impor ada fee-nya. Dalam negeri enggak. Dokter-dokter kita juga (orientasi obat impor). Yang idealis ada 10 persen saya lihat,” seloroh Ribka.
Dari pengamatan yang ia lakukan, pasien mengeluhkan obat yang disarankan dokter cukup mahal.
“Ternyata dokter suka obat yang paten, padahal pakai obat generik bisa. Karena ada janjinya itu lho (buat dokter). Kalau pakai obat paten ada reward buat dokter, jadi enggak mau tahu pasien keberatan atau nggak (untuk membayar tagihan obat. Ini yang sulit. Padahal mungkin obat generik bisa lebih bagus dibanding obat paten,” tandas Ribka.
Baca: Ribka Bagikan Sembako ke Korban Gempa Bumi di Sukabumi
Politisi PDI Perjuangan itu mengaku bingung terkait semangat produksi obat dalam negeri ini, apakah di Kemenperin, Kementerian Perdagangan atau Kementerian Kesehatan.
Selanjutnya ia juga mengungkapkan, penderita thalassemia di Indonesia sekitar 17 ribu yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Padahal yang tercover BPJS Kesehatan hanya 5 ribuan peserta.
“Kalau dia (pasien) obat itu impor dengan pajak tinggi, disamain aja samaa beli mobil mewah. Kalau bebas pajak, bisa 1 (obat) banding 3 (obat). Yang tadinya 1 obat, thalassemia ini orang kaya bisa miskin. Karena biaya 1 tahun bisa sampai Rp300 juta buat 1 anak. Bayangkan masih kena pajak seperti pajak mobil. Kalau itu bisa diproduki di dalam negeri, jangan sampai itu nanti semangatnya fee lagi,” pungkas Legislator Dapil Jawa Barat IV itu.

Ribka Pertanyakan Komitmen Kemandirian Industri Farmasi

Jakarta, Gesuri.id - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga berpesan kepada para perempuan peserta Bimbingan Teknis Kepemimpinan Perempuan Perdesaan Tahun 2022 agar menjadi pelopor pembangunan di desa guna menciptakan desa yang inklusif.
"Peserta diharapkan senantiasa menggali potensi kepemimpinan perempuan perdesaan dan terus menyuarakan juga memberikan sumbangsih nyata bagi pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan desa yang inklusif, ramah perempuan, dan peduli anak," kata Bintang Puspayoga dalam keterangan di Jakarta, Kamis (8/12).
Baca: Bintang Targetkan Peraturan Turunan UU TPKS Rampung 2023
Kementerian PPPA bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) menginisiasi program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).
"Dengan terwujudnya DRPPA diharapkan pembangunan desa pun berjalan secara inklusif dan semakin banyak keterlibatan juga keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan serta kepemimpinan," katanya.
Bimtek Kepemimpinan Perempuan Perdesaan 2022 bertujuan untuk memastikan jumlah perempuan pemimpin yang akan menjadi penggerak pembangunan desa memiliki perspektif gender; dan memastikan kapasitas perempuan pemimpin dalam memahami dan menembus forum-forum pengambilan keputusan pembangunan desa.
Baca: BMI Jatim Ajak Banteng Gresik Raih Kemenangan di Pemilu
Kemudian memastikan kapasitas perempuan pemimpin dalam menyusun usulan-usulan program di kewenangan desa yang responsif gender; dan memastikan kapasitas perempuan pemimpin dalam memahami cara mengintegrasikan perspektif gender ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan desa.
Bimtek Kepemimpinan Perempuan Perdesaan sebagai Perempuan Pelopor Pembangunan di Desa merupakan tahap akhir dari rangkaian kegiatan program Prioritas Nasional Kebijakan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan 2022.

Perempuan Diminta Jadi Pelopor Pembangunan Desa Inklusif

MASYARAKAT Desa Palasjaya, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, mengeluhkan ruas jalan poros desa setempat rusak parah. Kondisi ruas jalan Palasjaya\u2014Pulautengah itu makin memprihatinkan saat kondisi hujan, seperti Rabu (7\/12) sore.\r\nPemantauan Lampung Post, Kamis (8\/12), jalur penghubung antardesa itu terlihat rusak mulai awal dari Desa Palasjaya hingga Pulautengah. Sepanjang jalan sekitar 1 kilometer dipenuhi kubangan air.\r\nHadi, warga Desa Palasjaya, mengatakan masyarakat setempat sudah puluhan tahun merasakan kerusakan jalan tersebut. Kondisi kerusakan diperparah ketika turun hujan deras.\r\n"Seingat saya kerusakan sejak tahun 2000-an. Kalau turun hujan sudah dipastikan dipenuhi kubangan air. Jelas transportasi masyarakat menjadi terhambat," kata dia, kemarin.\r\nHadi mengatakan kerusakan jalan tersebut dinilai memengaruhi harga jual hasil pertanian. Sebab, mobilisasi angkut hasil pertanian terhambat dengan banyaknya lubang dan gelombang pada badan jalan.\r\n"Ruas jalan Palasjaya\u2014Pulautengah ini sangat dibutuhkan saat musim panen raya. Dengan jalan rusak, harga ongkos angkut hasil pertanian juga mahal," ujarnya.\r\nSementara itu, Kepala Desa Palasjaya, Sugiarto, mengaku pihaknya sudah berkali-kali mengusulkan perbaikan ruas jalan tersebut. Namun, hingga kini belum terealisasi dari Pemkab Lamsel.\r\n"Setiap tahun kami usulkan melalui musrenbang desa hingga kecamatan. Harapan kami tahun depan ruas jalan ini bisa diperbaiki," kata dia.\r\nTerpisah, Ketua Fraksi Partai PDI Perjuangan sekaligus anggota DPRD Lamsel dari Komisi III, Suhar Pujianto, mengaku ia siap mengawal perbaikan ruas jalan Desa Palasjaya\u2014Pulautengah pada 2023. Apalagi ruas jalan itu akses utama desa setempat untuk mengangkut hasil pertanian.\r\n"Insyaallah kami akan perjuangkan dan usulkan perbaikan pada 2023 melalui anggaran APBD murni. Memang ruas jalan ini sudah sangat memprihatinkan," kata dia. (SYA\/D1)\r\n

https://lampungpost.id/

Ruas Jalan Palasjaya-Pulautengah Rusak Parah

UNTUK mengantisipasi kepadatan penyeberangan Pelabuhan Merak dan Bakauheni pada Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, akan diberlakukan <em>delay sistem<\/em>.\r\n\r\nDirektur Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Hendro Sugianto, mengatakan jalur penyeberangan Pelabuhan Bakauheni-Merak menjadi yang tersibuk.\r\n\r\nDia meminta ada sinergi dan koordinasi terpadu dengan seluruh pemangku kepentingan dan tetap fokus menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing.\r\n\r\n"Untuk kelancaran juga agar dilakukan delay sistem di rest area. Konsep ini dinilai efektif dan optimal pada periode angkutan lebaran 2022 lalu. Konsep ini juga diberlakukan untuk layanan tiket eksekutif," ujar mantan Kapolda Lampung itu melalui keterangan tertulis, Kamis, 8 Desember 2022.\r\n\r\nKepala Korlantas Polri, Firman Shantyabudi, mengatakan berbagai rekayasa pelayanan dan pengaturan flow kendaraan dan tiket penyeberangan. Termasuk juga pembagian jenis kendaraan tertentu dapat dilayani di pelabuhan utama ataupun alternatif.\r\n\r\n"Dalam manajemen trafik perlu dilakukan screening penumpang karena tantangan di setiap periode layanan hari raya, pengguna jasa yang tiba di pelabuhan masih bercampur antara yang bertiket dan belum bertiket," ujarnya.\r\n\r\nDia menyebutkan <em>delay sistem<\/em> dilakukan di rest area arah Merak (KM 13,KM 43 dan KM 68) dan screening penumpang di sejumlah titik. \u201cSetelah exit tol Merak, menyiapkan screening juga bagi yang belum bertiket jangan arahkan ke pelabuhan," kata Firman. (MEDCOM.ID\/O2)

Pelabuhan Bakauheni Terapkan Delay Sistem Selama Nataru

telusur.co.id, Perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 menjadi sebuah momen spesial yang dinantikan banyak orang. Tak terkecuali Oakwood Premier Cozmo Jakarta.
Di penghujung akhir tahun, Oakwood Premier Cozmo Jakarta telah siap merayakannya dengan penuh keceriaan dan kebahagiaan.
Menyambut kedatangan tamu-tamu untuk merasakan pengalaman otentik yang dipersonalisasi dan kemewahan di kamar yang luas dengan beberapa suguhan Tahun Baru.
Temukan pengalaman menginap yang tidak terlupakan selama musim perayaan dengan paket kamar mulai dari IDR 2,750,000 nett dengan minimal menginap dua malam.
Paket ini sudah termasuk makan malam prasmanan dan sarapan pagi prasmanan.
Dimulai pukul 18.00, Executive Chef, Deden Suherman, dan tim restoran di Oakroom Restaurant & Bar siap menyajikan tamu-tamu dengan makan malam prasmanan internasional yang mewah dibuat dengan bahan-bahan segar. Makan malam prasmanan ini akan di iringi dengan alunan suara musik hidup hingga pukul 22.00.
“Musim perayaan adalah waktu terindah dalam sepanjang tahun. Ini adalah saatnya memanjakan diri Anda dan orang-orang tersayang dengan bersantai di dalam kamar kami yang luas dan menikmati hidangan lezat yang diracik oleh chef berpengalaman kami di Oakroom Restaurant & Bar, “kata Direktur Sales dan Marketing Oakwood Premier Cozmo Jakarta, Lina Sugiarto.
“Kami sangat menantikan kedatangan Anda dan keluarga di Oakwood untuk berbagi kegembiraan di musim liburan ini,“ tambah Lina.
Untuk informasi lebih lanjut atau untuk melakukan reservasi, dapat menghubungi tim reservasi di +62 21 2554 2300, melalui pesan WhatsApp di +62 817 0013 194, atau melalui email di
Tentang The Ascott Limited
The Ascott Limited adalah perusahaan Singapura yang telah berkembang menjadi salah satu pemilik-operator serviced apartment dan bisnis hotel internasional terbesar di dunia.
Portofolio Ascott mencakup lebih dari 200 kota di lebih dari 40 negara di Asia Pasifik, Asia Tengah, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Serikat.
Ascott memiliki lebih dari 92,000 unit operasi dan sekitar 63,000 unit dalam pengembangan, sehingga memiliki total 155,000 unit di lebih dari 900 properti.
Perusahaan ini mengoperasikan merek serviced apartment and hotel diantaranya Ascott, Citadines, lyf, Oakwood, Quest, Somerset, The Crest Collection, The Unlimited Collection, Préférence, Fox, Harris, POP!, Vertu dan Yello.
Program loyalitas Ascott, Ascott Star Rewards, menawarkan keuntungan eksklusif bagi anggotanya saat mereka memesan langsung melalui Ascott untuk masa inap mereka di properti yang berpartisipasi.
Ascott, anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh CapitaLand Investment, perintis serviced apartment bertaraf internasional di Asia Pasifik dengan pembukaan The Ascott Singapore pada tahun 1984.
Saat ini, perusahaan telah memiliki pengalaman usaha selama 30 tahun dan memenangkan penghargaan merek serviced apartment yang diakui oleh seluruh dunia.
Tentang CapitaLand Investment Limited
Berkantor pusat dan terdaftar di Singapura, CapitaLand Investment (CLI) adalah real estate investment manager (REIM) terkemuka dengan posisi di Asia yang kuat.
Pada 30 September 2022, CLI memiliki sekitar S$130 miliar aset real estate yang dikelola, dan sekitar S$86 miliar dana kelolaan (FUM) melalui enam real estate investment trusts dan trust bisnis terdaftar serta lebih dari 30 dana pribadi di Asia-Pasifik, Eropa dan Amerika Serikat.
Memiliki berbagai kelas real estate yang beragam mencakup pembangunan terintegrasi, ritel, kantor, penginapan, dan sektor ekonomi baru seperti taman bisnis, industri, logistik, dan pusat data.
CLI bertujuan untuk meningkatkan FUM dan pendapatan terkait biaya melalui manajemen dana, manajemen penginapan dan kemampuan operasinya yang lengkap, dan mempertahankan manajemen modal yang efektif.
Sebagai lengan manajemen investasi Grup CapitaLand, CLI memiliki akses ke kemampuan pengembangan dan peluang investasi saluran dari lengan pengembangan CapitaLand.
Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, CLI menempatkan keberlanjutan sebagai inti dari apa yang dilakukannya dan berkomitmen untuk mencapai emisi nol bersih pada tahun 2050.
CLI berkontribusi pada kesejahteraan lingkungan dan sosial masyarakat tempat ia beroperasi, karena memberikan kontribusi ekonomi jangka panjang nilai bagi para pemangku kepentingannya.
Tentang Oakwood Premier Cozmo Jakarta
Oakwood Premier Cozmo Jakarta berlokasi strategis di kawasan pusat bisnis Mega Kuningan – lingkungan eksklusif yang terdiri dari bangunan komersial dan residensial kelas atas, perusahaan multinasional, kedutaan, fasilitas perbelanjaan dan tempat hiburan.
Melayani wisatawan bisnis dan rekreasi yang menginginkan kemewahan, Oakwood Premier Cozmo Jakarta menawarkan apartemen dengan peralatan lengkap yang terdiri dari studio hingga tiga kamar tidur, dan dilengkapi dengan fasilitas yang sangat baik termasuk kolam renang, pusat kebugaran, ruang pertemuan, dan banyak lagi.

Rayakan Tahun Baru dengan Menyenangkan di Oakwood Premier Cozmo Jakarta

Survei Poltracking: Menhan Prabowo Berada di Posisi Teratas Kepuasan Publik Reporter Antara Editor Juli Hantoro 14:46 WIB Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengunjungi warga terdampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, Kamis, 8 Desember 2022. Dok: Tim Media Prabowo Subianto
TEMPO.CO , Jakarta - Lembaga survei Poltracking menyebutkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menempati posisi teratas tingkat kepuasan responden dengan angka 61,4 persen.
"Dari semua menteri yang kami evaluasi, kami tidak me-ranking tapi ditanya satu per satu, yang tertinggi adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto; yang kedua adalah Menteri BUMN Erick Thohir ; yang ketiga adalah Menteri Pariwisata (dan Ekonomi Kreatif) Sandiaga Uno ; dan seterusnya," kata Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda dalam rilis survei yang diterima di Jakarta, .
Hanta Yuda mengatakan pihaknya tidak memberikan pilihan secara peringkat kepada responden, melainkan memberikan pertanyaan satu per satu terkait kinerja menteri di kabinet. Hasilnya, Prabowo Subianto sebagai Menhan menduduki posisi teratas dalam tingkat kepuasan masyarakat.
Baca juga: Kunjungi Korban Erupsi Gunung Semeru, Prabowo Ingin Dengarkan Keluhan Pengungsi
Kemudian, Hanta menambahkan sebesar 59,4 persen publik puas dengan kinerja Erick Thohir; sedangkan 57,7 persen puas dengan kinerja Sandiaga Uno dan 53,4 persen publik puas terhadap kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Selain itu, sebanyak 56,9 persen responden menyatakan kepuasan terhadap kinerja Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa; sementara 51,1 persen responden puas terhadap kinerja Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin dan 49,4 persen menyatakan puas dengan kinerja Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.
Survei tersebut juga menunjukkan sebesar 49,4 responden mengaku puas terhadap kinerja Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan 49,2 persen responden puas dengan kinerja Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko.
Dalam surveinya, Poltracking juga merilis soal kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin.
Menurut Hanta Yuda, tingkat kepuasan publik terhadap keduanya secara konsisten meningkat dibandingkan tiga bulan terakhir.
Hanta menyatakan, secara umum, sebanyak 73,2 persen masyarakat merasa puas dengan pemerintahan saat ini. Sebanyak 16,3 persen menyatakan tidak puas. 2,7 persen menyatakan sangat tidak puas sementara 7,8 persen tidak menjawab atau tidak tahu.
Poltracking menggelar survei pada 21-27 November 2022 dengan total 1.220 responden. Metode pengambilan sampel survei dilakukan secara acak atau multistage random sampling.
"Responden diwawancara secara tatap muka langsung. Adapun margin of error dalam survei ini kurang lebih 2,9 persen, dengan tingkat kepercayaan 95 persen," ujarnya.
"Sekarang terlihat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi sedang naik di November terakhir menjelang pergantian tahun menuju 2023 mendatang," ujar Hanta dalam live YouTube Poltracking Indonesia pada Kamis, 8 Desember 2022.
Baca juga: Elektabilitas Prabowo Turun, Gerindra Gerakkan Mesin Partai Awal Tahun Depan

Survei Poltracking: Menhan Prabowo Berada di Posisi Teratas Kepuasan Publik

telusur.co.id - Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus lebih serius dalam mengoptimalkan potensi penerimaan pajak sehubungan dengan dihibahkannya aset jalan nasional di Jakarta senilai Rp217 triliun.
Pasalnya, kata dia, dengan adanya hibah jalan nasional, otomatis akan menambah aset milik Pemprov DKI yang akan menjadi kewajiban DKI Jakarta untuk merawatnya.
"Saya pikir kalau pajak itu tidak bocor, kemudian sesuai harapan, seharusnya bisa teratasi ya, seperti pajak parkir dan segala macam," kata Ida saat dihubungi wartawan, Kamis (8/12/22).
Ketua Komisi Bidang Pembangunan DPRD DKI mengatakan, dengan dihibahkannya jalan nasional tersebut dari pemerintah pusat ke DKI Jakarta, mau tidak mau Pemda harus memikirkan tugas baru untuk perawatannya setiap tahun.
"Sekarang coba kalau kita duduk lagi, kita evaluasi betul kinerja kita terkait pendapatan daerah, tapi saya yakin kita mampu kok kalau semua berjalan dengan baik dan sesuai, tapi ini butuh kerja sama semua pihak," ucapnya.
Lebih lanjut Ida menilai, dengan adanya aset jalan baru hasil hibah tersebut, Pemda DKI memiliki kemungkinan belum akan maksimal dalam pengelolaan jalan nasional yang ada di Jakarta akibat belum memiliki gambaran berapa besaran anggaran yang harus disiapkan setiap tahunnya.
Terlebih, anggaran yang disiapkan DKI Jakarta untuk perawatan dan pemeliharaan seluruh jenis jalan di Jakarta tahun 2023 sekitar Rp400 miliar lebih, menurutnya masih kurang untuk bisa mengakomodir kebutuhan perawatan dan pemeliharaan jalan di seluruh Jakarta.
"Walaupun juga sudah ada beberapa anggaran yang memang untuk perawatan jalan protokol, tapi memang kalau bicara maksimal atau tidak, ya tidak bisa maksimal karena ini beban baru, tugas baru. Tapi mau tidak mau ya memang harus kita anggarkan, dan kalau bicara kurang dana itu ya kurang," urainya.
Meski demikian, Ida menyebut hibah aset jalan nasional bagi DKI tersebut merupakan kabar baik bagi Pemprov DKI Jakarta. Pasalnya kini pengelolaan seluruh jalan di Jakarta, sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih luas dalam mengatur sistem jalan di Jakarta. [Fhr]

DPRD DKI Nilai Pemprov DKI Serius Optimalkan Pajak Terkait Hibah Jalan

LSAK: Firli Bahuri Penuhi Harapan Rakyat dengan Menahan Hakim Agung Gazalba

telusur.co.id - Anggota DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nurhayati Effendi menilai, saat ini mitigasi bencana di Indonesia masih sangat kurang. Padahal, Indonesia merupakan daerah di ring of fire wilayah yang dilewati oleh pusat gempa, gunung berapi, dan batas lempeng tektonik.
Hal itu disampaikan Nurhayati sapaanya merespons pesan Presiden Joko Widodo kepada para Menteri dan kepala lembaga untuk mengantisipasi bencana, cuaca ekstrem, dan yang berkaitan dengan lalu lintas.
"Saya merasa masih kurangnya akan mitigasi bencana di Indonesia semua sudah mengetahui bahwa Indonesia berada di ring of fire, dan di lempengan Indonesia-Australia. Tentunya seharusnya bisa mempersiapkan dan menghadapi bencana dengan lebih baik dari mitigasi,evakuasi, pencarian dan penyelematan,dan pemulihan,” ujar Nurhayati kepada wartawan, Jumat, (9/12/22).
Dia mencontohkan kurangnya mitigasi di Indonesia, dapat terlihat dari keberadaan peta wilayah rawan bencana di tanya air. Menurutnya, tidak semua daerah mempunyai peta rawan bencana.
"Tetapi saya lihat dan saya pelajari ini masih sangat kurang lihat saja untuk peta wilayah rawan bencana saja tidak semua daerah mempunyai,bangunan kualitasnya tidak terstandarsasi, pembalakan hutan masih sering terjadi di daerah rawan longsor dan banjir,” jelasnya.
Nurhayati menuturkan, kesadaran masyarakat akan bencana yang timbul harus ditingkatkan sehingga mengetahui apabila terjadi bencana harus melakukan apa.
“Bisa diberikan kurikulum untuk mitigasi bencana sejak dini mulai dari SD seperti di Jepang,”paparnya.
Tak hanya itu, Nurhayati meminta, pemerintah juga dapat mempersiapkan teknologi untuk mitigasi bencana seperti robot dan alat-alat pendeteksi pergeseran tanah hingga tsunami.
“Juga untuk patroli mendeteksi ketahanan rumah di daerah-daerah rawan bencana gempa itu adalah sesuatu yang harus kita punyai sekarang teknologi untuk mitigasi bencana sesuatu yang sangat kurang di Indonesia,” pungkas Nurhayati.[Fhr]

DPR Sebut Indonesia Masih Kurang soal Mitigasi Bencana

Wacana Penundaan Pemilu 2024 Kembali Muncul, RR: Catat Siapa Anggota MPR dan DPR yang Ingin Kudeta Konstitusi!

Penundaan Pemilu Hanya Nafsu Segelintir Elite yang Terus Ditolak Rakyat

Satu Korban Gempa Cianjur Meninggal di Pengungsian Reporter Deden Abdul Aziz (Kontributor) Editor Juli Hantoro Jumat, 9 Desember 2022 06:30 WIB Alat berat dikerahkan untuk membantu pencarian jenazah korban yang tertimbun longsor akibat gempa Cianjur di Kampung Cijedil, Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Ahad, 27 November 2022. Hingga hari ini total korban gempa CIanjur menjadi 321 orang meninggal dan 11 orang belum ditemukan. Tempo/Amston Probel
TEMPO.CO , Jakarta - Seorang pengungsi korban gempa Cianjur bernama Anda, 60 tahun, meninggal di tenda pengungsian di Posko 4, Kampung Longkewang, Desa Gasol, Kecamatan Cugenang , Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kamis, 8 Desember 2022 malam.
Almarhum telah tinggal di pengungsian sejak hari pertama bencana gempa berkekuatan 5,6 Magnitudo yang mengguncang Cianjur, Senin 21 November 2022 dua pekan lalu.
Ajid, salah seorang kerabat almarhum, mengatakan, pamannya tersebut diketahui memiliki riwayat penyakit ginjal dan sebelum terjadinya bencana gempa sempat di rawat di rumah sakit.
Disebutkan Ajid, sejak hari pertama menempati tenda pengungsian, kondisi kesehatan almarhum terus mengalami penurunan.
Baca juga: Dua Lagi Korban Gempa Cianjur Ditemukan Tim SAR Gabungan
"Betul, paman saya meninggal belum lama ini. Almarhum sudah lebih dari dua pekan tinggal di tenda pengungsian bersama ratusan warga lainnya karena rumahnya hancur," kata Ajid kepada wartawan di Cianjur, Kamis 8 Desember 2022.
Ajid menyebutkan, jenazah almarhum akan dimakamkan pada Jumat, 9 Desember 2022 mengingat kondisi cuaca hujan dan gelap karena minim penerangan.
"Jenazah almarhum masih disemayamkan di tenda pengungsian. Rencananya besok (Jumat) baru akan dimakamkan, sekarang kondisi tidak memungkinkan karena cuaca hujan dan gelap," kata dia.
Sementara itu, berdasarkan data Satuan Tugas Penanggulangan Gempa Bumi Cianjur tercatat ada sebanyak 41.166 kepala keluarga (KK) atau 114.683 jiwa terdampak yang sudah terverifikasi, terdiri dari 54.781 jiwa pengungsi laki-laki dan 59.902 jiwa pengungsi perempuan. Selain itu, tercatat ada 147 jiwa pengungsi penyandang disabilitas, sebanyak 1.640 jiwa ibu hamil, dan sebanyak 7.453 jiwa lanjut usia (lansia).
Sebelumnya seorang pengungsi juga meninggal di pengungsian.di Lapangan Jagaraksa, Desa Jambudipa, Cianjur, Jumat, 25 November 2022.
Diduga, korban yang diketahui bernama Aan Hasanah, 45 tahun, warga Kampung Warungkondang itu mengalami sakit saat terjadi gempa, Senin, 21 November 2022.
"Memang awalnya sakit, tapi sudah sehat. Pas terjadi gempa pada hari Senin adik saya ngedrop. Nah, awal dievakuasi tinggalnya di pelataran depan mesjid," kata Enan, 65 tahun, kakak korban, Jumat, 25 November 2022.
Baca juga: Kepala BNPB Minta Korban Gempa Cianjur yang Belum Terima Bantuan untuk Melapor
DEDEN ABDUL AZIZ

Satu Korban Gempa Cianjur Meninggal di Pengungsian - Nasional

Satu Korban Gempa Cianjur Meninggal di Pengungsian - Nasional Tempo.co

Aliansi Reformasi KUHP Tuntut Kapolri Minta Maaf Soal Pernyataannya Terkait Bom Polsek Astanaanyar Reporter Fajar Pebrianto Editor Febriyan Jumat, 9 Desember 2022 14:30 WIB Aliansi Reformasi KUHP menggelar aksi simbolik penolakan pengesahan RKUHP dengan tema "Berkemah di Depan Rumah Wakil Rakyat karena Demokrasi Darurat", Selasa, 6 Desember 2022. Mereka turut membedah pasal bermasalah yang masih dimuat dalam draf final RKUHP. IMA DINI SAFIRA/TEMPO
TEMPO.CO , Jakarta - Aliansi Nasional Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau yang kerap disebut Aliansi Reformasi KUHP menuntut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta maaf atas pernyataannya terkait kertas penolakan KUHP yang dibawa oleh pelaku bom bunuh diri Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Mereka menilai pernyataan Listyo itu menyalahi standar internasional soal proses penyelidikan.
"Kami menyesalkan pernyataan-pernyataan Kapolri," demikian pernyataan sikap Aliansi, Jumat, 9 Desember 2022.
Sebelumnyam bom bunuh diri meledak di Polsek Astana Anyar pada Rabu pagi, 7 Desember 2022. Usai kejadian, Listyo Sigit menyebut pelaku, Agus Sujatno, membawa sejumlah kertas bertuliskan penolakan terhadap RKUHP yang seharus sebelumnya disahkan oleh DPR.
"Di TKP kami juga temukan ada belasan kertas yang bertuliskan protes penolakan terhadap Rencanagan KUHP yang baru saja disahkan," kata Listyo saat mendatangi lokasi pemboman.Listyo juga menyebut pelaku terafilisasi dengan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Bandung atau JAD Jawa Barat.
Listyo Sigit dinilai menyudutkan kelompok masyarakat sipil yang menolak pengesahan RKUHP Menurut Aliansi, pernyataan Listyo menyudutkan dua kelompok yang bisa jadi tidak terkait dengan insiden bom bunuh diri hari ini. Pertama anggota Jamaah Ansharut Daulah , dan kedua kelompok masyarakat sipil yang menolak pengesahan RKUHP dengan cara-cara damai.
Pernyataan Listyo ini dinilai tidak selaras dengan prinsip-prinsip internasional tentang penyelidikan. Contohnya seperti Manual Praktis untuk Aparat Penegak Hukum tentang Hak Asasi Manusia dalam Investigasi Kontra-Terorisme yang disusun oleh Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE).
Dokumen ini menyatakan bahwa pernyataan publik aparat penegak hukum dapat memengaruhi proses peradilan. Maka dari itu, penting untuk aparat penegak hukum menahan diri dari membuat pernyataan yang mampu menyudutkan orang dan kelompok tertentu, terlebih saat penyelidikan belum atau baru dimulai.
Berikutnya, Aliansi juga menyinggung soal Protokol Minnesota tentang Penyelidikan Kematian yang Mungkin Terjadi di Luar Hukum milik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Protokol tersebut menyatakan bahwa salah satu prinsip umum dalam penyelidikan adalah untuk melindungi publik dari kejahatan lanjutan. Dengan demikian, tindakan-tindakan yang mampu membahayakan masyarakat umum wajib dihindari.
Khawatir jika KUHP baru rentan disalahgunakan aparat penegak hukum Dengan kejadian ini, Aliansi semakin khawatir kalau KUHP yang baru ini memberikan ruang yang semakin besar dan rentan disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Tak hanya mendesak untuk meminta maaf, Aliansi juga meminta Listyo meninjau tata cara penyelidikan dan penerapannya agar selaras dengan standar-standar internasional.
Aliansi juga mendesak Listyo Sigit memastikan agar kasus bom Polsek Astanaanyar diusut tuntas melalui proses penyelidikan yang cepat, efektif, dan transparan. Kemudian, menganalisa kamera sirkuit tertutup (CCTV) di sekitar tempat kejadian perkara dan mengumumkan hasilnya demi membuat terang peristiwa ini.
Tanggapan Polri Merespons desakan Aliansi, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo menyebut semua yang disampaikan Listyo memasukkan fakta yang ditemukan penyidik Densus dan Polda Jawa Barat. Termasuk soal keterlibatan pelaku dalam kasus bom bunuh diri di belakang Polsek Cicendo, Bandung.
"Pelaku adalah eks napiter kasus bom panci di Cicendo tahun 2017 dan berafiliasi dengan kelompok JAD," kata Dedi.
Aliansi Reformasi KUHP menyoroti RKUHP yang baru disahkan DPR karena dinilai ada beberapa pasal yang bermasalah. Diantaranya adalah pasal karet yang rentan disalahgunakan penegak hukum, pemberangusan terhadap kebebasan berpendapat, hingga soal keberadaan hukuman mati.

Aliansi Reformasi KUHP Tuntut Kapolri Minta Maaf Soal Pernyataannya Terkait Bom Polsek Astanaanyar

KPK Harap Praperadilan Gazalba Saleh Ditolak Pengadilan Reporter Mirza Bagaskara Editor Juli Hantoro Jumat, 9 Desember 2022 06:00 WIB Hakim MA, Gazalba Saleh, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan dalam dugaan kasus suap perkara MA, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 8 Desember 2022. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO , Jakarta - Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, berharap praperadilan yang diajukan Hakim Agung, Gazalba Saleh , ditolak oleh pengadilan. Hal tersebut ia sampaikan saat konferensi pers penahanan Gazalba Saleh di Gedung Merah Putih KPK , Jakarta Pusat.
"Harapan kami praperadilan ke depan akan ditolak," ujar dia pada Kamis, 8 Desember 2022.
Kendati demikian, Johanis menerangkan sejatinya pengajuan praperadilan merupakan hak setiap orang yang berperkara. Oleh sebab itu, ia berkata KPK tak mempermasalahkan Gazalba yang ingin menggunakan hak pengajuan praperadilan tersebut.
Baca juga: KPK Tahan Hakim MA Gazalba Saleh
"Dalam hal ini kalau misalnya tersangka merasa bahwa dia mempunyai hak untuk mengajukan praperadilan terkait dengan dia sebagai tersangka, itu adalah hak dia, dia mau melakukan atau tidak, hak dia," kata Johanis.
Johanis mengatakan, KPK siap menghadapi proses praperadilan yang diajukan oleh Gazalba Saleh tersebut. Ia berkata KPK akan menjelaskan bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan KPK sehingga mengarah pada kesimpulan tersangka terhadap Gazalba Saleh.
"Kami sudah mempersiapkan upaya semaksimal mungkin sehingga celah-celah melakukan praperadilan itu tertutup," ujarnya.
Gazalba Saleh resmi ditahan oleh KPK pada Kamis 8 Desember 2022. Ia diduga menerima suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung dengan memberi vonis lima tahun kurungan terhadap orang yang telah dinyatakan bebas oleh Pengadilan Negeri Semarang. Gazalba diduga menerima Rp 400 juta atas pemberian vonis tersebut.
Pada 25 November 2022, Gazalba mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal tersebut dibenarkan oleh Pranata Humas PN Jaksel, Djuyamto, saat dikonfirmasi oleh Tempo.
"12 Desember 2022 sidang pertama. Praperadilan," kata Djuyamto.
Baca juga: Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, Gazalba Saleh Bakal Penuhi Panggilan KPK

Berita Seleb dan Gosip Artis Terkini Hari Ini - Seleb Tempo.co

KPK Harap Praperadilan Gazalba Saleh Ditolak Pengadilan - Nasional Tempo.co

Jual dan Gunakan Petasan Ilegal, Ini Hukumannya Reporter Fathur Rachman Editor Hisyam Luthfiana Jumat, 9 Desember 2022 14:15 WIB Warga melihat proses olah TKP di rumah yang menjadi lokasi ledakan petasan di Desa Sukorejo Wetan, Tulungagung, Jawa Timur, Selasa 11 Mei 2021. Sedikitnya dua pemuda tewas dan tujuh lainnya luka bakar serius akibat ledakan beruntun 205 petasan yang sedang mereka rakit untuk perayaan malam Lebaran 1442 H tersebut. ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko
TEMPO.CO , Jakarta - Penjualan dan penyelundupan petasan ilegal semakin hari kian menggunung. Salah satu kasusnya dikutip dari Antaranews, personel Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI-Republik Demokratik Timor Leste atau RDTL berhasil menggagalkan penyelundupan ratusan batang kembang api yang akan disalurkan masuk ke Timor Leste.
Penggunaan petasan juga terjadi saat kerusuhan pasar Rengasdengklok, di Kabupaten Karawang. Saat proses relokasi, Rombongan Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana dan aparat gabungan dilempari batu dan petasan.
Merujuk pada jurnal berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembuatan Bahan Peledak Low Explosive Tanpa Izin (2016), bunga api atau disebut dengan petasan termasuk dalam salah satu bahan peledak low explosive. Artinya, bahan peledak ini punya daya ledakan yang rendah dengan kecepatan detonasi antara 400–800 meter per detik.
Baca : Kerusuhan Pasar Rengasdengklok, Pedagang Tolak Direlokasi ke Pasar Baru
Meskipun begitu, petasan masih dapat dikatakan berbahaya. Terutama bagi para pembuat petasan di berbagai pabrik produksi petasan yang berpotensi menjadi korban ledakan petasan.
Dalam Peraturan Kapolri No. 17 Tahun 2017 tentang Perijinan Pengamanan, Pengawasan, dan Pengendalian Bahan Peledak Komersial, Pasal 3, menyebutkan bahwa petasan berisikan mesiu yang lebih dari 20 gram dengan ukuran lebih dari dua inchi. Sementara mesiu merupakan merupakan bahan atau campuran yang dapat menyebabkan terjadinya ledakan.
Untuk membuat petasan secara ilegal terbilang mudah karena berbagai bahan peledak yang diperlukan dalam pembuatan petasan mudah didapatkan. Alhasil, banyak produsen pembuat yang kemudian membuatnya sendiri lalu menjualnya secara bebas di pasaran dan tidak mempunyai izin.
Biasanya petasan sering dimainkan mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Setelah dibakar, bahan peledak tersebut akan menimbulkan suara yang menyebabkan polusi suara. Selain itu, bermain petasan juga dapat menimbulkan korban luka hingga kebakaran seperti banyak kasus yang terjadi.
Untuk meminimalisir korban berjatuhan kedepannya, pemerintah telah membuat berbagai aturan tekait larangan dalam penjualan, pembuatan, hingga hukuman pidananya. Penjelasannya sebagai berikut:
Aturan Penjualan dan Dampak Ledakan Petasan
Undang-undang yang mengatur tentang pemidanaan pembuatan bahan peledak terdapat dalam UU Darurat Nomor 12 tahun 1951. Namun tertuang juga pada dalam KUHP dan RUU KUHP 2015. Tepatnya pada Pasal 297 berbunyi:
“Setiap orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya, gas air mata, atau peluru karet, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”
Lalu berdasarkan aturan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 2 tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial, kegiatan produksi hingga pendistribusian perlu memiliki izin dari badan usaha berbadan hukum dan kepemilikannya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
Badan Usaha Bahan Peledak merupakan Badan Hukum yang berbentuk Perusahaan Perseroan dan Perseroan Terbatas yang telah mendapatkan izin dari Kementerian Pertahanan. Jika terjadi pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi administrative dan pencabutan izin usaha,
Adapun aturan sanksi pidana terhadap seseorang yang menggunakan bahan peledak dan menimbulkan kebakaran, yaitu Pasal 187 KUHP. Disebutkan barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:
1. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
2. Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
3. Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.
Tidak dapat dipungkiri sering dilakukannya razia terhadap penjualan petasan secara bebas, namun tetap saja masih banyak petasan yang dijual secara bebas di pasaran. Oleh karenanya, baik penjual atau konsumen harus lebih sadar akan bahayanya keberadaan petasan ini.
FATHUR RACHMAN
Baca : Polisi Buru Pemasok Bahan Baku Petasan
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “ http://tempo.co/ ” . Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.

Jual dan Gunakan Petasan Ilegal, Ini Hukumannya

Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar, BPET MUI Minta Regulasi Deradikalisasi Dikaji Ulang Reporter magang_merdeka Editor Eko Ari Wibowo Jumat, 9 Desember 2022 14:13 WIB Anggota polisi berjaga di kawasan Astanaanyar, Bandung, Rabu, 7 Desember 2022. Penjagaan ketat tersebut akibat adanya ledakan yang diduga bom bunuh diri di Kantor Polsek Astanaanyar, Kota Bandung. ANTARA/Raisan Al Farisi
TEMPO.CO , Jakarta - Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme MUI atau BPET MUI merespons aksi bom bunuh diri yang terjadi pada Rabu, 7 Desember 2022. BPET MUI menyatakan sikap bahwa gerakan radikal dan terorisme bertolak belakang dengan agama dan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Terorisme.
“Mengutuk keras aksi teror yang dilakukan teroris dengan motif dan tujuan apa pun, baik dilakukan individu maupun kelompok,” dalam keterangan resmi BPET MUI pada Kamis, 8 Desember 2022.
Buntut kejadian itu, BPET MUI juga mendesak pemerintah agar mencermati regulasi deradikalisasi dan meminta agar program tersebut diubah menjadi wajib dan harus terintegrasi serta berkelanjutan ( integrative sustainable deradicalization ).
Selain itu, pihaknya juga mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan video dari aksi bom bunuh diri.
Sebelumnya, Bom Polsek Astanaanyar terjadi pada Rabu pagi 7 Desember 2022. Saat itu pelaku yang diketahui bernama Agus Sujatno alias Agus Muslim memaksa masuk kantor Polsek yang saat itu para anggotanya tengah melakukan apel.
Sejuruh kemudian, Agus meledakkan diri. Dia tewas di tempat dengan kondisi mengenaskan. Seorang anggota polisi pun menjadi korban peristiwa bom bunuh diri itu. Aipda Sofyan yang sebelumnya kritis meninggal saat di rumah sakit.
ALFITRIA NEFI PRATIWI
Baca: Usai Bom Polsek Astanaanyar, BNPT Tingkatkan Pengawasan Eks Napi Terorisme

Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar, BPET MUI Minta Regulasi Deradikalisasi Dikaji Ulang

Breaking News:
Budaya Antikorupsi Terus Meningkat, Firli Bahuri Optimis Indonesia jadi Negara Tanpa Korupsi
Dipimpin Dubes Sujatmiko, Korps Diplomatik Brunei Beri Jamuan Perpisahan untuk Dubes Kamboja
Gedung Putih: AS Telah Mengupayakan Negosiasi untuk Pembebasan Griner dan Whelan, Namun Hasil A..
Demokrat: Seolah Mereka Bergantian Melantunkan Nafsu Kekuasaan, Padahal Prestasi Cekak
Bamsoet Gaungkan Lagi Wacana Tunda Pemilu, Syahrial Demokrat Ingatkan Sejarah Jatuhnya Soeharto
< SEBELUMNYA
BERIKUTNYA >

Demokrat: Seolah Mereka Bergantian Melantunkan Nafsu Kekuasaan, Padahal Prestasi Cekak

Bamsoet Gaungkan Lagi Wacana Tunda Pemilu, Syahrial Demokrat Ingatkan Sejarah Jatuhnya Soeharto

Inionline.id – Ketua MPR Bambang Soesatyo atau biasa disapa Bamsoet meminta agar momentum penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada 14 Febuari 2024 diperhitungkan kembali. Apakah, momentum tersebut tepat atau tidak jika diselenggarakan.
“Kita akan dihadapkan dengan penyelenggaraan nasional pemilu, tentu kita juga musti menghitung kembali, karena kita tahu bahwa pemilu sering memanaskan suhu nasional baik menjelang, selama, hingga pasca pemilu. Ini harus dihitung apakah momentumnya tepat?,” katanya dalam paparannya di Survei Poltracking Indonesia secara virtual, Rabu (8/12).
Dia pun berpandangan jika, momentum Pemilu 2024 dirasa tidak tempat, karena pemerintahan saat ini tengah melakukan pemulihan kembali (recovery) pasca pandemi Covid-19.
“Ini harus dihitung apakah momentumnya tepat dalam era kita tengah berupaya recovery bersama dalam situasi ini dan antisipasi, adaptasi dan ancaman global seperti ekonomi, bencana alam dan sebagainya,” ucapnya.
Terlebih, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf terbukti mampu menangani dan tanggap cepat dalam menghadapi berbagai tantangan. Apalagi, kata Bamsoet, dalam menangani bencana alam yang akhir-akhir ini menimpa Indonesia.
“Jokowi sukses menghadapi Covid-19 selesaikan dengan baik dan diakui oleh dunia. G20 terlaksana dengan baik berbagai kebijakan ekonomi dan kebijakan lain juga baik, sehingga kita masih mampu bertahan dipertumbuhan ekonomi 5 persen,” jelasnya.
“Kemudian sangat tanggap dalam persoalan yang terjadi gempa bumi dan bencana beliau turun langsung ke jalan, artinya Jokowi dalam penilaian saya memiliki since of crisis yang sangat tinggi dibanding degan pemimpin yang lainnya,” sambung politikus Golkar itu.
Sehingga, momentum Pemilu serentak di 2024 perlu diperhitungkan kembali, agar proses yang tengah dilakukan pemerintah saat ini dapat berjalan dengan baik. Dan juga melihat bagaimana kepuasan publik terhadap pemerintah saat ini, apakah berkaitan dengan keinginan agar Presiden Jokowi terus memimpin Indonesia.
“Pertanyaan saya kembali apakah ada kolerasinya antara keinginan besar masyarakat untuk lebih lama dipimpin Pak Jokowi atau ini hanya kepuasan yang puas kinerja hari ini Intinya saya apresiasi apa yang dicapai Jokowi-Ma’ruf Amin,” tutup Bamsoet.

Ketua MPR Meminta Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 Diperhitungkan Kembali

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Daerah Jawa Barat berupaya memulihkan kondisi di sekitar kantor Polsek Astanaanyar pasca- bom bunuh diri yang terjadi pada Rabu, 7 Desember 2022.
Menurut Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Ibrahim Tompo, pihaknya juga melakukan pemulihan trauma bagi masyarakat di sekitar Polsek Astanaanyar setelah peristiwa ledakan bom bunuh diri itu.
"Ini dimaksudkan untuk membantu memberikan spirit kepada masyarakat dan juga mengembalikan kondisi normal di TKP tersebut," kata Ibrahim di Bandung, Jawa Barat, Jumat, 9 Desember 2022.
Pemulihan trauma ini dilakukan oleh anggota polisi wanita atau Polwan. Seperti diketahui, Polsek Astanaanyar berada di Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung.
Baca juga: Polisi Sebut Pelaku Bom Polsek Astanaanyar Bawa 2 Bom di Tubuhnya
Selain memulihkan trauma, anggota Polwan juga menghimpun warga dan mengajak berkomunikasi untuk memperdalam suasana kebatinan warga.
Menurut dia, ada kondisi-kondisi tertentu yang dialami masyarakat di sekitar polsek setelah kejadian itu, terlebih lagi peristiwa itu menimbulkan dua korban meninggal, yakni pelaku dan seorang anggota polisi.
"Kami juga mengajak untuk melupakan kejadian yang terjadi pada saat peledakan tersebut," katanya.
Untuk sementara waktu, kata dia, pelayanan kepolisian di Polsek Astanaanyar dinonaktifkan, kemudian pelayanan polisi untuk masyarakat Kecamatan Astanaanyar dialihkan sementara ke Polrestabes Bandung.
"Namun, di sana tetap ada anggota yang berjaga untuk mengarahkan masyarakat yang akan meminta pelayanan kepolisian. Kami arahkan ke Polrestabes," katanya.
Bom Polsek Astanaanyar terjadi pada Rabu pagi lalu. Saat itu pelaku yang diketahui bernama Agus Sujatno alias Agus Muslim memaksa masuk kantor Polsek yang saat itu para anggotanya tengah melakukan apel.
Sejuruh kemudian, Agus meledakkan diri. Dia tewas di tempat dengan kondisi mengenaskan. Seorang anggota polisi pun menjadi korban peristiwa bom bunuh diri itu. Aipda Sofyan yang sebelumnya kritis meninggal saat di rumah sakit.
Camat Astanaanyar Kota Bandung Syukur Sabar mengatakan, sejumlah warga dan aparat kelurahan yang berada di sekitar lokasi kejadian saat bom bunuh diri Polsek Astanaanyar mengalami trauma.
“Psikolog akan hadir membantu untuk menghilangkan ketakutan atau trauma,” kata dia.
Syukur mengatakan, sejumlah petugas Kelurahan Nyengseret yang lokasinya bersebelahan dengan Polsek Astanaanyar ada yang mengeluhkan telinganya berdengung.
"Lewat Kadinkes, kita minta bantuan dokter THT melalui Kepala RSUD Ujungberung karena ada aparat wilayah yang telinganya masih mendengung pascabom kemarin,” kata dia.
Baca juga: Polri: Pelaku Bom Bunuh Diri di Polsek Astana Anyar Gunakan Bom Panci

Polda Jawa Barat Pulihkan Trauma Warga Sekitar Pasca- Bom Bunuh Diri di Polsek Astanaanyar

telusur.co.id, Perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 menjadi sebuah momen spesial yang dinantikan banyak orang. Tak mau ketinggal momen ini, YELLO Hotel Manggarai - Jakarta kembali menghadirkan perayaan malam pergantian tahun yang bertajuk ‘Masquerade Party’. Pesta topeng yang menghadirkan gemerlap malam tahun baru dari ketinggian lantai 9 YELLO Hotel Manggarai ini menyuguhkan pertunjukan yang tidak akan terlupakan, tidak kalah menarik YELLO Hotel juga akan membagikan doorprize 10 voucher menginap di ASCOTT Hotels khusus tamu yang telah melakukan reservasi di acara dinner tersebut.
Tak hanya itu, Masquerade Party juga menyediakan menu Buffet All You Can Eat yang hanya dapat dinikmati sepuasnya di tanggal 31 Desember 2022 sambil ditemani dengan Live Music, DJ Performance, Hip-hop Dancer dan yang tidak kalah menarik anda dapat membagikan keseruannya hingga pergantian tahun dengan menyaksikan pertunjukan kembang api yang menghiasi langit kota jakarta dari ketinggian lantai 9 YELLO Hotel Manggarai jakarta.
Assistant Marcomm Manager YELLO Hotel Manggarai Jakarta, R. Ahmad Haitan Yurizal menyampaikan bahwa Masquerade Party juga memberikan beberapa pilihan paket bagi keluarga maupun tamu perorangan, yaitu paket kamar sudah termasuk sarapan pagi dua orang dan makan malam dua orang mulai dari Rp 910.000,-nett/room/night untuk tipe YELLO Room dan paket makan malam saja di harga Rp 200.000,-nett/orang.
Dengan Rp. 200.000,-nett/orang anda sudah mendapatkan masquerade mask sesuai dengan tema yang diusung, bahkan kami mencari tamu dengan best costume yang sesuai dengan tema berhak mendapatkan voucher menginap di ASCOTT hotels yang telah kami persiapkan.
Chef & Beverage Manager YELLO Hotel Manggarai Jakarta, Chrisentianus Widyo mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan beberapa promo menarik spesial bagi tamu yang telah melakukan reservasi dalam Masquerade Party, salah satunya dengan memberikan voucher F&B di YELLO Hotel Manggarai Jakarta khususnya di PERON Skycafe.
Selain promo tersebut, dibulan desember ini kami memiliki promo dalam menyambut hari natal dengan promo kamar “X-Mas Room” yang hadir untuk menemani malam natal anda, Promo tersebut berlangsung hingga tanggal 25 Desember 2022 dan anda sudah bisa pesan dari sekarang melalui website resmi www.discoverasr.com ataupun melalui reservasi langsung di WA hotel +62 811 1914 9434.
Dengan 598.000,-nett/Room anda sudah bisa menginap di tipe kamar YELLO Room, Sarapan pagi untuk 2 orang, dan mendapatkan Coklat praline gratis. Selain promo kamar kami memiliki “X-Mas Dinner” dari 150.000,-nett/Pax dengan minimum pemesanan 3 orang anda sudah bisa menikmati Christmas Dinner family style tersebut di Wok N Tok Restaurant, Dengan adanya promosi tersebut, anda dapat mengajak keluarga, teman, maupun saudara untuk turut menikmati suka cita menyambut hari Natal dan tahun baru 2023 di YELLO Hotel Manggarai Jakarta.
Sekedar informasi, YELLO Hotel Manggarai merupakan hotel bintang 3 yang berada dibawah naungan TAUZIA Hotels dan terletak di Jalan Minangkabau Timur no. 9, Jakarta Selatan.
Yello Hotel dibuka pada tanggal 27 Maret 2017 serta diresmikan pada 6 Mei 2017.
YELLO Hotel Manggarai menggabungkan seni, design serta teknologi ke dalam satu kemasan yang dapat membuat pengalaman menginap tidak terlupakan.
Dilengkapi dengan 102 kamar serta 4 ruang meeting yang mampu menampung 15-100 kapasitas, YELLO Hotel Manggarai dapat dijadikan destinasi menginap untuk para pebisnis serta keluarga ataupun Anda yang memiliki hobi jalan – jalan.
Setiap bagian dari hotel ini dapat memberikan kesan yang berbeda – beda, selain itu fasilitas yang tersedia juga tidak kalah uniknya. Para tamu dapat menghabiskan waktu di area Lobby yang diberi nama Livespace dengan menggunakan fasilitas Gaming Station dan Netzone atau sekedar duduk santai di area Chill Spot.
Selama atau sebelum mengakhiri waktu menginap, tamu juga diperkenankan untuk mengekspresikan dirinya pada Wall of Expression yang tersedia di samping lift.
Hotel ini juga memiliki restoran Wok’N’Tok yang dibuka 24/7, proses memasaknya dapat Anda saksikan langsung serta tidak perlu ragu untuk menunggu lama karena dijamin kecepatan memasaknya. Restoran yang menyajikan makanan lokal dengan cita rasa modern ini juga dilengkapi dengan fasilitas Room Delivery.
Terletak di area yang strategis, YELLO Hotel Manggarai dikelilingi oleh pusat perbelanjaan ternama di Jakarta dan gedung – gedung perkantoran serta tidak lupa, pusat transportasi umum yang sangat lengkap.